Oleh: Jalal *
Chairperson of Advisory Board – Social Investment Indonesia
Kapitalisme Itu Tiada Lawan, Tapi…
Persis setahun setelah saya dinyatakan lulus dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB, saya mendapat jawaban yang menurut saya ketika itu paling baik soal krisis Kapitalisme, pertanyaan paling mengganggu benak saya ketika itu. Jawaban itu datang dari mantan Dekan MIT Sloan School of Management, Lester Thurow. Bukunya yang terbit di tahun 1996 itu bertajuk The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tommorow’s World.
Pertanyaan itu begitu mengganggu lantaran saya banyak belajar tentang pembangunan berkelanjutan ketika kuliah. Saya merasa tak betah melihat bagaimana jargon ‘ekonomi adalah panglima’ betul-betul dilaksanakan dengan brutal pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan korban sosial dan lingkungan yang sungguh nyata terlihat.
Gairah melihat kelindan ekonomi-sosial-lingkungan, sebagaimana yang diajarkan oleh paradigma pembangunan berkelanjutan, begitu menggelegak sehingga buku-buku yang dibuat dengan disiplin keilmuan yang kaku benar-benar membuat saya dongkol, dan sulit mengapresiasi. Terhadap buku-buku seperti itu, kritik saya ekstra-pedas. Kalau ada buku yang menggunakan kombinasi ekonomi-sosial, ekonomi-lingkungan, sosial-lingkungan, atau ketiganya sekaligus, dengan lahap saya mengunyahnya, sambil tersenyum.
Kombinasi kajian ekonomi-sosial yang dipergunakan Thurow, karenanya, benar-benar membetot perhatian saya. Pesan utama buku itu adalah bahwa Kapitalisme telah menjadi pemenang dalam perang melawan Komunisme, dan tak ada lawan lainnya yang berarti. Ini tentu saja mengkhawatirkan. Tetapi lantaran sejarah, politik, dan ekonomi diaduk sedemikian pasnya oleh Thurow, benak saya terperangah. Dan hati sayapun tertambat tanpa ampun kepada buku itu.
Menurut Thurow, walaupun Kapitalisme ketika itu sudah seng ada lawang, namun ada gejala penyakit yang menjangkitinya sejak dekade 1960-an. Penyakit itu adalah ketimpangan yang makin menganga antara kelompok kaya dan kebanyakan, yang bukan saja punya konsekuensi sosial yang signifikan, namun juga konsekuensi bagi ekonomi kapitalistik sendiri. Kapitalisme, memang bukan melulu urusan ekonomi, tetapi hanya apabila aspek ekonomi sudah tersentil krisis, maka perhatian ekstra bakal diberikan. Thurow sendiri menulis pada saat dunia tidak sedang ada dalam krisis ekonomi, tetapi dia menyatakan bahaya semakin lebar dan dalamnya jurang ekonomi-sosial bagi Kapitalisme.
Buat saya, dan kita di Indonesia, yang mengalami krisis ekonomi Asia 1997-1998—yang ketika itu biasa kita sebut sebagai krismon—peringatan Thurow seharusnya dipandang dengan lebih lebih serius. Tapi, rasa-rasanya dunia secara umum tak cukup khawatir. Butuh waktu cukup lama setelahnya, dan tamparan berupa krisis ekonomi 2007-2008 yang lebih luas dan keras, disusul kemunculan buku macam The Price of Inequality karya Joseph Stiglitz (2012) dan mahakarya Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, baru dunia mulai menoleh kembali pada peringatan Thurow. Masa depan Kapitalisme, menurut Thurow, Stiglitz, dan Piketty memang sangat tergantung pada sukses/gagalnya kebijakan publik di level global mengurusi soal ketimpangan.
Kapitalisme jelas adalah sistem ekonomi yang disandarkan pada penciptaan keuntungan dari pemilikan modal oleh swasta. Buat para kritikus dari sebelah Kiri, ide itu adalah biang kerok semuanya. Para pemilik modal, telah menciptakan perusahaan menjadi makhluk tanpa perasaan. Analisis ‘kejiwaan’ korporasi yang dilakukan pakar hukum korporasi, Joel Bakan, dalam buku terkenalnya yang terbit tahun 2002, The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, menyatakan bahwa korporasi, kalau dia manusia, tentulah bakal dinyatakan sebagai psikopat. Bagaimana bukan psikopat kalau korporasi ‘tega’ membiarkan mereka yang sudah berkontribusi dalam membuatnya semakin perkasa—pekerja, kontraktor, pemasok—menanggung kesengsaraan lantaran dibayar serendah mungkin agar korporasi tumbuh membesar secepat mungkin? Bagaimana bukan psikopat kalau lingkungan hidup dirusak demi menekan biaya serendah mungkin?
