Dok. KOMPAS
Penggledahan yang dilakukan oleh tentara Belanda di zaman perang kemerdekaan.
KOMPAS.com - Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris, mulai berlayar ke wilayah timur.
Salah satu tujuan mereka adalah untuk mencari rempah-rempah. Dari pelayaran tersebut, mereka sampai ke Indonesia yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah.
Semula mereka hanya berdagang, tetapi keserakahan mulai muncul dan timbul keinginan untuk menguasai nusantara.
Di antara bangsa-bangsa Eropa yang datang, Belanda adalah bangsa yang paling lama menjajah Indonesia.
Lantas, mengapa Belanda bisa menjajah Indonesia dalam jangka waktu yang paling lama dari bangsa Eropa lainnya?
Pada 1596, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Banten.
Saat itu, sudah banyak bangsa asing yang melakukan perdagangan di Indonesia. Bahkan beberapa kerajaan telah terikat perjanjian perdagangan dengan Portugis dan Spanyol.
Kedatangan Belanda dimanfaatkan oleh kerajaan untuk melepaskan diri dari Portugis. Kesempatan ini tentu saja dimanfaatkan Belanda dengan sebaik-baiknya.
Belanda mampu mengusir bangsa Eropa lainnya dari Indonesia. Pada akhirnya, Spanyol memilih menjajah Kepulauan Filipina, Portugis menyingkir untuk menguasai Timor Timur, dan Inggris menjajah Malaysia.
Bantuan Belanda ini tidak gratis, upah yang mereka minta adalah kebebasan untuk berdagang di nusantara.
J Walker
Peta Jawa yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles pada 1817. Direproduksi oleh J Walker.
KOMPAS.com - Inggris pertama kali tiba di Batavia pada 4 Agustus 1811. Di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, Inggris merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia.
Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perebutan kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811.
Meski pusat kekuasaan Inggris ada di Calcuta, India, dalam pelaksanaannya Raflles berkuasa penuh di Indonesia. Pemerintah Raffles di Indonesia cenderung mendapat tanggapan positif dari para raja dan rakyat Indonesia, karena:
- Kerajaan dan rakyat Indonesia tidak menyukai pemerintahan Daendels yang seenaknya dan sangat kejam.
- Ketika masih berada di Malaysia, Raffles beberapa kali melakukan misi rahasia ke ekrajaan-kerajaan anti Belanda di Indonesia, seperti Palembang, Banten, dan Yogyakarta. Raffles berjanji akan memberikan hak-hak lebih besar kepada kerajaan-kerajaan tersebut.
- Sebagai seorang liberalis, Raffles memiliki kepribadian yang simpatik. Ia menjalankan politik murah hati dan sabar meski dalam praktiknya berlainan.
Baca juga: Masa Penjajahan Inggris di Indonesia
Kondisi rakyat indonesia
Dalam buku Sejarah Indonesia Modern (2016) oleh MC Ricklefs, dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles didampingi oleh Badan Penasihat yang terdiri dari Gillespie, Cranssen, dan Muntinghe.
Meski kebijakan pemerintahan yang diambil Raffles dinilai lebih longgar dan memajukan perekonomian di Hindia, tetap saja memberikan dampak buruk pada kondiri rakyar Indoensia masa pemerintaahan Inggris.
Beberapa dampak buruk kebijakan pemerintahan Inggris bagi rakyat Indonesia di antaranya:
- Sistem sewa tanah atau pajak tanah
Raffles menganggap satu-satunya pemilik tanah yang sah adalah pemerintah. Sehingga rakyat menjadi penyewa dan diwajibkan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya.
Mesipun sebenarnya tanah tersebut milik mereka. Bagi petani yang tidak bisa membayar uang, bisa membayar dengan beras.
Baca juga: Kedatangan Inggris di Indonesia
Pengusaha pribumi dengan modal kecil akan kalah bersaing dengan pedagang besar atau yang memiliki modal besar. Karena mereka yang memiliki modal besar akan mendapatkan pintu politik terbuka.
- Pengekangan kekuasaan kerajaan
Meskipun ada beberapa kerajaan yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar, tetap saja dilakukan pengekangan kekuasaan.
