IPPHOS
Presiden Soekarno tatkala menyampaikan pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Di latar belakang antara lain tampak PM India Nehru, PM Birma U Nu, Pm Ali Sastroamidjojo serta para pemimpin negara sponsor KAA lainnya.
KOMPAS.com - Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia berlangsung pada tahun 1950-1959.
Pada masa Demokrasi Parlementer, pemerintah Indonesia ingin memperkuat eksistensi NKRI di kancah internasional melalui kebijakan-kebijakan politik luar negeri.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer memiliki empat tujuan utama yaitu :
- Berusaha menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama
- Mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional
- Meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh
- Menciptakan perdamaian dunia
Baca juga: Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia
Berdasarkan tujuan utama politik luar negeri Indonesia diatas, berikut kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer :
Konferensi Asia Afrika (KAA)
Untuk mengantisipasi potensi bahaya Perang Dingin, Indonesia mengambil langkah politik luar negeri dengan mengadakan kerja sama antara negara-negara Asia Afrika untuk turut menjaga perdamaian dunia.
Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2015) karya M.C Ricklefs, pada bulan April 1955 pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika.
KAA bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan negara-negara di Asia dan Afrika demi tercapainya keselamatan dan kedamaian dunia.
Konferensi Asia Afrika adalah keberhasilan besar politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer.
Baca juga: Kondisi Politik masa Orde Baru
KAA menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia karena mampu menyatukan negara-negara berkembang untuk bersikap netral terhadap peristiwa Perang Dingin yang sedang berlangsung pada masa itu.
Pasca Konferensi Asia Afrika, Indonesia kembali menjadi pencetus Gerakan Non Blok bersama Yugoslavia, India, Mesir, dan Ghana pada 1961.
Dok. BiografiKu.com
Ir Djuanda Kartawidjaja, PM terakhir Indonesia, pencetus Deklarasi Djuanda, serta pahlawan nasional di pecahan Rp 50.000 uang NKRI baru.
Deklarasi DjuandaDalam buku Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonasi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya (1984) karya Andi Hamzah, Deklarasi Djuanda adalah kebijakan politik luar negeri di sektor maritim yang bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan juga untuk merubah batas laut teritorial Indonesia.
Deklarasi Djuanda dicetuskan pada masa pemerintahan kabinet Djuanda tahun 1957. Deklarasi Djuanda menyebutkan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
Baca juga: Dinamika Politik Partai masa Demokrasi Liberal
Deklarasi Djuanda selalu disampaikan dalam forum internasional seperti UNCLOS (United Nations Conference on The Law of The Sea) untuk mendapat pengakuan internasional. Deklarasi Djuanda memberikan dampak luar biasa bagi perluasan wilayah perairan laut Indonesia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Baca berikutnya
National Library of the Philippines
Presiden RI Sukarno, President Filipina Macapagal, dan Perdana Menteri Malaysia Tuanku Abdul Rahman menandatangani dokumen pembentukan Maphilindo di Manila, pada 5 Agustus 1963
KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959-1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno.
Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersama dengan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata.
Soekarno tidak menyukai stabilitas, ketertiban, dan hal-hal prediktif yang merupakan tujuan dari penguasa pra-kolonial. Soekarno menginginkan sebuah revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa.
Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah politik bebas–aktif.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol USDEK yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia masa Demokrasi Parlementer
Penerapan politik bebas–aktif pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner dan radikal.
Dalam jurnal Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (2018) karya Sandi Dwi dan Corry Liana, karakteristik dari politik luar negeri Indonesia adalah kekuatan dan ketegasan.
Diplomasi yang diajukan oleh Indonesia harus direalisasikan dan bersifat tuntutan yang berfokus pada ketercapaian kepentingan nasional.
Sifat politik luar negeri bebas-aktif
Sifat politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik internasional, sebagai berikut :
Pada awalnya, Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia.
Baca juga: Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia
apa benefit yang didapatkan blok sekutu setelah selesainya Perang Dunia 2
Bagaimana nilai semangat para pemuda masa sekarang? cari faktor penyebabnya? apa solusinya?
Sebutkan gerakan 3A yang dipropagandakan jepang !
Secara umum praktik penjajahan yang dilakukan jepang dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang dijajahnya Namun apa yang dil … akukan jepang saat itu beberapa pengaruhnya dapat diambil bahkan masih dirasakan hingga saat ini diantaranya dalam bidang
Sejak juni 1948 para tokoh pki mengerahkan massa untuk melancarkan aksi sepihak ke daerah surakarta, solo, kediri, dan puwadadi, adapun saran yang dis … ampaikan para tokoh pki seperrti tercantum di bawah ini yaitu
Setiap tanggal 28 oktober selalu diperingati hari
apa benefit yang didapatkan dari negara-negara besar seperti Inggris dan Amerika setelah mengikuti Perang Dunia 2?
Jenis perbandingan kemampuan bahasa pithecanthropus
Apa sebab adanya konflik Ukrainia pada masa pemerintahannya Presiden Yanukovych pada tahun 2013 itu
Mengapa negara republik Indonesia serikat tidak diinginkan oleh rakyat