TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, mengapresiasi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 yang mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Keputusan itu memulihkan penyebutan Tionghoa dan Tiongkok masing-masing untuk masyarakat Cina dan negara Cina.
"Secara historis, keputusan ini tepat. Ini menghapus stigma diskriminasi masa Orde Baru," ujar Asvi ketika dihubungi Tempo, Rabu, 19 Maret 2014. (Baca : Alena Akui Diskriminasi Tak Selesaikan Masalah)
Dengan berlakunya keputusan tertanggal 14 Maret 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang atau komunitas Tionghoa. Sedangkan negara Republik Rakyat Cina kini disebut Republik Rakyat Tiongkok.
Asvi menjelaskan, Soeharto mengganti Tiongkok dan Tionghoa dengan Cina untuk menghilangkan rasa inferior suku lain terhadap suku Cina dan kesan superior suku Cina itu sendiri. "Namun penamaan ini tidak tepat dan terkesan dipaksakan," ujarnya.
Buktinya, kata Asvi, pemerintah Orde Baru justru melakukan diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa dengan menyensor dokumen berbahasa Tiongkok dan melarang kebudayaan Tiongkok ditampilkan. (Baca : Pengalaman Pahit Sofyan Tan Jadi Korban Rasisme)
Meskipun sebagian pihak menilai keputusan presiden ini merupakan bagian dari manuver politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggalang dukungan etnis Tionghoa menjelang pemilu, Asvi berpendapat, secara umum keputusan ini berdampak positif. "Lebih baik menyebut suatu kaum sebagaimana mereka ingin disebut," ujarnya. (Baca : Ahok: Rakyat Tak Peduli Isu SARA)
TIKA PRIMANDARI
Terpopuler
Wartawan Prancis Bikin Menhan Malaysia Melongo
Komandan Polisi Tewas Ditembak di Mapolda Metro
KPK Sita Rp 400 Juta, Biaya Nikah Putri Rudi
Rekomendasi Berita
Polda Metro Jaya Ungkap Peredaran 66,8 Kilogram Sabu Modus Teh Cina
7 Oktober 2020
Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali menyita 66,83 kilogram sabu bermodus kemasan teh Cina dari 16 tersangka.
Telepon Xi Jinping, Jokowi Apresiasi 70 Tahun Hubungan Indonesia-Cina
1 September 2020
Jokowi mengucapkan selamat dan terima kasih atas peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia - Cina.
Soal Virus Corona, Imigrasi Tolak 118 WNA Masuk Indonesia
6 Maret 2020
Imigrasi telah menolak 118 warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia untuk antisipasi virus corona.
Hadapi Virus Corona, Kedubes Cina Terima Kasih atas Dukungan RI
12 Februari 2020
Kedutaan Besar Cina untuk RI berterima kasih atas simpati dan dukungan masyarakat Indonesia kepada Cina dalam menghadapi wabah virus Corona COVID-19
Cina Peringatkan Indonesia Jangan Overreaktif Soal Virus Corona
4 Februari 2020
Pemerintah Cina meminta Indonesia untuk mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia dalam menyikapi penyebaran virus Corona.
Soal Natuna, DPR: Kerja Sama dengan Cina Bisa Ditunda atau Batal
4 Januari 2020
Kementerian Luar Negeri Cina sebelumnya mengklaim berhak atas perairan Natuna.
Temui Mahfud Md, Duta Besar Cina Komitmen Kerja Sama Keamanan
5 Desember 2019
Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian menemui Menkopolhukam Mahfud Md.
RI-Cina Mesra, AS Tetap Anggap Indonesia Mitra Penting
5 November 2019
RI masih menjadi mitra yang sangat penting bagi Amerika Serikat kendati hubungan Indonesia dengan Cina cukup mesra
Indonesia Kini Punya Pusat Promosi Perdagangan di Cina
22 Juli 2019
Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita meresmikan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia di Shanghai, Cina.
RI - Cina Teken Kerja Sama Pertukaran Data Elektronik Ekspor
29 Juni 2019
Indonesia dan Cina resmi menandatangani MoU pertukaran data untuk meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor.