Apa yang menjadi objek formal dari ilmu pemerintahan? jelaskan beserta contohnya kasusnya.

Berikut yang bukan sikap dari penerapan sila ketiga adalah .... a. bangga dan cinta terhadap tanah air b mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan c … memajukan pergaulan demi peraturan bangsa d menghargai hasil karya orang lain​

Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan?​

Nilai sila ke 3 pancasila ​

piagam yang harus diterapkan ketika bermain dengan teman adalah​

Mempertahankan keutuhan bangsa dan negara merupakan...A. kewajiban WNIB. kewajiban pemerintahanC. tanggungjawab polriD. tanggung jawab militermohon ba … ntuannya ❤​

contoh pelaksanaan kewajiban warga negara ditunjukkan oleh pilihan ?​

besok kumpul kak bantuin"carilah nama² tumbuhan yang berkembang biak"1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.​

kemukakan alasan mh mengapa perwujudan pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hudup bangsa mengalami pasang surut​

kampung harapan Jaya secara swadaya membangun jembatan penghubung yang rusak biasa pembangun diperoleh dari iuran warga pak Rafa anggota warga harapan … Jaya berpenghasilan pas-pasan tidak mampu iuran berupa uang sumbangan yang tepat diberikan oleh pak Rafa adalah​

kalau jadi menteri keuangan akan buat program apa? YG NOLONG SEMOGA CRUSHNYA SUKA BALIKK

Landasan ontologi merupakan aliran filsafat yang berwujud hakiki atau hakikat dari suatu objek yang diamati maupun ditelaah oleh suatu ilmu pengetahuan.  Ontologi mempelajari tentang hakikat yang ada dengan menggunakan nalar atau berpikir, dan merasa dengan menggunakan indra yang akan membuahkan hasil berupa suatu pengetahuan. Ontologi mengungkapkan bagaimana hubungan suatu objek dengan daya tangkap manusia. Aliran filsafat ontologi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan “apa”  yang akan mengkaji  suatu ilmu pengetahuan itu.

MacIver merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, serta fungsi-fungsi pemerintahan.

Baca Juga: Isu Dinasti Politik Istana di Tengah Pandemi Covid-19

Sedangkan Musanef (1985) mendefinisikan bahwa Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai, memimpin, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu. Berdasarkan pendapat ini maka objek formal dari Ilmu Pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan.

Dari landasan ontologi maka dapat di dikatakan bahwa ilmu pemerintahan berasal dari dua kata yaitu ilmu dan pemerintahan, yang di mana ilmu merupakan pengetahuan yang merangkum berdasarkan dengan teori maupun metode tertentu yang dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan pemerintahan yang berasal dari kata pemerintah merupakan suatu lembaga atau organisasi yang mengatur seluruh masyarakat yang berada dalam suatu negara. Jika menggabungkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang system-sistem yang ada dalam pemerintah. Objek yang dipelajari dalam ilmu pemerintahan antara lain mengenai hubungan-hubungan dalam pemerintahan, gejala, serta peristiwa dalam pemerintahan.

Baca Juga: Kondisi Indonesia saat ini, Demokrasi atau “Money-Krasi”?

Dari landasan epistemologi yang merupakan proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Aliran filsafat ini mencoba mencari tahu asal mula maupun proses yang memungkinkan suatu pengetahuan yang kemudian dijadikan ilmu untuk dapat dipelajari. Dalam ilmu pemerintahan aliran epistemologi ini dapat dilakukan melalui perkembangan dari ilmu pemerintahan itu sendiri.

