Coba kalian jelaskan keputusan hasil sidang PPKI yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945

Jelaskan tiga hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?

Mau dijawab kurang dari 3 menit? Coba roboguru plus!

Suara.com - PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya, PPKI pernah menggelar beberapa sidang. Lantas apa hasil sidang PPKI tersebut?

Perlu diketahui, anggota awal PPKI hanya 21 orang. Jumlah anggota bertambah menjadi 27 orang. PPKI menggelar sidang sebanyak 3 kali, sehingga ada 3 hasil sidang PPKI yang perlu diketahui publik. Berikut adalah hasil sidang PPKI dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Hasil Sidang PPKI Pertama

Dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pertama antara lain:

Baca Juga: Kronologi Peristiwa Rengasdengklok

• Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
• Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden
• Pembentukan Komite nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Hasil Sidang PPKI Kedua

Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil senagai berikut:

• Pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi
• Membentuk Komite Nasional (daerah)
• Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama.

Hasil Sidang PPKI Ketiga

Hasil sidang PPKI yang ketiga ialah sebagai berikut:

• Pembentukan Komite Nasional
• Membentuk Partai Nasional Indonesia
• Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

Proses Pembahasan Sidang

Baca Juga: Isi Perjanjian Renville dan Dampaknya bagi Indonesia

Sidang yang dilaksanakan pada Sabtu, 18 Agustus 1945 ini memiliki topik bahasan mengenai dasar negara dan pemimpin negara.

Danastri Putri Rabu, 16 Maret 2022 | 11:40 WIB

Hasil dari Sidang PPKI Pertama pada 18 Agustus 1945

Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup mohon di jawab​

TOLONG DIBANTU MAKASIH

Jika pendapat pemimpin rapat tidak disetujui anggotanya, sikap apa yang harus dilakukan? jelaskan pendapatmupenting kak buat besok​

apa saja keistimewaan Pancasila sebagai dasar negara?? sebutkan minimal 10Tolong!!!!!!! T_T​

tolong bantu in aku jawab ​

kelahiran pancasila yng penting adalah​

Jelaskan politik Jepang dalam rangka mendapat dukungan dan simpatik bangsa Indonesia untuk melawan Sekutu?

Nilai pancasila yang terkandung dalam sila pertama yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari hari adalah

Apa kewajiban manusia terhadap makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya

Apakah Pancasila sebagai ideologi terbuka cocok untuk negara Indonesia? Jelaskan?Mohon dibantu, jangan asal jawab ya!​

tolong ya ka hari ini di kumpulankan ​

bagaimana cara menentukan struktur teks deskripsi (identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan)​

1.Apa fungsi otot bagi manusia?2.Bagaimana fara kerja otot polos?3.Tuliskan ciri-ciri otot lurik.4.Jenis otot apakah yang cara kerjanya dipengaruhi ol … eh oleh sinyal motorik dari otak?5.Apa yang akan terjadi jika otot jantung berkerja di bawah kesadaran dan mudah lelah? tolong ya kak di jawab!!04-08-2022 Tolong yaa!!!MAPEL:IPA mapel nya ipa ya kak​

Tolong bantu dijawab ya yg tau secara akurat 1. Apa perbedaan referensi karyawan dan rekomendasi karyawan? 2. Rekomendasi karyawan termasuk sumber rek … rutmen internal atau eksternal?

Saya senang berada di sekolah. Tolong bantu identifikasi pola S-P-O-K nya. Terima kasih.

Tugas 1. Apakah dalam teks laporan hasil observasi di atas terdapat (a) peryataan umum tentang hal yang diobservasi, (b) deskripsi bagian objek yang d … ilaporkan, dan (c) manfaat objek yang dilaporkan? 2. Apabila teks laporan hasil observasi tersebut tidak lengkap, lengkapilah isi teks laporan hasil observasi tersebut sehingga menjadi teks laporan hasil observasi yang lengkap. Kegiatan 2 tentang mengenal suku badui​

sebutkan 5 contoh solusi bullying di lingkungan masyarakat​

kata-kata sulit dari membuat getuk lindri=​

buat unsur intrinsik dari cerita pendek "perempuan sunyi bersama arwah burung-burung"​

mengapa dalam teks persuasive perlu memperhatikan pernyataan yang aktual dalam masyarakat​

Ketika kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia masih belum memiliki dasar negara. UUD 1945 baru ditetapkan melalui hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi.

Mengutip buku Konstitusi dan Konstitusionalisme oleh Jimly Asshiddiqie, naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 10-17 Juli 1945 tersebut menghasilkan panitia kecil yang diketuai Soepomo dan anggota yang terdiri dari Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman.

