Table of contents
5 Kelebihan dan kelemahan penerapan pancasila masa orde baru - kelebihan penerapan pancasila masa orde baru salah satunya adalah Stabilitas negara jauh lebih terjamin dan kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melaui pelaksanaan pemilu yang tidak terlaksana pada Orde lama.
Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia yang sudah ditetapkan sejak awal kemerdekaan. Artinya Pancasila sebagai dasar negara telah diterapkan Bangsa Indonesia dari masa ke masa, sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi.
Dalam pelaksanaannya, penerapan Pancasila mengalami dinamika. Salah satu faktor utamanya adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan dari masa ke masa yang telah disebutkan.
Penerapan Pancasila dari masing-masing periode tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Masa orde baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden setelah Indonesia melalui masa transisi pada tahun 1966-1967. Pemerintahan orde baru memandang bahwa selama orde lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.
Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan. Hal itu tak lepas dari pembubaran PKI yang dilakukannya serta keberhasilannya menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang cukup singkat.
Sesuai dengan konsep pemerintahannya, Orde baru dikatakan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, namun pada pelaksanannya ada kelebihan dan kelemahan penerapan pancasila dalam masa orde baru.
Kelebihan penerapan pancasila masa orde baru
1. Stabilitas negara jauh lebih terjamin
2. Kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan pemilu yang tidak terlaksana pada orde lama
3. Pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
4. Angka kemiskinan menurun , kebutuhan pangan masyarakat tercukupi.
5. Suksesnya program-program pembangunan masyarakat di berbagai bidang, seperti transmigrasi, program wajib belajar, dan sebagainya.
6. Dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan UUD 1945
kelemahan penerapan Pancasila Masa Orde Baru
1. Pemerintah orde baru cenderung bersifat otoriter, di mana presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan
2. Tidak terlaksananya demokrasi, di mana Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan sementara partai lainnya hanya sebagai alat pendamping.
3. Maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
4. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi
Pada masa Orde Baru pemerintahan yang dijalankan menganut sistem
Era sistem pemerintahan pada masa orde baru dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan (NKRI), sistem pemerintahan Presidensial, bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku.
Secara sistem, pemerintahan Orde baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. namun tetap ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa orde baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa orde lama.
Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal Kemerdekaan
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tapi dalam perjalanannya sejak awal ditetapkan sebagai dasar negara tidak lepas dari berbagai masalah dan rintangan.
Bahkan ada yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan ideologi lain. Namun upaya-upaya tersebut dapat digagalkan bangsa Indonesia.
Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak serta berjalan mulus.
Berikut adalah upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Ideologi lain :
1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)
Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun, pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka.
Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
Pemberontakan DI-TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Dalam pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat islam. Bahkan ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia (NII).
3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil. Tujuan pemberontakan RMS untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950, di mana meliputi pulau-pulau seperti Seram
Baca juga : Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka
Demikian pembahasan pada artikel kali ini, semoga bermanfaat.
Salam,
Penulis
Penerapan Pancasila dari Masa Ke Masa
Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia.
Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa.
Pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya.
Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir.
Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
Dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
Untuk semakin memperkuat pemahaman kalian.
Berikut ini dipaparkan uraian materi lebih lengkap berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang.
Cermatilah dan pertanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada guru, teman atau sumber lain yang dianggap dapat menjawab apa yang kalian pertanyakan itu.
Baca juga : Struktur Organisasi PBB
Pada masa Orde lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka.
Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan.
Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.
Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu:
- Periode 1945-1950,
- Periode 1950-1959,
- Dan periode 1959-1966.
A. Periode 1945-1950
Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah.
Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya menganti Pancasila dengan ideologi lainnya.
Ada dua pemerontakan yang terjadi pada periode ini yaitu:
1). Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948.
Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan.
2). Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949.
Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari’at islam.
Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
B. Pada periode 1950-1959
Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi leberal.
Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting).
Baca juga : Fungsi Daftar Pustaka
Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan.
- Republik Maluku Selatan (RMS),
- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan
- Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis.
Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan.
Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan.
Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideology liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.
C. Periode 1956-1965
Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.
Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi.
Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI.
Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.
Pada periode ini terjadi Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit.
Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan Negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis.
Pemberontakan ini bisa digagalkan, dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965. Yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri. yakni tersisihkannya partai tersebut dari arena perpolitikan Indonesia.
Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai Pimpinan Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia.
Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi bahkan dilengserkan dari jabatan Presiden pada tahun 1967, sampai pada akhirnya ia tersingkir dari arena perpolitikan nasional.
Baca juga : Integritas Nasional
Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968.
Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila.
Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik.
Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.
Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan.
Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini.
Selain itu, beliu juga berhasil menciaptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat.
Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.
Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia.
Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja (sama-sama otoriter).
Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.
Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK dan MA) maupun yang bersifat infrastruktur (LSM, Partai Politik, dan sebagainya).
Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.
Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan.
Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran.
Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan.
Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas.
Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi dan sebagainya.
Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreatifitas masyarakat, tapi disisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.
Baca juga : Nilai-Nilai Pancasila Sesuai Dengan Perkembangan Zaman
Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya.
Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan:
Adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya.
Peristiwa-peristiwa tersebut telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat.
Seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Kemudian, selain dua tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa.
Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan.
Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama dengan yang lain.
Namun persaingan antar kekuatan-kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk.
Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi. Baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Hal ini lebih penting artinya, karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyakat berkembang.
Masyarakat yang kita cita- citakan belum terwujud secara nyata, belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita bersama.
Keadaan ini sadar atau tidak sadar, terbuka kemungkinan bangsa kita akan berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depannya dengan diilhami oleh suatu pandangan hidup atau dasar negara yang lain.
Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id yang membahas mengenai Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa semoga dengan adanya pembahasan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan anda.