tirto.id - Secara umum, kewarganegaraan merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan warga negara dan negara itu sendiri. Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, yang artinya “keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara."
Sementara "warga negara" menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka (1) didefinisikan sebagai warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, ditentukan siapa saja warga negara, syarat menjadi warga negara, hak dan kewajiban warga negara, hingga apa yang menyebabkan suatu kewarganegaraan bisa dicabut.
Selain itu, dalam perundang-undangan yang berlaku, diatur pula asas kewarganegaraan, yakni dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk (warga) sebuah negara.
Perlunya asas kewarganegaraan adalah supaya orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya.
Macam-Macam Asas Kewarganegaraan
Secara umum, terdapat dua asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh suatu negara. Dalam buku Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (2015), asas kewarganegaraan tersebut meliputi:
a.) Ius Sanguinis
Asas ius sanguinis atau “asas keturunan", menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya meskipun anak tersebut lahir di negara lain (bukan kewarganegaraan orang tuanya).
Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A.
Contoh negara dengan sistem asas kewarganegaraan ius sanguinis antara lain Belanda, Belgia, Bulgaria, Korea Selatan, Kroasia, Inggris, Irlandia, Islandia, India, Italia, Jepang, Jerman, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Rusia, Spanyol, dan Serbia.
b.) Ius Soli
Asas ius soli atau “asas tempat kelahiran", menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli.
Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya warga negara A.
Contoh negara dengan sistem asas kewarganegaraan ius soli Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bangladesh, Kanada, Kamboja, Kolombia, Kosta Rika, Panama, Peru, Pakistan, Paraguay, Grenada, Guatemala, dan Guyana.
Infografik SC Asas Kewarganegaraan. tirto.id/Teguh
Masalah Asas Kewarganegaraan
Sebenarnya, keberadaan kedua asas kewarganegaraan tersebut kerap kali menimbulkan masalah. Hal ini karena ada negara yang menganut asas ius sanguinis dan ada pula negara yang menganut asas ius soli. Sehingga kerap muncul masalah bipatride, multipatride bahkan apatride.
Bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda) yang bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli (tempat kelahiran), namun orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut akan mendapat 2 kewarganegaraan dari negara A berdasarkan tempat lahir dan dari negara B karena faktor keturunan.
Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bisa terjadi jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis sedangkan orang tua berasal dari negara A. Si anak tidak mendapat kewarganegaraan negara B karena lahir dari orang tua yang bukan warga negara B. Anak juga tidak mendapat kewarganegaraan orang tuanya (negara A) karena tidak lahir di negara A (ius soli – berdasarkan tempat lahir).
Multipatride adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika bipatride menerima juga pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, namun tidak melepaskan status kewarganegaraan yang lama.
Baca juga:
- Polisi Cari Bukti soal Kewarganegaraan Bupati Terpilih Sabu Raijua
- Apa Saja Penyebab Seseorang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia?
Baca juga
artikel terkait
ASAS KEWARGANEGARAAN
atau
tulisan menarik lainnya
Ahmad Efendi
(tirto.id - efd/dip)
Penulis: Ahmad Efendi
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Kontributor: Ahmad Efendi
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
Indonesia sendiri telah menetapkan azas kewarganegaraan melalui UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ( UU Kewarganegaraan ). Disebutkan, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-udangan. Warga negara terdiri atas orang-orang bangsa lain yang disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
1. Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood)
Iwan Ridwan March 22, 2019
Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:
1. Asas Ius Sanguinis
Sama seperti penjelasan diatas, Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan bersasarkan negara tempat dilahirkan. contoh nya serupa dengan contoh asas ius sanguinis diatas.
2. Asas Ius Soli
Serupa seperti penjelasan diatas, Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, di indonesia asa ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak seseuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. contoh nya serupa dengan contoh asas ius soli diatas.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal
Asas kewarganegraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda.
Contohnya : bila suatu anak lahir di kalangan warga negara (baik luar maupun dalam), maka setelah dewasa si anak tersebut harus memilih apa status kewarganegaraan yang ia kehendaki.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Contohnya : bila suatu anak lahir dan mempunyai dua kewarganegaraan (Bipatride), maka anak tersebut boleh memiliki dua kewarganegaraan sampai ia berusia 18 tahun (atau sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang), setelah anak tersebut berusia 18 tahun ia harus melepas / memilih salah satu kewarganegaraanya.