Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa pemerintahan ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dan menjadi salah satu sistem pemerintahan paling lama yang bertahan di Indonesia. Di masa ini, lahir juga beberapa kebijakan.
Selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia. Mulai dari kebijakan politik maupun ekonomi. Seperti apa dampak kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini?
Pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada masa Orde Baru pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dimana, masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan dengan kebutuhan dari kondisi negara Indonesia yang idealnya menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak.
Sedangkan dari sisi ekonomi, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS No.XXIII/1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik.
Guna mewujudkan perbaikan ini maka pemerintah berusaha untuk mengatasi dampak dari hiperinflasi dan menyusun APBN, serta mengurusi hutang luar negeri dan mencari sumber hutang baru dengan bunga renda agar bisa melakukan rehabilitasi dan pembangunan ekonomi sampai periode berikutnya.
(Baca juga: Indonesia di Masa Orde Baru)
Kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini, nyatanya memiliki dampak terhadap Indonesia. Dimana, untuk dampak kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini :
- Pemerintah sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat
- Kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan
- Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping
Disamping itu, dari sisi ekonomi sendiri yang menitikberatkan kepada perbaikan ekonomi rakyat diatas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik, nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif antara lain :
- Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 14 November 1985
- Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras
- Adanya penurunan drastis dari angka kematian dan angka kemiskinan
- Angka pendidikan sekolah dasar yang melejit akibat program SD dan SMP Inpres (program ABRI masuk desa)
Revolusi Hijau
Dampak lain yang terjadi akibat pemerintahan masa Orde Baru adalah adanya revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian dari yang semula merupakan pertanian tradisional (peasant) berubah menjadi pertanian modern (farmers). Guna meningkatkan hasil pertanian tersebut, maka pemerintah memberikan 4 cara peningkatan hasil pertanian seperti :
Intensifikasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah luas lahan pertanian, melainkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Perubahan ini dilakukan dengan cara Panca Usaha Tani yang meliputi : Pemilihan dan penggunaan bibit unggul, Pemupukan yang cukup, Pengairan yang cukup, Pemberantasan hama secara intensif, dan Teknik penanaman yang baik.
Ekstensifikasi adalah usaha yang dapat dilakukan oleh petani guna meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan wilayah atau penambahan produksi. Misalnya, adalah melalui penambahan jumlah tenaga kerja dan atau memperluas area pertanian.
Diversifikasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara menganekragamkan komoditas pertanian. Salah satu langkah diversifikasi adalah minapadi yaitu penyebaran benih ikan di lahan pertanian.
Rehabilitasi adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara pemulihan sumber daya pertanian yang sudah rusak atau berada dalam kondisi kritis. Misalnya adalah penghentian tanam pada setelah 6 kali tanam untuk mengembalikan unsur hara di dalam tanah.
Orde Baru melahirkan berbagai kebijakan politik dalam negeri untuk menjalankan pemerintahan. Apa saja ya, kebijakannya? Yuk, simak penjelasan selengkapnya!
Elo familier sama slogan “Piye kabare, iseh penak jamanku to?” (gimana kabarnya, masih enak zamanku, kan?), nggak?
Kalau elo nggak familier nggak apa-apa, kok. Soalnya, slogan yang biasanya nongol di belakang truk sampai jadi meme di internet ini berasal dari omongan Presiden Suharto.
Sebagai anak yang lahir tahun 1996, gue nggak familier dengan slogan itu, karena gue masih jadi balita yang belum paham sama pemerintahan. Yang jadi pertanyaan gue adalah, emang ada apa dengan eranya Pak Harto, yaitu Orde Baru, sampai ada slogan begitu?
Ngomongin ini, gue jadi ingat obrolan singkat gue sama ibu gue, di suatu hari. Ibu cerita pas gue masih dalam kandungan, ternyata pemerintah lagi masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ada banyak perubahan terjadi, salah satunya kebijakan politik dalam negeri.
Kali ini, gue akan ngobrolin tentang kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Selain kenalan lebih dalam sama sejarah negara kita tercinta, materi ini juga penting karena berpotensi keluar saat UTBK.
