Top 1: UU_2014_17.pdf
Pengarang: dpr.go.id - Peringkat 70
Hasil pencarian yang cocok: NOMOR 17 TAHUN 2014. TENTANG ... c. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang ... (3) Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR. ...
Top 2: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 - Wikisource
Pengarang: id.m.wikisource.org - Peringkat 150
Ringkasan: . . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 17 TAHUN 2014. TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: . bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga per
Hasil pencarian yang cocok: 24 Nov 2020 — bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf ... ...
Top 3: UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ...
Pengarang: peraturan.bpk.go.id - Peringkat 129
Ringkasan: Diubah dengan :PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem KeuanganUU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahUU No. 2 T
Hasil pencarian yang cocok: UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ...
Top 4: dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah
Pengarang: jdih.setkab.go.id - Peringkat 106
Ringkasan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKANMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAHDENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1985 Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang REFR DOCNM="
Hasil pencarian yang cocok: PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ... Jumlah Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang- ... ...
Top 5: SATINAN - JDIH Kemenkeu
Pengarang: jdih.kemenkeu.go.id - Peringkat 81
Hasil pencarian yang cocok: bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang. Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis. Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralryat,. ...
Top 6: UNDANG - JDIH Kemenkeu
Pengarang: jdih.kemenkeu.go.id - Peringkat 81
Hasil pencarian yang cocok: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 12 TAHUN 2003. TENTANG. PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN ... ...
Top 7: peraturan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor 1 ...
Pengarang: mpr.go.id - Peringkat 127
Hasil pencarian yang cocok: Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis ... MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. ...
Top 8: Pemerintah Pertanyakan Kedudukan Hukum Pemohon Uji UU MD3
Pengarang: mkri.id - Peringkat 107
Hasil pencarian yang cocok: 23 Jan 2020 — Selanjutnya, Dipo menyampaikan bahwa jumlah anggota DPR periode 2019-2024 bertambah. Hal ini berpengaruh pada bertambah jumlah pimpinan MPR yang ... ...
Top 9: reformulasi pengisian jabatan anggota dewan perwakilan
Pengarang: e-jurnal.peraturan.go.id - Peringkat 125
Hasil pencarian yang cocok: umum anggota DPRD, yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak dalam pemilu nasional ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, ... ...
Top 10: Download - JDIH DPRD DI Yogyakarta
Pengarang: jdih.dprd-diy.go.id - Peringkat 75
Hasil pencarian yang cocok: PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun. 2014 tentang ... ...