TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Visi Indonesia emas 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo mendapat dukungan dari banyak pihak.
Satu di antaranya datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU).
Presiden Mahasiswa USU, Rizki Fadilah mengatakan jika dirinya mengapresiasi penuh visi Indonesia emas yang digagas oleh Jokowi.
Da optimis, dengan berbagai pilar yang sudah dicanangkan, Indonesa emas 2045 bakal terwujud.
“Kita bisa. Kita juga bisa membantu mewujudkan visi Indonesia emas 2045. Apalagi dalam kondisi sekarang generasi muda yg paling kita harapkan untuk mencapai visi Indonesia emas 2045,” tegas Rizki seperti dikutip, Senin (10/1/2022).
Menurut Rizki, untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 dibutuhkan peran pemuda, khususnya mahasiswa untuk turut berpartisipasi.
Baca juga: Program Kampus Merdeka Jokowi Dipuji, Mahasiswa Bisa Memperjuangkan Passionnya
Ia memastikan, seluruh mahasiswa Sumut akan turun langsung berkolaborasi demi terciptanya visi Indonesia emas tahun 2045.
“Keberhasilannya tidak terlepas juga dari kolaborasi antara pemerintah dengan mahasiswa. Harapannya seperti yang kita sampaikan, kita mahasiswa Sumatera Utara siap untuk mendukung dan menjalankan visi Indonesia emas 2045,” ujar Rizki.
Rizki mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia dan khususnya di Sumut untuk terus berusaha mengembangkan keahliannya masing-masing.
Sebab, lanjut Rizki, pemerintah sedang menunggu sinergi dari para generasi muda.
“Kita harus adaptif, kita harus bisa mengikuti arus dan terus mengembangkan sumber daya mahasiswa dan sumber daya manusia. Oleh karena itu kita harus bisa sama-sama berkolaborasi,” ujar Rizki.
BEM USU sendiri mendukung visi yang dibawa oleh Jokowi untuk mencapai generasi emas di tahun 2045.
Bentuk dukungan mereka salah satunya adalah dengan membuat Konferensi Indonesia emas yang bertemakan “Grand Design Menuju Indonesia Emas 2045: Mengulas Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi”.
KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ
Ilustrasi bendera merah putih
JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Agustus 2018, pemuda dan pemudi dari 34 provinsi di Indonesia dan dari organisasi Diaspora Indonesia berkumpul dalam sebuah konferensi untuk merancang visi Indonesia 2045.
Ketua Indonesian Diaspora Network Global (IDN Global), Dino Patti Djalal yang ikut membimbing anak-anak muda ini mengatakan visi, ini melanjutkan Sumpah Pemuda.
"Kalau Sumpah Pemuda ada 3 aspirasi yang ingin dicapai yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, itu sudah tercapai. Nanti pada usia 100 tahun, apa yang harus diisi? Inilah yang dilakukan generasi muda, pemuda terbaik dari 34 provinsi dan komunitas Diaspora," ujar Dino di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2019).
Visi ini di antaranya mencakup aspek demokrasi, politik, hukum, sosial, budaya, dan pendidikan.
Dino mengatakan, visi ini diperuntukkan bagi generasi muda saat ini di masa yang akan datang.
Baca juga: Temui Ketua MPR, Dino Patti Djalal Bawa Visi Indonesia 2045 yang Digagas Anak Muda
Pada 2045 mendatang, generasi milenial saat ini akan berada pada puncak usia produktif mereka.
"Ini benar-benar untuk masa depan mereka karena Indonesia 100 tahun nanti, milenial ini akan ada di puncak usia produktif mereka. Mereka akan berumur 40-51 tahun. Jadi memang ini dokumen untuk mereka," kata dia.
Pada hari ini, Dino mengajak anak-anak muda itu untuk menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan. Kepalda Zulkifli, mereka memberikan draf visi Indonesia 2045 yang telah mereka gagas.
Mereka juga mengajak masyarakat yang setuju dengan visi ini untuk menandatanganinya lewat situs change.org. Dokumen lengkap mengenai visi Indonesia 2045 dapat dilihat di www.diasporayouth.info.
Berikut ini adalah poin-poin dari visi Indonesia 2045 itu:
1. Demokrasi Indonesia
Visi Indonesia 2045 mencatat harapan generasi muda atas terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas, didukung dengan pemilihan umum yang fair dan berintegritas.
Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Jadi Salah Satu Negara Ekonomi Terkuat Tahun 2045
Harapannya, pemilu ini akan menghasilkan pemimpin yang bersih, akuntabel, dan berbobot. Tentunya yang berorientasi pada rakyat.
Fabian Januarius Kuwado
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas proyek LRT Jakarta dan Palembang di Kantor Presiden, Senin (6/2/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meyakini ekonomi Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya pada 2045 yang akan datang.
