Top 1: UUD1945PerubahanKeempat.pdf - Peraturan.go.id
Pengarang: peraturan.go.id - Peringkat 126
Hasil pencarian yang cocok: Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya. ...
Top 2: KETENTUAN PERALIHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG ...
Pengarang: e-jurnal.peraturan.go.id - Peringkat 120
Hasil pencarian yang cocok: oleh S Hariningsih · 2018 · Dirujuk 5 kali — Frasa “Jika diperlukan” dapat diartikan bahwa tidak selalu materi Ketentuan Peralihan tersebut terdapat atau perlu diatur/dirumuskan dalam setiap Peraturan ... ...
Top 3: peraturan pemerintah no. 2 tahun 1945 - JDIHN
Pengarang: jdihn.go.id - Peringkat 86
Hasil pencarian yang cocok: KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 11, ... ...
Top 4: Penjelasan Aturan Peralihan UUD 1945 | LIMC4U
Pengarang: limc4u.com - Peringkat 112
Ringkasan: 22. Aturan Peralihan Sebelum diubah, ketentuan Aturan Peralihan terdiri dari empat pasal, yaitu Pasal I, Pasal II, Pasal III, dan Pasal IV. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tiga pasal, yaitu Pasal I, Pasal II, dan Pasal III. Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam materi pokok tentang Aturan Peralihan sebagai berikut. Rumusan perubah
Hasil pencarian yang cocok: 6 Sep 2014 — Sebelum diubah, ketentuan Aturan Peralihan terdiri dari empat pasal, yaitu Pasal I, Pasal II, Pasal III, dan Pasal IV. ...
Top 5: BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pengarang: adams.co.id - Peringkat 69
Ringkasan: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.Page 2 . Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Page 3Perseroan Terbatas, ya
Hasil pencarian yang cocok: (3). Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang- ... ...
Top 6: MAKNA ATURAN PERALIHAN SEBAGAI POLITIK HUKUM RUU ...
Pengarang: ejournal.undip.ac.id - Peringkat 125
Ringkasan: Arief, Barda Nawawi. Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif Dalam Hukum Pidana). 1st ed. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2015 ———. Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religious; Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia. 4th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2018 ———. Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia; Perspektif Perbandingan Hukum Pidana. 6th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semara
Hasil pencarian yang cocok: How to cite (IEEE): A. Khalimy, "MAKNA ATURAN PERALIHAN SEBAGAI POLITIK HUKUM RUU KUHP (TRANSFORMASI DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL)," Jurnal Hukum ... ...
Top 7: LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pengarang: jdih.jabarprov.go.id - Peringkat 99
Hasil pencarian yang cocok: 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ... ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; ... ...
Top 8: bab xc aturan peralihan - Undang-Undang Dasar
Pengarang: basishukum.com - Peringkat 92
Hasil pencarian yang cocok: Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal IV. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan ... ...