So, apa aja kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru yang mengubah Indonesia? Yuk, cekidot.
Dasar Kebijakan Politik Dalam Negeri
Sebelum elo menyelami kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru, elo perlu kenalan dulu sama landasannya.
Dalam bikin kebijakan politik, pemerintahan harus punya pijakannya, yaitu alasan kebijakan itu dibuat. Ibaratnya elo bikin kegiatan organisasi atau komunitas, elo harus punya tujuannya, nentuin anggotanya siapa aja, dan apa aja yang bakal dilakuin ke depannya.
Terus, hubungannya sama kebijakan politik Orde Baru apa?
Nah, gue akan jelasin satu per satu dasar kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru.
Kabinet Ampera
Sebelum bikin kebijakan, pemerintah harus nentuin dulu, siapa orang-orang yang bisa dipercaya buat menjalankan kebijakan. Pemerintah pun bikin kabinet buat merealisasikan itu pada 28 Juli 1966, yang disebut sebagai Kabinet Ampera I.
Melansir Kompas.com, sebenarnya, Kabinet Ampera I dibentuk di bawah pemerintahan Sukarno. Namun, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Sementara (MPRS) memberikan tugas kepada Suharto buat bikin Kabinet Ampera I, dengan persetujuan Sukarno. Pembentukan kabinet ini berdasarkan TAP MPRS No XII/MPRS/1966.
Setelah jadi presiden Orde Baru, Suharto kemudian melanjutkan kabinet tersebut menjadi Kabinet Pembangunan I.
Dwi Dharma
Dalam bikin kebijakan, pemerintah harus punya visi, apa yang mau dicapai dalam kebijakan itu. So, Presiden Suharto punya visi besar dalam pemerintahannya, yaitu mewujudkan Dwi Dharma berupa stabilitas politik dan ekonomi.
“Kenapa harus politik dan ekonomi?”
Soalnya, kondisi politik Indonesia nggak stabil banget pas zaman Orde Lama. Kabinetnya gonta-ganti terus, banyak terjadi pelanggaran, dan pemberontakan ada di mana-mana.
Selain itu, ekonomi Indonesia juga anjlok sampai 650 persen. Rakyatlah yang kena dampaknya. Buat tahu usaha pemerintah Orde Baru dalam mewujudkan Dwi Dharma, elo bisa baca di sini, ya.
Baca Juga: Latar Belakang dan Visi Pemerintahan Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12
Catur Karya
Visi nggak akan tercapai tanpa misi, yaitu langkah-langkah yang perlu dilakukan. Misi ini disebut sebagai Catur Karya. Catur Karya dibikin di era Kabinet Ampera I.
Isi dari Catur Karya antara lain:
- Memperbaiki sandang dan pangan.
Rakyat dulu yang diutamakan, dipenuhi urusan sandang dan makanannya. Tujuannya, biar masyarakat makmur dan kemiskinan bisa step by step dientaskan.
- Sidang umum paling lambat 8 Juli 1968.
Yang dimaksud sidang umum di sini adalah Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPRS). Sidang ini dipimpin oleh Ketua MPRS.
Tujuan sidang umum ini adalah buat ngobrolin kira-kira negara Indonesia bakal dibikin kayak gimana, sistemnya gimana, biar ke depannya bisa lancar dalam menjalankan pemerintahan.
- Politik luar negeri bebas-aktif.
“Maksudnya bebas-aktif kayak gimana sih? Free and single, ready to mingle gitu?”
Itu mah elo, Mblo. Maksudnya, Indonesia bisa berpolitik luar negeri secara bebas (nggak condong ke satu blok ideologi) dan aktif (aktif buat melaksanakan perdamaian, serta ketertiban dunia).
- Anti-imperialisme dan kolonialisme.
Indonesia anti sama yang namanya penjajahan. Pemerintah bakal ngelakuin apa pun buat menumpas imperialisme (politik dan pemerintahan Indonesia dikuasai penjajah) dan kolonialisme (sumber daya alam dikuasai penjajah).
Panca Krida [HEADING 3]
Kebijakan politik dalam negeri juga bergantung sama program kerja era Orde Baru. Program kerja ini disebut Panca Krida, yang dibikin di era Kabinet Pembangunan I, setelah Suharto dilantik menjadi presiden Orde Baru.