Buku Bakan, disusul film dokumenternya yang berjudul sama setahun kemudian, adalah puting beliung buat kesadaran saya. Ketika keduanya saya sedang menjadi penasihat lingkungan sebuah perusahaan minyak multinasional yang ketika itu tampak serius bertransisi menjadi perusahaan energi dengan memerbesar portofolio energi terbarukan yang dimiliki. Saya masuk ke dalamnya lantaran percaya bahwa saya, dan orang-orang seperti saya, bisa membuat perubahan dari dalam. Satu bab di buku Bakan mencontohkan sifat psikopati lewat kasus perusahaan di mana saya bekerja. Dan saya makin limbung setelah mendapat kesempatan bertukar pikiran dengan Mark Achbar, sutradara film dokumenternya.
Saya pun teringat pada analisis Thurow yang kurang lebih serupa, walau ia tak sampai melabel perusahaan sebagai psikopat. Thurow bilang, perusahaan memang ‘kurang imperatif sosialnya’. Pekerja, menurut Thurow, dikorbankan oleh korporasi, dengan membayar harga yang lebih rendah dibandingkan produktivitasnya. Boro-boro memikirkan employability, korporasi bahkan tak peduli dengan keamanan employment untuk tenaga kerjanya sendiri. Tetapi, menurut Thurow, kondisi ini bukannya tak bisa diperbaiki, lantaran kebijakan publik—yang di antaranya mencakup kontrak sosial antara perusahaan dan warga negara—seharusnya bisa diarahkan untuk memastikan kesejahteraan pekerja yang optimal, dengan tetap memertimbangkan kepentingan korporasi untuk mendapatkan keuntungan dan sintas.
Bersetuju dengan Thurow, saya pun menetapkan diri untuk main di dua kaki. Saya bersedia membantu perusahaan untuk berubah lebih baik pengelolaan sosial dan lingkungannya, bersandarkan regulasi dan praktik terbaik, juga standar yang melampaui regulasi di satu sisi; di sisi lain saya menceburkan diri di dalam gerakan sosial untuk memerbaiki kebijakan publik, dan kadang-kadang langsung menuntut akuntabilitas perusahaan. Sekarang saya ingat bahwa peran yang saya mainkan sejak saat itu adalah hasil mendialogkan pemikiran Bakan dan Thurow di benak saya, setelah buku dan film Bakan bikin saya kelabakan. Saya terima kritik Bakan, tetapi jalan keluar dari Thurow jelas masuk akal.
Membaca Mantra Perontok Kapitalisme
Kalau karya-karya Stiglitz dan Piketty terutama saya nikmati sebagai pelepas dahaga bagi rasa haus intelektualitas saya, buku Paul Mason yang dipublikasikan di tahun 2015, Post-Capitalism: A Guide to Our Future punya peran yang lebih besar dalam menginspirasi tindakan. Mason adalah jurnalis jempolan yang saking dahsyatnya dinyatakan oleh sejarawan terkemuka, David Runciman, sebagai pengganti yang layak buat Karl Marx.
Apa yang dikatakan oleh Marx jaman now ini? Dia yakin betul bahwa dari abu krisis ekonomi global 2007-2008—yang sesungguhnya baru benar-benar berakhir di tahun 2012—dunia bisa dan sedang membangun sistem ekonomi baru yang bukan saja lebih adil secara sosial, melainkan juga berkelanjutan secara lingkungan. Kalau Marx asli sudah dipecundangi kenyataan bahwa Komunisme rubuh terlebih dahulu dibandingkan Kapitalisme, Marx baru bilang pengganti Kapitalisme nanti adalah kondisi keberlanjutan—yang membuat saya sangat tergoda untuk secara konsisten menyebutnya Sustainabilisme.
Bagaimana caranya? Itu ada di Bagian Ketiga buku Mason. Sebelum sampai ke situ, pembacanya disuguhi paparan yang mengasyikkan soal bagaimana nama-nama besar seperti Nikolai Kondratiev, Rosa Luxembourg hingga Joseph Schumpeter merenungi Kapitalisme. Di situ juga urusan, lagi-lagi, ketenagakerjaan diuraikan dengan panjang-lebar. Tujuannya untuk memberikan gambaran utuh bagaimana pengorganisasian tenaga kerja ditundukkan secara efektif oleh korporasi dan Neoliberalisme pun hadir bak tak terbendung lagi sejak 1979. Saya ingat, ketika menyelesaikan bacaan atas bagian ini saya berpikir: kalau kebijakan publik adalah jawaban dari Thurow, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan publik itu tidak dicengkeram oleh kepentingan korporasi. Bukankah state capture merupakan gejala yang makin kerap terjadi di manapun dengan semakin kuatnya korporasi?