Upacara dan tatacara yang berlaku di kerajaan-kerajaan disederhanakan. Bahkan orang-orang besar pribumi juga dibatasi pergerakannya.
Inggris menganggap bahwa kemandirian atau kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kedaultannya akan membahayakan posisi Inggris di Nusantara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Baca berikutnya
tirto.id - Sejak Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) menguasai sejumlah wilayah nusantara pada tahun 1600-an, hingga pemerintahan Hindia Belanda bubar akibat Perang Dunia II, berbagai bentuk penderitaan dialami rakyat Indonesia.
Penderitaan panjang yang harus dilalui rakyat Indonesia akibat kolonialisme itu mendorong banyak bumiputra bertekad memperjuangkan kemerdekaan. Rasa senasib-sepenanggungan di bawah penjajahan Belanda kemudian membentuk nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia.
Perjuangan panjang akhirnya berbuah pada proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan tersebut masih harus ditebus dengan pengorbanan banyak pejuang karena Belanda sempat ingin berkuasa kembali di Indonesia.
Mengutip buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia (1997) terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan Belanda tidak hanya akibat perang dan kekerasan. Kemiskinan, kelaparan, hingga perbudakan bahkan dialami rakyat Indonesia saat dunia sudah memasuki abad ke-20.
Ada banyak contoh penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Empat contoh di bawah ini cuma sebagian dari bentuk penderitaan rakyat Indonesia akibat kolonialisme Belanda.
1. Kebijakan Cultuurstelsel (Tanam Paksa)
Setelah menguasai Indonesia berdasarkan Konvensi London pada 1814, pemerintahan kolonial Hindia-Belanda di nusantara dipimpin oleh suatu komisi yang beranggotakan Vander Capellen, Elout, dan Buyskes.
Salah satu misi penjajahan Belanda tersebut ialah untuk membayar utang Kerajaan Belanda yang tergolong besar karena perang. Saat komisi ini diambil alih Gubernur Jenderal Van den Bosch, kebijakan tanam paksa, yang kerap disebut pula dengan Cultuurstelsel, diimplementasikan di banyak daerah sejak tahun 1830.
Sistem tanam paksa benar-benar memeras tenaga rakyat Indonesia serta mengeruk kekayaan alam di nusantara. Banyak rakyat bumiputra menderita akibat Cultuurstelsel.
Baca juga: Sejarah Cultuurstelsel: Aturan, Tujuan, Tokoh, & Dampak Tanam Paksa
Kapasitas sawah dikurangi untuk keperluan tanam paksa, rakyat dipaksa bekerja, bahkan kadang dituntut bekerja di kebun yang letaknya sampai puluhan kilometer jauhnya dari desa. Selain itu, kerja rodi juga dilakukan di bawah todongan senjata. Akibatnya, kemiskinan dan kelaparan menjalar di banyak tempat.
Tanaman yang harus ditanam selama Cultuurstelsel ditentukan oleh pemerintah Belanda. Kopi, teh, tebu dan jenis komoditas potensial ekspor lainnya harus ditanam demi menambah pundi-pundi harta Kerajaan Belanda.
Sistem tanam paksa bisa menggelembungkan kas Belanda, tapi rakyat bumiputra menderita. Selain kelaparan dan kemiskinan, penyakit pun sering mewabah karena banyak orang kurang gizi. Bahkan, banyak pekerja paksa yang mati kelaparan.
Dampak besar sistem tanam paksa pada penderitaan rakyat di nusantara membuat kritik tajam dilontarkan pada pemerintah Hindia-Belanda. Kritik itu malah datang dari sebagian orang Belanda sendiri.
Karena Cultuurstelsel dianggap tidak manusiawi, sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan pihak swasta Belanda yang turun mengelola perkebunan di nusantara. Secara berangsur-angsur, sistem tanam paksa kemudian dihapuskan pada 1861, 1866, 1890, dan 1916.