Apa aja sih, isi Panca Krida?
- Mewujudkan stabilitas ekonomi dan politik.
- Melaksanakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
Repelita jadi program kerja besar era Orde Baru, di mana pembangunan dilakukan di semua sektor, dari ekonomi, infrastruktur, sampai industri. Pokoknya, kebutuhan dasar rakyat Indonesia berusaha dipenuhi pemerintah Orba melalui program kerja ini. Elo bisa baca selengkapnya tentang Repelita di sini, ya.
- Pemilu, guna mewujudkan demokrasi yang ideal.
- Menertibkan sisa-sisa Gerakan 30 September (G30S) biar negara kondusif lagi. Soalnya, pasca peristiwa G30S pada 30 September 1965, kondisi politik di Indonesia jadi nggak stabil.
Pembersihan komunis. Komunis dianggap sebagai dalang masalah di era Orde Lama. So, pemerintah Orde Baru membersihkan unsur-unsur komunis di pemerintahan, dari tingkat daerah hingga pusat.
Trilogi Pembangunan
Dalam menjalankan kebijakan, negara perlu prinsip, biar nggak goyah ke depannya. Prinsip ini disebut dengan Trilogi Pembangunan. Mengutip Kompas.com, dengan Trilogi Pembangunan, masyarakat bisa makmur dan merasakan keadilan sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Apa aja tuh, Trilogi Pembangunan?
- Pemerataan pembangunan.
- Stabilitas ekonomi.
- Pertumbuhan ekonomi.
Elo bisa lihat gambar di bawah ini buat flashback dasar kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru.
Baca Juga: Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12
Setelah tahu landasannya, apa aja sih, kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru?
Gue ceritain satu per satu, ya.
Pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)
Kopkamtib dibentuk pada 10 Oktober 1965, setelah peristiwa G30S terjadi. Tujuannya, buat mewujudkan keamanan dan ketertiban pasca-G30S.
You know lah, kondisi politik pasca-G30S kacau banget. Soalnya, peristiwa itu dianggap melanggar ketentuan negara dan mengkhianati ideologi Pancasila. Elo bisa baca di sini tentang apa yang terjadi waktu G30S.
Selain itu, peristiwa G30S juga bikin pemberontakan ada di mana-mana, dan ekonomi jadi kacau. Jadinya, ketika Orde Baru lahir, pemerintah berusaha membersihkan unsur-unsur PKI melalui Kopkamtib.
Dwifungsi ABRI
Setahu elo, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu siapa aja? Apakah tentara doang, atau polisi juga?
Tadinya, gue mikir ABRI itu TNI doang, lho. Tapi, sebetulnya ABRI itu terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
Waktu Orde Lama, Indonesia masih struggle buat mempertahankan kedaulatan dari pihak luar yang mau memecah-belah bangsa. Jadinya, ABRI siaga buat menjaga keamanan dan pertahanan nasional.
Setelah Orde Baru lahir dan gangguan dari luar itu hilang, tugas ABRI menjadi lebih sedikit. Mereka ingin berpartisipasi lebih banyak lagi buat negara.
Jadinya, pemerintah Orde Baru ngasih posisi baru buat ABRI melalui fraksi ABRI di parlemen. ABRI dikasih kebebasan buat masuk ke pemerintahan dan ikut ngurusin negara.
Sebenarnya, konsep Dwifungsi ABRI ini udah dicetuskan di era Orde Lama, pada tahun 1957, oleh Menteri Keamanan Nasional sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) saat itu, Letjen Abdul Haris Nasution. Konsep ini disebut sebagai Jalan Tengah.
Maksudnya gimana, tuh? Konsep Jalan Tengah adalah tentara boleh masuk ke pemerintahan hanya ketika terjadi keadaan darurat, ketika orang-orang pemerintahan benar-benar udah nggak bisa mengendalikan negara. Pada saat ini lah, orang militer diperkenankan buat mengondisikan negara.