Saya harus menyimpan terlebih dahulu kekhawatiran itu. Bagian berikutnya dari buku Mason memanfaatkan karya-karya Karl Marx, Jeremy Rifkin dan Peter Drucker. Buat yang punya kotak disiplin ilmu yang ketat, Mason memang bisa bikin dongkol. Tetapi dengan mencampurkan pemikiran-pemikiran itu, tafsir Neo-Marxian Mason jadi sangat kuat dan relevan. “Today, the main contradiction in modern capitalism is between the possibility of free, abundant socially produced goods, and a system of monopolies, banks and governments struggling to maintain control over power and information. That is, everything is pervaded by a fight between network and hierarchy.” Begitu katanya. Dan saya sangat setuju.
Akhirnya, Mason sampai pada pernyataannya soal bagaimana dunia bisa bertransisi ke periode Pasca-Kapitalisme, yaitu dengan memanfaatkan data skala raksasa untuk perubahan sosial; memastikan keberlanjutan lingkungan; mengelola transisi bukan sekadar dalam ranah ekonomi, tetapi seluruh ranah kehidupan; mengatasi masalah dengan beragam model, bukan model tunggal; dan memanfaatkan kekuatan informasi sekuat mungkin. Detailnya bahkan menyatakan bahwa sistem keuangan harus dipastikan mengabdi pada tujuan sosial dan lingkungan, hingga pemberlakuan universal basic income.
Gambaran ideal Mason itu tampaknya banyak disetujui oleh para pakar yang menuliskan resensi bukunya. Seperti yang saya nyatakan, lebih dari buku-buku lain, rekomendasi dari buku itu jadi aspirasi saya. Dan saya pernah melakukan tindakan yang ekstra-mengasyikkan dengan buku itu: saya membacanya di depan moncong patung banteng di Wall Street, New York. Itu saya lakukan di bulan Juli 2016, ketika sempat nyantri di Universitas Johns Hopkins. Butuh naik bus 4 jam dari Baltimore ke New York untuk bisa melakukan itu. Rasanya puas membaca ‘mantra’ perontok Kapitalisme di depan lambangnya yang paling terkenal.
Menyelamatkan Kapitalisme?
Ada beberapa buku lain yang bicara soal masa depan Kapitalisme. Di tahun 2015 juga, Robert Reich menuliskan Saving Capitalism: For the Many, Not the Few. Dua tahun kemudian, buku karya mantan Menteri Ketenagakerjaan AS di masa pemerintahan Bill Clinton itu kemudian dijadikan film dokumenter yang sangat popular. Sebagaimana judulnya, buku itu melancarkan kritik bahwa Kapitalisme itu memang membuat ketimpangan parah, dan karenanya mengakibatkan krisis berkali-kali. Kalau hendak selamat, maka Kapitalisme harus dibuat bekerja untuk kesejahteraan orang kebanyakan, bukan sekadar kelompok/kelas pemilik modal. Meminjam kata-kata John Kenneth Galbraith, Reich menuliskan intisari bukunya: “The central choice is not between the “free market” and government; it is between a market organized for broadly based prosperity and one designed to deliver almost all the gains to a few at the top.” Mekanisme pasar, memang harus diterima, tetapi harus dikendalikan oleh kebijakan publik untuk memastikan manfaat kesejahteraan untuk seluruh warga.
Di tahun yang sama, mahaguru manajemen pemasaran, Philip Kotler, juga menerbitkan Confronting Capitalism: Real Solutions for a Troubled Economic System. Di bukunya itu, Kotler menyatakan bahwa walaupun segudang permasalahan telah timbul dari Kapitalisme—tiga yang terpenting adalah kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan—sistem ini tetaplah yang terbaik dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan. Kotler berargumentasi terutama kepada para pemilik modal dan eksekutif perusahaan bahwa bisnis yang berperilaku baik bagi para pemangku kepentingan adalah bisnis yang lebih menguntungkan. Membayar pekerja dengan pendapatan rendah, menurut Kotler, bukan saja tidak bermoral, melainkan juga merugikan bisnis sendiri karena tak bisa mendapatkan dan memertahankan SDM terbaik, selain secara kolektif akan membuat konsumsi menjadi melambat. Merusak lingkungan dalam bisnis bukan saja salah, dan melanggar regulasi, melainkan juga merugikan perusahaan sendiri lantaran kemungkinan kasus perdata dan pidana yang menyertainya. Di sisi lain, memerhatikan lingkungan, termasuk berhemat energi dan materi, adalah strategi bisnis yang menguntungkan.
Ketiga buku yang muncul di tahun 2015 itu membawa ingatan saya pada buku lain, Saving Capitalism from the Capitalists: Unleashing the Power of Financial Markets to Create Wealth and Spread Opportunity, yang terbit 12 tahun sebelumnya. Saya sendiri baru mengetahui adanya buku karya Raghuram Rajan dan Luigi Zingales itu di penghujung 2015—ini pengakuan yang sama sekali tidak bisa membuat bangga tapi agaknya saya musti sampaikan. Setelah mengabaikan keinginan hati untuk membacanya selama lebih dari setengah tahun, saya kemudian menemukan buku itu di dalam perjalanan ke Negeri Sakura, di pertengahan Agustus 2016. Subjudul buku itulah yang menggoda saya untuk membelinya.