Setelah beberapa kali direvisi, naskah UUD akhirnya diterima dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Artinya, tugas panitia BPUPKI telah selesai dan digantikan oleh PPKI.

PPKI hanya bertahan hingga 22 Agustus 1945. Sejak dibentuk, PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali yang dilaksanakan pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945.

Apa Saja Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945?

Tujuan sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 untuk membahas, mengambil keputusan, dan mengesahkan UUD. Rapat perdana ini diadakan di Pejambon yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila.

Meski telah direvisi berulang kali, ternyata rapat tersebut juga membahas perubahan UUD 1945. Pasalnya, sebelum rapat tersebut resmi bergulir, berkembang isu yang sangat krusial terkait bunyi sila pertama Pancasila yang termasuk bagian Pembukaan UUD. Anggota PPKI dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan dengan beberapa pasal yang kalimatnya cenderung Islamisentris.

Melansir laman kebudayaan.kemdikbud.go.id, setelah dibujuk oleh Hatta, pemimpin Muhammadiyah Ki bagoes Hadikoesoemo bersedia menerima perubahan tersebut. Akhirnya, sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu pun berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan, di antaranya:

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 merupakan konstitusi di Indonesia. Menyadur buku Hukum Tata Negara Pemikiran dan Pandangan karangan Sri Soemantri, konstitusi merupakan dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.

Lebih lanjut, Undang-Undang 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.

UUD 1945 yang disahkan mengatur undang-undang yang mengatur Badan Pemerika Keuangan (BPK), kekuasaan kehakiman, wilayah negara warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan negara, keamanan negara, pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, bendera, bahasa, hingga lagu kebangsaan.

Semenjak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan, baik nama, substansi materi maupun masa berlakunya. Berikut beberapa perubahan UUD 1945, sebagai berikut:

• Undang-undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

• Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)

• Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

• Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)

• Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000)

• Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001)

• Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 November 2001 - 10 Agustus 2002)

• Undang-undang Dasar 1945 dan perubahan I,II, III dan IV (10 Agustus 2002).

Adapun sifat-sifat UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, berikut informasinya seperti yang dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ani Sri Rahayu, yaitu:

1. Bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Undang Undang Dasar 1945 adalah hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara.

2. Bersifat singkat dan supel. Undang Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM).

3. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional.

4. Dalam tertib hukum Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 diartikan sebagai peraturan hukum positif yang tertinggi. UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden

Selain UUD 1945, hasil sidang PPKI juga membawa Ir. Soekarno sebagai presiden pertama RI dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden pertama RI. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta merupakan dua orang yang dicalonkan oleh Otto Iskandardinata.

Menyadur buku Soekarno Bapak Bangsa karangan A. Setiadi, terpilihnya Soekarno sebagai presiden Indonesia berdasarkan dari aklamasi, perhitungan suara, dan tidak ada calon lain lagi yang dicalonkan.

Tidak hanya itu, terpilihnya Soekarno tidak lepas dari jasa-jasa yang diberikannya kepada Indonesia terutama sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selama persiapan kemerdekaan pun, Soekarno adalah sosok yang paling menonjol.

Di balik itu semua, Soekarno juga dikenal memiliki karakter pemimpin yang dibutuhkan di masa perjuangan. Dengan begitu, rakyat Indonesia memiliki semangat perjuangan yang tinggi untuk lepas dari ancaman pendudukan Belanda dan sekutu lainnya.

Presiden Soekarno terus menjabat sebagai presiden hingga tahun 1967. Hal ini menandakan bahwa Soekarno telah menjabat selama 22 tahun.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden

Hasil sidang PPKI yang terakhir adalah membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bisa disebut juga sebagai badan pembantu presiden dengan anggota terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di berbagai golongan dan daerah.

Selain karena hasil sidang PPKI, KNIP juga dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Sayangnya, KNIP hanya bertahan selama 5 tahun saja dan dibubarkan pada tanggal 15 Februari 1950.

Menyadur buku Siliwangi dari Masa ke Masa yang disusun oleh Angkatan Darat Kodam VI/Siliwangi, disebutkan bahwa KNIP memiliki beberapa tugas yang harus dijalani, di antaranya:

• Sebelum terbentuk MPR dan DPR, Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

• Pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Tidak hanya tugas-tugas yang disebutkan di atas, ada beberapa usaha-usaha yang perlu dijalankan oleh KNIP. Usaha-usaha tersebut bertujuan untuk menjaga persatuan kebangsaan yang erat serta menjaga keselamatan umum. Berikut usaha-usaha KNIP, di antaranya:

• Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.

• Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.

• Membantu mententeramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.

• Membangun pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah, serta membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum.

Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Lukman Surya Saputra dkk (2017), perubahan UUD yang telah disepakati adalah:

• Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.

• Sila pertama, yang tadinya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

• Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli.”