However, pada era Orba, dwifungsi ABRI tetap dilaksanakan meskipun negara udah fine-fine aja. Malahan, dwifungsi ABRI dijadikan alat Orde Baru buat mendukung pemerintahan Suharto.
Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
Menurut TAP MPR RI NOMOR II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus dasar negara perlu dihayati dan diamalkan secara nyata. Dengan P4, bangsa Indonesia bisa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara maupun masyarakat. Sehingga, tujuan nasional dan cita-cita bangsa sesuai Pembukaan UUD 1945 bisa tercapai.
Bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Ya, dengan melakukan Penataran P4.
Wujud bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dalam Penataran P4 adalah itu ketika elo dapat pelajaran PKN di sekolah. Tujuannya, buat menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak sekolah sejak dini.
Selain itu, pemerintah Orba juga mengadakan penataran buat PNS. Penataran itu jadi sarana buat menanamkan pemahaman Pancasila.
Intinya, pemerintah ingin ngasih pemahaman lebih dalam tentang Pancasila kepada masyarakat, terutama orang-orang yang berkaitan langsung dengan pemerintahan (PNS) dan institusi pendidikan (guru dan siswa).
Baca Juga: Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12
Politik Massa Mengambang
Politik massa mengambang merupakan pengelompokkan massa berdasarkan kepentingan dan keahlian dalam satu wadah yang sama. Alasan kenapa massa harus dikelompokkan adalah biar nggak ada demonstrasi dan kerusuhan massa yang menentang pemerintah, seperti di era Orde Lama. Dengan begitu, kondisi negara jadi stabil.
Selain itu, pemerintah juga bisa lebih mudah mengontrol massa kalau massanya dikelompokkan dalam satu wadah. Elo bisa lihat gambar di bawah ini buat tahu apa saja kelompok massa yang dibikin pemerintah Orde Baru.
Pengendalian Informasi
Di era Orde Baru, informasi benar-benar dikendalikan sepenuhnya sama pemerintah. Soalnya, media punya dampak besar terhadap stabilitas negara.
Pemilik media nggak bisa sembarangan bikin berita. Buat menyiarkan berita, media (baik koran, majalah, radio, atau televisi) harus minta izin dulu sama Departemen Penerangan.
Nantinya, Departemen Penerangan bakal ngasih Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Syaratnya, media nggak boleh bikin berita yang mengkritik pemerintah. Kalau melanggar, media tersebut bakal dibredel.
Jadinya, pemerintah Orde Baru benar-benar ketat banget buat ngontrol media seperti televisi dan radio, kayak TVRI dan RRI.
Coba deh, elo tanya sama orang tua elo, apa aja berita yang disiarin TVRI sama RRI zaman Orde Baru dulu. Mungkin, mereka bakal menjawab, “Harga sembako, prestasi pemerintah, atau kebijakan pemerintah.” Soalnya, pemerintah emang ingin menjaga image baiknya, biar negara stabil.
Pemilu
Dalam menyelenggarakan Pemilu, pemerintah Orde Baru melakukan fusi partai politik, alias penyederhanaan partai politik (parpol).
Kenapa harus disederhanakan? Soalnya, parpol era Orde Lama itu banyak banget. Meskipun banyak parpol, pemerintah masih aja jatuh-bangun. Kalau nggak ya … para petinggi parpol saling menjatuhkan satu sama lain.
Otomatis, kondisi kayak gitu bikin situasi politik jadi nggak stabil. Biar nggak mengulang masa lalu, parpol disederhanakan menjadi tiga partai.
Sebenarnya, awalnya ada dua partai yang disederhanakan. Dua partai hasil penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah Partai Persatuan Pembangunan (berisi tokoh agama Islam) dan Partai Demokrasi Indonesia (berisi para nasionalis dan tokoh agama Kristen).
Namun, Golongan Karya (Golkar) kemudian gabung menjadi partai politik hasil fusi, yang berisi para fungsionalis, seperti tokoh militer, pengusaha, sampai sastrawan.
Dari semua Pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru, Presiden Suharto tetap jadi pemenangnya. Yang ganti cuma wakil presiden aja, antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978), Adam Malik (1978-1983), Umar Wirahadikusumah (1983-1988), Sudharmono (1988-1993), Try Sutrisno (1993-1998), dan B. J. Habibie (1998).