Tak punya cukup kesibukan di dua hari terakhir perjalanan, saya hanya duduk di kedai kopi sambil membaca buku itu hingga selesai. Langit Tokyo yang terik di siang hari adalah bujukan yang paling ampuh untuk menghabiskan waktu di dalam ruangan saja. Setelah pagi yang diisi dengan menelusuri jalan di sekitar hotel hingga gedung Tokyo Stock Exchange, lalu sarapan seadanya, saya mulai membaca buku itu. Saya yang punya prasangka tertentu terhadap para ekonom aliran Chicago, dibuat terperangah atas betapa tegasnya kritik Rajan dan Zingales atas Laissez-Faire Capitalism, walau di sisi lain juga jelas bahwa mereka bukanlah dari kubu sebelahnya. Bukankah mereka ingin menyelamatkan Kapitalisme?
Sama dengan pendirian Reich dan Kotler, buku ini punya pesan bahwa betapapun Kapitalisme itu punya seabreg kekurangan, tetapi ia tetaplah yang terbaik di antara pilihan pengorganisasian ekonomi yang ada. Tetapi, itu hanya terjadi manakala pemerintah memainkan peranannya yang signifikan dalam mengatur pasar. Lalu, secara panjang lebar buku ini seakan menjawab segala pertanyaan saya soal state capture yang cukup lama menghantui. Kalau pemerintah itu sangat penting perannya untuk memastikan berjalannya Kapitalisme, ternyata lawan terberatnya adalah para kapitalis sendiri. Mereka ogah diatur, dan punya kelakuan, meminjam analogi Ha-Joon Chang, ‘menendang tangga’. Para kapitalis itu, setelah sukses memanfaatkan pasar bebas dan mendapatkan posisi yang lebih baik, ternyata cenderung menekan pemerintah untuk mengatur pasar agar mereka semakin perkasa, setelah mereka mencapai atap kekuasaan ekonomi. Pasar dibuat tidak bebas lagi kompetisinya, sehingga mereka menjadi tak terkejar, dan kemudian Kapitalisme tidak lagi bisa menunjukkan kinerja optimalnya.
Kapitalis, sebagaimana judul buku itu, adalah yang membuat Kapitalisme tidak optimal. Masyarakat luas, karenanya perlu bekerja keras untuk melindungi pemerintah dari utak-atik para kapitalis itu. Resepnya adalah dengan cara memastikan kebijakan publik yang membatasi konsentrasi kepemilikan aset produktif, memastikan ketersediaan jaring pengaman sosial bagi kelompok-kelompok rentan, menjaga agar kompetisi melawan korporasi tetap terjadi dalam tingkatan yang cukup tinggi, dan mengedukasi publik sehingga mereka sadar penuh dan bersedia melawan setiap kebijakan publik yang didesain untuk menguntungkan korporasi.
Ingatan saya terlempar ke dua dekade sebelumnya, ketika kerap membaca analisis sosiologis dan ekonomi politik yang sudah cukup lama menjelaskan hubungan kapitalis-pemerintah untuk menekan orang kebanyakan, seperti dalam karya-karya Nicos Poulantzas. Tetapi, membacanya dari para ekonom Aliran Chicago, dengan detail penjelasan yang berbeda, telah menyadarkan saya bahwa idealisme saya masihlah jauh dari realitas. Idealisme saya adalah kebijakan publik, pasar, dan gerakan soisal yang dibuat bekerja untuk memastikan keuntungan yang lebih besar bagi kelompok rentan. Sementara, yang secara gamblang dijelaskan oleh Rajan dan Zingales, adalah bahwa para kapitalis itu benar-benar makhluk kurang ajar, yang secara sengaja mengatur kebijakan publik agar kekayaan mereka semakin menggelembung.
Resep Rajan dan Zingales sendiri berhenti di titik untuk memastikan kompetisi yang ‘adil’ bisa terus terjadi, plus memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Buat saya, pertanyaanya adalah apakah adil sebuah kompetisi di mana para raksasa dikerubuti kurcaci yang jumlahnya lebih banyak? Mungkin lantaran banyaknya, kurcaci bisa mengalahkan raksasa tertentu. Tentu dengan korbanan yang besar. Mungkin lantaran kecerdikannya, kurcaci tertentu bisa tumbuh cepat menjadi raksasa juga, di tempat di mana pertempuran tidaklah berkecamuk dengan hebat. Tetapi, buat saya, ini bukanlah kondisi yang adil. Adil itu hanya terjadi apabila para raksasa dipaksa tumbuh jauh lebih lambat daripada para kurcaci. Konsentrasi kepemilikan aset produktif seharusnya bukan cuma dibatasi, melainkan dipastikan diredistribusi.