2. Perbudakan di Hindia Belanda
Ketika VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coenstraat berhasil menguasai Batavia, kondisi wilayah yang kini menjadi Jakarta tersebut tidak sepadat pada masa kemudian. Banyak penduduk lokal Batavia kabur ke pelosok Batavia Selatan, yakni Jatinegara Kaum.
Padahal, untuk membangun Batavia selepas penaklukan, orang-orang Belanda butuh tenaga kerja. Karena itulah, VOC mendatangkan tawanan perang dan budak dari berbagai tempat, misalnya Manggarai, Bali, Sulawesi, Arakan, Bima, Benggala, Malabar, dan lainnya, demikian tercatat dalam Kisah Betawi Tempo Doeloe: Robin Hood Betawi (2001) yang ditulis Alwi Shahab.
Baca juga: Ratu Beatrix ke Jakarta dan Betapa Susahnya Belanda Meminta Maaf
Dalam perjalanannya, banyak pria bumiputra diperbudak menjadi pekerja kasar di Batavia, sementara perempuan dijadikan pemuas nafsu berahi dan pengurus rumah tangga orang-orang Belanda. Apabila mereka membangkang, hukumannya sangat kejam.
Izin perbudakan akhirnya dihapus pada 1860 oleh pemerintah Hindia-Belanda. Namun, praktiknya terus dilakukan hingga dekade pertama abad ke 20, sebagaimana dicatat Reggie Baay dalam Daar werd wat gruwelijks verricht atau Perbudakan di Hindia Belanda (2015).
3. Kerja Rodi
Salah satu kerja rodi paling terkenal yang membuat rakyat bumiputra di Indonesia sengsara adalah pembuatan jalan raya sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan pada 1809.
Kerja rodi massal itu dipelopori Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, yang menerima mandat dari Louis Napoleon, penguasa Belanda di bawah pengaruh Prancis era Napoleon Bonaparte. Daendels menerima perintah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan Inggris. Maka itu, ia memerintahkan pembangunan jalan Anyer-Panarukan.
Baca juga: Bagaimana Daendels Membangun Pemerintahan Modern di Hindia Belanda?
Mengutip Britannica, nama lain kerja rodi adalah kerja budak yang dilakukan di bawah paksaan. Para pekerja tidak memperoleh upah dan dipaksa bekerja di luar batas kemanusiaan.
Kerja rodi pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan pada 1809 memakan korban jiwa hingga 12.000 jiwa. Kerja rodi ini dilaksanakan di bawah todongan senjata dan lecutan cambuk. Banyak pekerja yang kelaparan hingga meninggal demi terbangunnya jalan itu.
4. Upah Rendah di Perkebunan
Sejak tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda menerapkan sistem Politik Pintu Terbuka (Open Door Policy). Kebijakan ini membuka Hindia-Belanda bagi pengusaha swasta-asing untuk menanamkan modal dan membuka perusahaan.
Sistem Politik Pintu Terbuka ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang (UU) Agraria (Agrarische Wet) 1870 dan Undang-Undang Gula (Suiker Wet). Dua UU itu menjadikan Hindia Belanda pusat perkebunan penting dalam perdagangan ekonomi dunia.
Namun, rakyat bumiputra yang dahulunya tersiksa dengan tanam paksa, harus mengalami derita yang lain karena dipaksa bekerja di perkebunan besar. Hingga pertengahan Abad 20, tumbuh banyak perkebunan kopi, teh, tebu, kina, kelapa, cokelat, tembakau, hingga kelapa sawit di Hindia Belanda.
Ketika banyak pengusaha swasta membangun perusahaan di nusantara, rakyat Indonesia beralih menjadi buruh yang dipaksa bekerja habis-habisan dengan upah rendah. Makanan dan kesehatan mereka tidak terjamin, begitu pula dengan kesejahteraannya. Sistem memang berganti sejak pertengahan Abad 19, tapi kemiskinan tetap saja menjadi wajah sehari-hari rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda.
Baca juga
artikel terkait
PENJAJAHAN BELANDA
atau
tulisan menarik lainnya
Abdul Hadi
(tirto.id - hdi/add)
Penulis: Abdul Hadi
Editor: Addi M Idhom
Kontributor: Abdul Hadi
Subscribe for updates Unsubscribe from updates