Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.
Top 1: Mengenal Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional | Situs Ditjen Migas
Pengarang: migas.esdm.go.id - Peringkat 158
Hasil pencarian yang cocok: 2 Des 2019 — Ratifikasi suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan UU atau Keputusan Presiden. Dalam proses ratifikasi, DPR melakukan tinjauan ... ...
Top 2: Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga Undang-Undang ...
Pengarang: jhp.ui.ac.id - Peringkat 125
Hasil pencarian yang cocok: oleh DS Suraputra · 1990 · Dirujuk 3 kali — kasi perjanjian internasional. Salah satu penyebab- n~·a. menurut penulis arlikcJ ini, dalam praktek p('rjanjian internasional lang seharusnya dituang-. ...
Top 3: PRAKTEK RATIFIKASI DALAM ORGANISASIINTERNASIONAL
Pengarang: jhp.ui.ac.id - Peringkat 109
Hasil pencarian yang cocok: oleh AK Syahmin · 2017 — sional itu merupakan salah satu sumber hukum internasional utarna dari tata ... Perlu ditegaskan di sini, bahwa maksud dan tujuan dari studi ini adalah ... ...
Top 4: PRAKTIK RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA
Pengarang: ejournal.unsrat.ac.id - Peringkat 127
Hasil pencarian yang cocok: oleh K Hippy · 2013 · Dirujuk 5 kali — Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ... Salah satu cara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional yaitu melalui ... ...
Top 5: PENJELASAN ATAS UNDANG - JDIH Kemenkeu
Pengarang: jdih.kemenkeu.go.id - Peringkat 104
Ringkasan: Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain : treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, sumary reco
Hasil pencarian yang cocok: Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan ... Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap ... ...
Top 6: Status Hukum UU Ratifikasi - Klinik Hukumonline
Pengarang: hukumonline.com - Peringkat 126
Ringkasan: Ratifikasi Perjanjian InternasionalRatifikasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (“UU 24/2000”) adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.[1] Jadi, dengan melakukan ratifikasi, berarti Indonesia mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.Pengesahan suatu perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internas
Hasil pencarian yang cocok: Sebagian UU ratifikasi tidak mempunyai UU pengimplementasian, namun sebaliknya sebagian perjanjian internasional diratifikasi dengan UU dan dibuatkan ... ...
Top 7: Perlukah UU Ratifikasi Diubah Jika Perjanjian Internasionalnya ...
Pengarang: hukumonline.com - Peringkat 189
Ringkasan: Ratifikasi Perjanjian InternasionalPerlu tidaknya perubahan terhadap undang-undang ratifikasi yang konvensi aslinya diubah adalah tergantung dari materi yang terdapat dalam perubahan konvensi tersebut.Ratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berarti:pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetuju
Hasil pencarian yang cocok: Jika ada perjanjian yang sudah diratifikasi dari konvensi internasional, lalu konvensi tersebut diamandemen, apakah UU yang meratifikasi konvensi internasional ... ...
Top 8: UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional | Jogloabang
Pengarang: jogloabang.com - Peringkat 136
Ringkasan: UU 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah manifestasi pelaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukumi nternasional lain. Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.UU 24 tahun 2000 tentang
Hasil pencarian yang cocok: 29 Jun 2020 — Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesi ( ... ...
Top 9: PRAKTEK RATIFIKASI DALAM PERSEROAN TERBATAS - Ercolaw
Pengarang: ercolaw.com - Peringkat 117
Ringkasan: . Pada umumnya proses produksi yang dilakukan oleh Perusahaan besar dalam menghasilkan barang/jasa kepada konsumen/publik dihasilkan dari serangkaian proses bisnis yang sangat panjang dan kompleks melibatkan banyak kepentingan, seperti halnya kepentingan investor, permodalan, tenaga kerja (operation & maintenance, dan lain sebagainya). Hal tersebut terkadang menemui hambatan atau kendala jika berhadapan dengan regulasi internal yang ketat, sedangkan dalam proses bisnis terkadang diperlukan
Hasil pencarian yang cocok: Pada umumnya proses produksi yang dilakukan oleh Perusahaan besar dalam menghasilkan ... merupakan salah satu bentuk pengesahan perjanjian internasional. ...
Top 10: DILEMA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI ...
Pengarang: jurnalkonstitusi.mkri.id - Peringkat 115
Hasil pencarian yang cocok: oleh N Nurhidayatuloh · 2016 · Dirujuk 9 kali — terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang ... Salah satu kewenangan MK yang diatur dalam UUD adalah. ...