Membangkitkan Kompetisi, Mengencangkan Regulasi
Saya sempat tak membaca buku-buku tentang masa depan Kapitalisme lagi sejak Agustus 2016 itu. Benak saya disibukkan oleh banyak urusan lain yang lebih membumi. Buku-buku yang saya baca lebih banyak terkait bagaimana perusahaan memanfaatkan pasar untuk memecahkan berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh yang demikian tidaklah sedikit, dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan yang demikian itu adalah perusahaan yang kinerja finansialnya juga lebih baik—dibandingkan perusahaan yang cuek, yang semata ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek dalam jumlah besar, dengan menggeser biaya sebanyak mungkin untuk ditanggung oleh pihak lain—banyak menyita perhatian saya. Model-model bisnis yang demikian banyak bermanfaat untuk saya sampaikan kepada khalayak.
Sampai kemudian di awal Desember 2018 datanglah buku The Myth of Capitalism—Monopolies and the Death of Competition. Resminya, buku karya Jonathan Tepper dan Denise Hearn yang diterbitkan Wiley itu terbit di tahun 2019, namun bisa dibeli sebulan sebelum pergantian tahun. Saya pernah membaca buku Tepper sebelumnya, Code Red, yang bicara soal kebijakan keuangan pasca-krisis, dan buku itu ditulis sangat menarik. Maka, ketika nama Tepper nongol kembali, saya tak ragu membeli buku itu. Apalagi, seabreg komentar positif bisa dibaca di kulit belakang buku itu. Tak kurang dari Niall Ferguson, Michael Spence, Angus Deaton, dan Kenneth Rogoff mengulurkan tangannya untuk menambah keyakinan atas bobotnya.
Banyak orang yang menyatakan bahwa esensi Kapitalisme adalah maksimisasi keuntungan untuk pemilik modal. Banyak juga yang bilang bahwa esensinya adalah maksimisasi efisiensi. Tapi Tepper dan Hearn bersikukuh bahwa Kapitalisme itu sesungguhnya beresensi penciptaan nilai untuk perusahaan, konsumen, dan pekerjanya. Dan karena esensinya adalah penciptaan nilai, maka inovasi dan pemecahan masalah yang dihadapi umat manusia adalah pendorong kemajuan, yang muncul melalui kompetisi. Kapitalisme, kalau dilandasi oleh maksimisasi keuntungan untuk pemilik modal, akan cenderung menghasilkan situasi monopolistik yang akhirnya akan merugikan pasar dan masyarakat.
Jadi, karena kecenderungannya demikian, maka pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa monopoli tidak terjadi, kecuali di sektor-sektor tertentu yang memang hanya bisa hidup di dalam situasi tersebut. Pada sektor-sektor itu, aturannya dibuat untuk memastikan pelayanan kepentingan publik. Di kebanyakan sektor, monopoli harus dicegah, dengan memastikan tidak adanya hambatan yang tidak perlu dan tidak adil bagi siapapun yang mau masuk ke kompetisi. Kalau fungsi ini gagal ditegakkan oleh pemerintah, yang akan terjadi adalah tirani ekonomi, yang akan merugikan semua. Buat Tepper dan Hearn, Kapitalisme itu bisa mewujudkan potensi terbaiknya untuk menciptakan nilai untuk para pemangku kepentingan, bukan hanya pemilik modal, hanya di dalam aturan yang dibuat oleh masyarakat dan pemerintah.
Buku ini sangat tegas pendiriannya soal merger, yang merupakan jalan paling banyak ditempuh untuk mengakumulasikan kekuatan ekonomi yang berujung pada monopoli. Kalau merger itu terjadi dan dampaknya adalah pengurangan kompetisi secara material, maka merger harus dicegah oleh pemerintah. Ini bertentangan dengan apa yang sedang terus menerus terjadi di seluruh penjuru dunia, di mana 90% merger dan akuisisi terjadi tanpa pernah ditentang, atau bahkan secara sungguh-sungguh diperhitungkan dampaknya. Bahkan, Tepper dan Hearn menyatakan bahwa merger yang sudah terjadi, hingga puluhan tahun ke belakang seperti yang sudah terjadi di sektor migas, seharusnya dibatalkan.
Salah satu pengakuan penting yang dinyatakan adalah bahwa ilmu ekonomi tidaklah memadai untuk memahami dampak dari merger dan akuisisi dan bagaimana mengatasinya. Pemahaman atas dampak menyeluruh—termasuk sosial dan lingkungan—dari merger yang diajukan atau yang telah terjadi sesungguhnya membutuhkan keahlian di bidang ilmu lainnya. Demikian juga dampak dari praktik predatory pricing yang kini banyak digunakan sebagai cara untuk mengeliminasi kompetisi. Aturan yang tegas dan hukuman yang berat harus diberikan pada perusahaan yang menggunakan taktik tersebut.