Taliziduhu Ndraha (1983) mengungkapkan bahwa ilmu pemerintahan mengalami beberapa tahapan perkembangan yaitu:

1. Gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada dimasa itu sehingga objek menjadi ruang-lingkup dan dipelajari sebagai material atau bagian integral disiplin lain.
2. Pada tahap selanjutnya, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada pada tahap yang pertama yang kemudian terbentuk spesialisasi disiplin yang bersangkutan.
3. Terbentuknya kelompok pengetahuan yang berkonstruksi dari konsep-konsep sumbangan disiplin ilmu spesifik. Dari tahapan ini kemudian lahir disiplin ilmu pemerintahan elestis. Pada tahap inilah lahir ilmu pemerintahan pada tahap pertama seperti bestuurskunde, yang bersifat ideografik-elestis.
4. Tahap ini lahirlah ilmu pemerintahan yang mandiri bersifat mandiri yang kemudian dikenal dengan bestuurswetenschap sebagai ilmu pemerintahan generasi kedua.
5. Pada tahap ini muncul kemampuan denominatif dari ilmu pemerintahan yang di mana metodologi ilmu pemerintahan digunakan oleh ilmu lain sebagaimana ilmu pemerintahan menggunakan ilmu metodologi lain pada saat ilmu pemerintahan dikaji sebagai suatu bidang kajian ilmiah. Pada tahap inilah muncul ilmu pemerintahan generasi ketiga
6. Munculnya ilmu pemerintahan generasi keempat yang dikenal dengan bestuurswetenschappen dengan pendekatan multidisipliner dan lintas-disiplin.
7. Pada tahapan ini  Bestuurswetenschappen berhasil menduduki posisi denominasi, bias balik menyoroti bidang-bidang yang dahulu dikaji oleh induknya. Ilmu Pemerintahan generasi keempat mengkaji gejala-gejala atau peristiwa sosiologis. Maka lahirlah disiplin baru seperti Ilmu Pemerintahan sosiologikal dan seterusnya.

Di Indonesia sendiri ilmu pemerintahan lahir didasarkan  pada minat dan objek penyelidikan  field of study yang sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga dapat dikatakan kelahiran ilmu-ilmu politik termasuk ilmu pemerintahan sangat terpaksa kehadirannya, sehubungan dengan perkembangan sosial politik yang cepat serta membutuhkan tenaga yang kompeten dibidang itu. Dalam keadaan terpaksa inilah, timbullah upaya perintisan. Ilmu Pemerintahan sebagai bagian dari ilmu politik yang diwariskan oleh keadaan anomali pada masa awal kemerdekaan, memberikan banyak ketidakjelasan menyangkut keberadaan ilmu pengetahuan tersebut dengan ruang-lingkup bahasannya.

Baca Juga: Nasib Demokrasi di Masa Pandemi

Berdasarkan landasan aliran aksiologi yang merupakan suatu aliran filsafat yang mencoba mengkaji  manfaat maupun kegunaan dari suatu pengetahuan. Landasan aksiologi ilmu pemerintahan adalah manfaat dan kegunaan dari ilmu pemerintahan ini sendiri. Ilmu pemerintahan merupakan salah satu dari ilmu pengetahuan yang memiliki guna yang teoritis  dan praktis.

Guna teoritis dari ilmu pemerintahan ini sendiri adalah mengkaji dan mempelajari ilmu pemerintahan untuk kepentingan dari pengembangan ilmu pemerintahan. sedangkan guna praktis dari ilmu pemerintahan yaitu mengkaji serta mempelajari ilmu pemerintahan untuk dapat diterapkan terutama dalam kegiatan pemerintahan. tujuan dari ini semua adalah untuk melaksanakan pemerintahan secara maksimal sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ilmu Pemerintahan merupakan multiaspek dan multidisipliner. Tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan ilmu lain. Kajian Ilmu Pemerintahan secara epistemologi, bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain dalam metodologinya. Secara aksiologi, Ilmu Pemerintahan mempunyai guna serta manfaat dalam mengurus kepentingan publik seperti aturan, fasilitas, maupun pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara dalam hal partisipasi publik untuk pencapaian tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

Cut Sarah Fadilla
Mahasiswa Universitas Syiah Kuala

Editor: Diana Pratiwi