Baca Juga: Pemilu pada Masa Orde Baru dan Pelaksanaannya – Materi Sejarah Kelas 12
Contoh Soal Kebijakan Politik Dalam Negeri pada Masa Orde Baru dan Pembahasan
Sekarang, saatnya menguji pemahaman elo tentang materi di atas dengan ngerjain soal di bawah ini.
Menurut elo, kira-kira apa jawabannya?
Pembahasan
Sebenarnya, orang Tionghoa udah tinggal di Indonesia sejak zaman Belanda. Sementara itu, pada era Orde Lama, Presiden Sukarno dekat sama Uni Soviet yang berideologi komunis.
Hal itu jadi salah satu faktor Presiden Sukarno mengizinkan komunisme masuk di Indonesia. Hingga akhirnya, lahirlah ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Di era Orde Baru, Suharto justru lebih pro sama Amerika Serikat, yang merupakan lawan Uni Soviet. Jadinya, Suharto ingin menghilangkan unsur-unsur komunis di Indonesia, termasuk lambang PKI dan apa pun yang berkaitan sama PKI.
Kita lihat opsi jawaban satu persatu, dimulai dari opsi A.
Saat itu, Republik Rakyat China (RRC) merupakan negara komunis, sehingga Suharto juga ingin membersihkan apapun yang berkaitan dengan RRC di Indonesia, termasuk orang Tionghoa.
Meskipun nggak semua orang Tionghoa di Indonesia berasal dari RRC dan berpaham komunis, Suharto tetap ingin menghilangkan unsur komunis di Indonesia dan membekukan hubungan Indonesia dengan RRC. Suharto khawatir kalau propaganda komunis ada di Indonesia.
Jadi, opsi A benar. Kita keep dulu jawaban ini.
Kita lihat opsi B. Image orang Tionghoa saat itu emang nggak bagus di Indonesia. Namun, bukan itu alasan Suharto membatasi kegiatan orang Tionghoa. Jadi, opsi B kurang tepat.
Sekarang, kita cek opsi C. Ada beberapa orang pribumi yang anti dengan orang Tionghoa. Namun, pernyataan ini kurang tepat karena orang India waktu itu juga ada yang tinggal di Indonesia, dan nggak diprotes. Sehingga, opsi C salah.
Kita lihat opsi D. Masyarakat Tionghoa justru jadi salah satu penggerak ekonomi di Indonesia. Waktu Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959, rakyat banyak yang protes karena peraturan itu dianggap mendiskriminasi masyarakat Tionghoa untuk buka usaha. Hasilnya, ekonomi jadi anjlok setelah peraturan itu dikeluarkan. Jadi, opsi D salah.
Kita cek opsi E. Amerika Serikat justru nggak peduli sama warna masyarakat di Indonesia, karena AS sendiri punya masyarakat dari berbagai ras dan negara. Apalagi, waktu itu diskriminasi kulit hitam masih marak di sana, Jadinya, AS lebih fokus ngurusin apa yang terjadi di negaranya. Sehingga, opsi E salah.
Jadi, jawabannya adalah A. Soeharto ingin menghilangkan kegiatan yang dapat diasosiasikan dengan negara komunis, seperti RRC.
Yuk, Belajar UTBK Bareng Zenius!
Akhirnya, kita udah mengupas tuntas kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Buat elo yang mau belajar lebih dalam tentang materi ini sebagai persiapan UTBK, Zenius menyediakan beragam video materi yang bisa elo akses.
Elo bisa klik gambar di bawah ini buat mengakses materinya. Pastikan elo udah punya akun Zenius, ya.
Elo juga bisa mengasah pemahaman elo dengan ngerjain latihan soal Sejarah UTBK yang udah disediakan Zenius. Klik link sebelah buat mengakses soal-soalnya >>> SOAL SEJARAH UTBK.
Sekian dari gue. Semoga materi di atas bisa ngebantu elo dalam mengerjakan soal Soshum UTBK nantinya. Ke Duri Kepa beli pepaya, sampai jumpa di materi selanjutnya!
Referensi