Karenanya, regulasi memainkan peran sangat penting di dalam memastikan bahwa Kapitalisme bekerja untuk kemaslahatan masyarakat luas, bukan segelintir saja, seperti yang dinyatakan oleh Reich. Lagi-lagi, peran perumus kebijakan—politisi dan birokrat—menjadi krusial untuk dipastikan tidak dikorupsi oleh kepentingan korporasi. Bukan hanya soal mencegah dan menghukum praktik politisi dan birokrat yang menjadi pelobi bagi kepentingan korporasi, Tepper dan Hearn bahkan lebih jauh menyatakan pengharaman perpindahan orang dari sektor pemerintah ke swasta dan sebaliknya. Terlampau keras?Tidak. Karena praktik itulah yang membuat regulasi di seluruh dunia bertekuk lutut di hadapan kepentingan korporasi.
Masih banyak ide mengenai aturan yang diajukan dalam buku ini. Kalau orang tidak membaca bukti-bukti kuat dalam 10 bab sebelumnya, jelas akan terperanjat membaca apa yang kedua penulis ajukan sebagai rekomendasi. Paten dan copyright, misalnya, dinyatakan harus diberikan dalam waktu yang terbatas (diperhitungkan dengan masak untuk menghargai inovasi secara tepat) dan tak bisa diperpanjang lagi. Pekerja harus diberi saham, agar mereka juga menjadi pemilik saham perusahaan. Pembatasan persentase—diusulkan 5% saja—bagi perusahaan manapun yang mau membeli saham kompetitornya, untuk mencegah kolusi dan merger yang tidak baik. Dan seterusnya.
Saya sangat yakin, sebagian besar orang akan berpikir bahwa rekomendasi yang diberikan Tepper dan Hearn itu tidaklah dari ranah Kapitalisme. Sudah berkali-kali saya mendengar lontaran “komunis!” ketika ide mengatur perusahaan agar memberikan sahamnya pada para pekerja, apalagi kalau seluruh rekomendasi buku ini didiskusikan secara terbuka. Kita sudah kelewat lama percaya bahwa tujuan perusahaan dibuat adalah untuk memaksimalkan keuntungan buat pemilik modal, bukan mengoptimalkan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Apakah kalau perusahaan diatur seketat itu kemudian pengorganisasian ekonomi itu tidak lagi berada dalam definisi Kapitalisme? Hampir pasti para kapitalis akan bilang begitu. Tetapi, bukankah deretan nama besar yang memuji buku Tepper dan Hearn itu jauh lebih otoritatif dibandingkan para kapitalis serakah itu?
Kembalinya Etika dan Moral
Tak butuh waktu lama untuk menghabiskan buku Tepper dan Hearn itu. Tadinya saya yakin tak akan menemukan buku soal masa depan Kapitalisme yang sebaik itu lagi dalam beberapa bulan atau bahkan tahun berikutnya. Tapi saya salah besar. Di hari terakhir Desember 2018, mata saya tertumbuk pada buku Paul Collier, The Future of Capitalism—Facing the New Anxieties, yang baru saja ditaruh oleh penjaga di toko buku Periplus, Plaza Indonesia. Membaca judulnya, saya langsung teringat pada karya Thurow yang saya bahas di awal tulisan ini. Keduanya berbeda pada subjudul. Dan, tak perlu pikir panjang untuk memutuskan untuk membeli buku yang masih di dalam plastik itu, lantaran Michael Sandel, filsuf kontemporer favorit saya, menyatakan di sampul belakangnya, “Collier shows ho economics at its best is inseparable from moral and political philosophy.” Lalu, salah satu ekonom favorit saya, George Akerlof menyatakan bahwa buku itu “…is the most revolutionary work of social science since Keynes.”
Setelah membayar harga buku itu, saya menepi ke kafe Excelso, yang cuma berjarak sekitar 10 meter dari Periplus. Tidak langsung membuka plastiknya, saya membaca terlebih dahulu beberapa resensi yang sudah ditulis orang lain. Pujian, tentu saja, banyak ditemukan. Collier memang terus-menerus menerima pujian atas karya-karyanya. Sebelum buku itu, saya sudah membaca tiga karyanya yang lain—The Bottom Billion (2007), The Plundered Planet (2010) dan Exodus (2013). Dan, ketika saya mulai membaca bagian awal bukunya, saya segera merasakan bahwa kali ini urusannya lebih personal. Satu bab soal ethical family—selain ethical state, ethical firm, dan ethical world—di bagian kedua buku itu membuat perasaan itu makin kuat.