Demi menuju "Indonesia emas", Presiden Jokowi memaparkan tahapan pembangunan nasional ketika berpidato pada pembukaan Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (27/3/2017).
"Pertama, sebagai pondasi, kita akan bangun infrastruktur. Ini sangat penting sekali," ujar Jokowi.
Pembangunan infrastruktur diyakini bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia. Sebab, biaya logistik serta transportasi akan lebih murah lantaran konektivitas yang tinggi.
Saat ini, pemerintah terus mengerjakan proyek infrastruktur, mulai dari pelabuhan, jalan tol, bandar udara dan pelabuhan. Sejalan dengan pembangunan fisik, pemerintah juga membangun sumber daya manusia.
Jokowi menyebutkan, pada 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Sebanyak 52 persen penduduk di Indonesia merupakan usia produktif.
"Oleh sebab itu saya mengingatkan, siapa pun nanti pemimpinnya, yang namanya pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci dalam rangka mengantarkan kita pada Indonesia emas di 2045," ujar Jokowi.
Tahap kedua, yakni pembangunan industri pengolahan. Pembangunan industri pengolahan diyakini memberikan nilai tambah bagi produk dalam negeri yang berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Nanti pada tahapan itu, jangan ada dari kita yang berjualan barang mentah. Semuanya harus minimal barang setengah jadi. Kelapa sawit jangan sampai kita kirimnya CPO terus. Turunannya CPO harus dikerjakan, entah sabun, minyak goreng kosmetik, silakan," ujar Jokowi.
"Jagung juga sama. Jangan sampai kita kirim dalam bentuk bahan mentah. Buat makanan, entah makanan ternak atau apa. Semuanya harus masuk ke industri pengolahan seperti itu," kata dia.
Jakarta, 31/10/2018 Kemenkeu - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Seminar Hari Oeang ke-72 bertema "Dialog Lintas Generasi: Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045" di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (31/10).
Seminar yang berisi pandangan lintas generasi ini menghadirkan pandangan dari pembicara Dorodjatun Kuntjoro Jakti (Ekonom), William Tanuwijaya (CEO Tokopedia), dan Iman Usman (CO Founder & CPO Ruangguru).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peranan Pemerintah untuk melanjutkan estafet pembangunan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 adalah sebagai penghubung masyarakat untuk akses ekonomi terutama infrastruktur seperti pembuatan jalan di Pulau Jawa dan luar Jawa, akses internet dan teknologi seperti proyek Palapa Ring.
"Apa yang dilakukan Pemerintah, cara kita bekerja itu kita try to connect dinamika masyarakat. So many ideas coming from there. Kita ngga pretensi kita ngerti semua. Namun, supaya ide itu bisa connect dengan solusi, pasti membutuhkan minimum; Infrastruktur. Maka kita butuh banyak sekali infrastruktur untuk mengconnect potensi, ide, solusi dengan delivery-nya. APBN kita gunakan namun tidak semuanya pakai APBN, sebagian kita pakai Public Private Partnership. Jadi, kita investing in infrastructure," jelas Menkeu.
Menanggapi adanya anggapan bahwa sistem pendidikan yang dirasa kurang efektif padahal sudah dialokasikan cukup besar dalam APBN sebesar 20% dari APBN atau hampir Rp500 triliun, Pemerintah diharapkan dapat menangkap berbagai ide seperti inisiatif Ruang Guru, memiliki mindset berpikir kritis (critical thinking) serta berpikiran terbuka (open minded) terhadap berbagai perubahan.
"Banyak yang belum puas dengan hasilnya. Maka, kalau pemerintah mengeluarkan hampir 500 triliun untuk pendidikan, maka keluarlah inisiatif seperti Ruang Guru. Ternyata ide itu banyak, masalah banyak sekali namun ide untuk menyelesaikan masalah juga banyak. Yang menjadi (perhatian) untuk Pemerintah hari ini seperti yang diharapkan oleh William (CEO Tokopedia) tadi adalah pemerintah juga harus memiliki critical thinking dan open minded," jelasnya.
Menkeu juga menambahkan, bahwa kemenangan Kementerian Keuangan di level kehumasan dunia (IPRA) sebagai satu-satunya institusi publik dari Indonesia yang memiliki komunikasi yang bagus kepada masyarakat dan stakeholdernya, sebenarnya Menkeu menyerahkan pemikirannya kepada 60% generasi milenial di tubuh Kemenkeu agar dapat menyasar lebih tepat apa kebutuhan generasi milenial tersebut serta generasi setelahnya.
"Sekarang Kementerian Keuangan itu 60% adalah generasi milenial. Saya pernah katakan pada mereka, you know your generation. Coba pikirkan untuk menyelesaikan masalah generasi kamu dan generasi sesudah kamu. Kita yang tua-tua, kasi space aja. Itu akan membutuhkan beda mindset. Birokrat dan brokrasi juga perlu dirubah kulturnya," pungkasnya. (nr/rsa)