Moral dan etika, berkelindan dengan Kapitalisme, tidak bisa tidak, melemparkan ingatan saya pada karya klasik Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Tetapi, membaca halaman demi halaman buku itu, saya semakin bersetuju dengan Akerlof bahwa ini adalah buku yang lebih terasa seperti padanan karya Keynes. Walaupun fokus buku ini adalah Amerika Serikat dan Inggris di mana pengorganisasian ekonomi telah menyobek kain yang menyatukan masyarakat, namun lantaran sudah tak ada lagi bagian dunia yang tak kapitalistik, maka analisis Collier rasanya berlaku di manapun.
Sebagai orang yang lama berkecimpung di dalam perbaikan sektor swasta, saya langsung mengintip bab keempat buku itu, setelah selesai bagian pendahuluannya. Bagaimana perusahaan yang etis di mata Collier? Jawabannya jauh melampaui diskusi tentang etika bisnis. Pertanyaan terpentingnya adalah apa sebetulnya tujuan perusahaan dibuat. Sangat tegas Collier memihak pada pendirian bahwa perusahaan itu dibuat untuk mengoptimalkan manfaat untuk para pemangku kepentingannya, bukan sekadar memaksimalkan keuntungan buat pemilik modal. Memanfaatkan data mutakhir, Collier menyatakan bahwa kini bukan saja tiga dari empat orang berpikir bahwa tujuan perusahaan itu jauh lebih luas daripada maksimisasi keuntungan, namun juga menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi pemerintah juga makin berpihak ke sana.
Soal kebijakan dan regulasi pemerintah yang bisa menjadi penjaga marwah Kapitalisme, Collier dengan tegas menyalahkan kedua sisi. Para ideolog Kiri punya kepercayaan yang berlebihan kepada pemerintah, yang sesungguhnya juga punya sejumlah keterbatasan, dicela oleh dia. Ideolog Kanan yang ingin pasar sama sekali tidak diatur juga ditamparnya. Apa yang diajukan oleh Collier, menurut Steven Pearlstein, profesor kebijakan publik di Universitas George Mason, yang membahas buku itu di The Washington Post edisi 18 Desember 2018, menyatakan bahwa apa yang diajukan oleh Collier itu adalah pragmatic centrist communitarianism, yang muncul pasca-PD II. Fokus dari resep Collier, berbeda dengan kedua kubu yang dikritiknya, adalah “…shared prosperity and reciprocal obligations that enhanced trust and cooperation.”
Resep untuk mencapainya, sama dengan yang dinyatakan para pakar yang buku-bukunya saya bahas terlebih dahulu, salah satunya adalah regulasi. Tetapi, Collier tak berhenti di situ. Dia juga membahas soal kepemilikan perusahaan oleh masyarakat. Dia juga mengajukan pungutan pajak yang tinggi atas keuntungan eksesif, dan terutama keuntungan yang datang tanpa usaha, misalnya kenaikan harga tanah di pusat-pusat kota. Memastikan kepentingan masyarakat luas terepresentasikan di dalam setiap dewan direksi—termasuk komisaris bila dalam sistem tata kelola dua kamar—adalah jalan yang lain. Ini termasuk dengan mengganti regulasi untuk memastikan sanksi perdata dan pidana yang jelas bagi anggota dewan yang mengabaikan kepentingan masyarakat luas, baik itu ekonomi, sosial maupun lingkungan. Kategori perusahaan baru, seperti Public Interest Companies yang dikenal di AS, dengan mandat komersial dan sosial yang jelas juga merupakan salah satu pilihan yang bisa dikembangkan.
Policing public interest juga sangat penting untuk menjaga kewarasan Kapitalisme. Kalau narasi dominan tentang korporasi sekarang adalah rakus, korup, dan eksploitatif, itu adalah pertanda ketidakberesan yang dibiarkan, kalau bukan malah didukung, sekian lamanya. Narasi itu harus diubah. Salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan memberi label hukum khusus pada perilaku korporasi yang mengorbankan orang. Collier mencontohkan bahwa kalau seorang pengendara menabrak pejalan kaki hingga tewas itu dinamakan manslaughter, yang dibedakan dari pembunuhan berencana, seharusnya perilaku bank yang membuat hidup masyarakat menjadi sengsara dikategorikan menjadi bankslaughter, dengan sanksi hukum khusus. Dengan begitu, mereka yang memegang tampuk kekuasaan di korporasi bisa lebih menjalankan kekuasaannya dengan bertanggung jawab.
Akankah Collier dianggap mempromosikan Sosialisme atau bahkan Komunisme dengan rekomendasi yang diberikannya itu? Boleh jadi begitu. Tetapi, Pearlstein membela Collier dalam resensinya yang bernas itu. Paragraf terakhir yang dia tuliskan adalah: “There is nothing socialist about Collier’s critique or his prescriptions—like Adam Smith, the oft-misunderstood father of modern economics, he’s about restoring a moral sensibility to a market system that is falling short of its potential. “What has happened recently is not intrinsic to capitalism,” Collier concludes. “It is a damaging malfunction that must be put right.” Saya setuju dengan pernyataan itu. Sensibilitas moral dan etika itu sangatlah penting untuk mengoreksi pasar yang hingga kini belum cukup serius bekerja untuk maslahat semua orang.
Menatap Masa Depan
Apa yang berkecamuk di kepala saya setelah meningat, memeriksa ulang karya lama, membaca karya-karya baru soal Kapitaisme ini? Pertama, sudah sangat jelas Kapitalisme itu mengalami pergeseran makna, atau pelurusan makna. Kalau dahulu shareholder primacy begitu kuatnya, kini Kapitalisme dipahami sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan para pemangku kepentingan lewat mekanisme pasar. Milton Friedman telah bertekuk lutut di hadapan Edward Freeman. Kedua, ekses dari Kapitalisme yang pertama-tama menjadi perhatian adalah ketimpangan ekonomi yang semakin parah. Persis satu tahun lampau, Oxfam meluncurkan laporan yang menyatakan bahwa 1% penduduk terkaya menguasai 82% kekayaan. Laporan yang muncul ketika bagian akhir tulisan ini dibuat menyatakan bahwa total kekayaan separuh penduduk AS termiskin sama dengan kekayaan 26 orang terkaya. Di perusahaan, kini para CEO punya gaji rerata yang setara dengan 231 kali gaji rerata pekerjanya. Belum pula ada tanda-tanda perbaikan.
Ketiga, upaya membaca masa depan Kapitalisme selalu terkait dengan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik. Kalau tidak demikian, maka Kapitalisme dipandang bukan saja tak bisa memenuhi tujuannya, melainkan bakal tak punya masa depan. Artinya, para pakar itu bilang bahwa beragam masalah itu bukanlah hal yang melekat sebagai konsekuensi dari Kapitalisme, melainkan sebagai ekses negatif belaka. Ekses dari apa? Keserakahan para kapitalis. Demikian jawabannya, sekaligus butir keempat yang saya pikirkan. Kalau Kapitalisme telah bergeser atau diluruskan maknanya oleh para pakar, tampaknya kelakuan para kapitalis masih lebih sulit berubah, sampai-sampai upaya menyelamatkan Kapitalisme itu selalu menunjuk kapitalis sebagai musuhnya. Aneh, tapi memang begitu pendirian para pakar.
Kelima, kelakuan para kapitalis yang paling menonjol bukanlah serakah bak Gordon Gekko. Itu adalah kulit luar saja, atau artikulasi yang paling mudah dilihat. Yang lebih canggih, menurut para pakar itu adalah kecenderungan menghilangkan persaingan setelah mereka menang. Caranya adalah lewat state capture, atau lebih persisnya regulatory capture. Tentu saja, ini adalah upaya untuk terus membesarkan keuntungan tanpa perlu berpeluh menghadapi persaingan dengan para inovator baru. Mereka mencurangi aturan main, supaya regulasi berpihak pada mereka. Ini dilakukan dengan beragam teknik memaksa atau menyuap para politisi dan birokrat. Padahal, para pakar sependapat, persaingan yang sehat adalah nyawa Kapitalisme yang bisa menghasilkan kebaikan buat seluruh masyarakat.
Keenam, dan terakhir, seluruh pakar itu sepakat bahwa mekanisme pasar itu harus dikendalikan oleh pemerintah, dengan melihatnya sebagai kontrak sosial dengan seluruh anggota masyarakat. Dengan pendirian seperti itu, maka beragam aturan harus dibuat untuk memastikan perusahaan tidak mengkhianati kontrak sosial tersebut. Keberlanjutan—terkadang dan makin kerap disebutkan secara eksplisit—sesungguhnya adalah kontrak sosial tersebut, sehingga aturan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan harus dibuat agar keberlanjutan bisa tercapai. Rekomendasi yang diberikan oleh para pakar sudah seabreg. Tersedia lengkap, baik yang perlu dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Karenanya, orang-orang yang memahami soal Kapitalisme ini, termasuk masa depannya, perlu memastikan diri untuk berada di dalam posisi-posisi penting di dalam ketiga sektor, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan yang sesat.
Saya sendiri tetap berpikir bahwa nama Kapitalisme sesungguhnya sangat problematik dipergunakan untuk cita-cita yang sudah digariskan oleh para pakar itu. Tetapi, urusan nama tidaklah sepenting bagaimana mengupayakan mekanisme pasar bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Seseorang yang hidup di Inggris abad ke-16 dan ke-17, yang pekerjaannya adalah menulis puisi dan naskah drama serta berakting, pernah bilang nama itu tak penting-penting amat—dan pendiriannya banyak diikuti oleh penduduk Bumi sekarang. Mungkin saya perlu berdamai untuk urusan nama itu. Untuk sementara.
Artikel ini juga dirilis di: //www.hijauku.com/2019/01/22/mencandra-masa-depan-kapitalisme/