Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga momentum pemulihan sektor industri nasional dengan mengarahkan pembangunan sektor industri kepada 3 prinsip, yaitu industri yang mandiri dan berdaulat, industri yang maju dan berdaya saing, serta industri yang berkeadilan dan inklusif. Sektor industri memainkan peran penting sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian nasional bahkan meski terdapat gejolak dan tantangan akibat pandemi Covid-19.
Industri pengolahan nonmigas tetap menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan I tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,47%, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01%. Sedangkan untuk nilai ekspor industri sampai dengan Maret 2022 sudah mencapai USD 50,52 miliar, dan berkontribusi sebesar 78,83% terhadap total ekspor nasional. Purchasing Manager’s Index Indonesia juga masih mampu berada di level ekspansif yaitu 51,9 pada bulan April 2022.
“Prinsip industri yang mandiri dan berdaulat berarti keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri tidak boleh tergantung pada sumber daya luar negeri dan tentunya diharapkan ini dapat menjadi kekuatan ekonomi dalam negeri,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara SUMMIT Universitas Dian Nuswantoro dengan tema “The Evolution of Indonesia's Economic Industry when the PPKM Level Decreases, The Covid-19 Pandemic” secara virtual, Jumat (20/05).
Untuk membangun kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri, Pemerintah mendorong optimalisasi beberapa program, yaitu Program Subtitusi Impor 35% tahun 2022, Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Hilirisasi Industri Sumber Daya Alam, serta mendorong industri yang bisa menghasilkan devisa, termasuk industri-industri yang berbasis sumber daya alam.
Sedangkan prinsip industri yang maju dan berdaya saing diwujudkan melalui Program Making Indonesia 4.0 dalam tujuh sektor industri yakni industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri elektronika, industri farmasi, dan industri alat kesehatan. Ketujuh sektor ini memberikan kontribusi sebesar 70% dari total PDB manufaktur, 65% ekspor manufaktur, dan 60% pekerja industri.
Kemudian prinsip industri yang berkeadilan dan inklusif salah satunya diwujudkan melalui Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Peningkatan peran sektor IKM sebagai bagian dari value chain manufaktur nasional akan membantu ketahanan industri dalam negeri.
“Kita sudah membuktikan hal tersebut pada krisis ekonomi 1998 dan 2008, ketangguhan pelaku usaha kecil dan menengah telah terbukti menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, pemberdayaan IKM bisa memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dukungan yang diberikan Pemerintah kepada IKM selama masa pandemi juga menunjukkan bahwa IKM kita resilient,” lanjut Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Pemerintah menggerakkan Program pengembangan Industri Kecil Menengah melalui Pengembangan Wirausaha Baru, Sentra IKM, Material Center, Link & Match dengan Industri Besar; dan Re-strukturisasi Mesin/Peralatan IKM. Selain itu, juga terdapat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) untuk mengakselerasi transformasi digital UMKM, yang hingga akhir 2021 telah menghasilkan 9,2 juta unit UMKM on boarding dan 17,2 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.
Upaya-upaya pembangunan industri yang mandiri, berdaulat, maju dan berdaya saing, serta berkeadilan dan inklusif harus ditopang oleh SDM industri yang unggul. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mengimplementasikan pola pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberikan pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan (up-skilling) atau pembaruan keterampilan (re-skilling) di SMK, Balai Diklat Industri, dan Politeknik yang didasarkan pada kebutuhan industri saat ini.
Dengan adanya super deduction tax yang sudah diberikan Pemerintah dengan besaran yang mencapai 200% untuk bidang pendidikan dan 300% untuk penelitian, Pemerintah berharap industri bisa bekerjasama langsung dengan universitas.
“Untuk itu saya juga mengapresiasi berbagai kontribusi UDINUS dalam mendukung berbagai upaya Pemerintah seperti penyelenggaraan forum SUMMIT Universitas Dian Nuswantoro kali ini serta berharap UDINUS dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan Pemerintah tersebut,” tutup Menko Airlangga.
Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dosen Universitas Dian Nuswantoro. (dlt/fsr)
Selasa, 1 Oktober 2019 | 08:50 WIB
Oleh : YUD
Para narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Potret Pembangunan Era Jokowi”, Senin 30 September 2019.
Jakarta, Beritasatu.com - Pencapaian pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode pertama Joko Widodo (Jokowi) memang menghadapi berbagai tantangan. Walaupun begitu pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan 2019 masih cukup stabil, walau tidak menjulang, relatif stagnan di level 5%.
Di antara berbagai tantangan yang ada, terdapat sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan pada periode kepemimpinan Jokowi 2014-2019, yaitu dalam bidang pertanian.
Eka Chandra Buana, S.E. MA, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas dalam diskusi publik bertajuk “Potret Pembangunan Era Jokowi”, Senin (30/1/2019) menyatakan bahwa bidang yang secara positif berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia adalah pertanian.
“Indonesia masih tergantung terhadap komoditas sehingga pertanian menjadi faktor penting dalam perekonomian Indonesia. Pertanian mengalami kenaikan 3,7 % pertumbuhan ekonomi. Pertanian dibutuhkan untuk dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Eka.
Berbagai terobosan kebijakan dalam pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan Kementerian Pertanian dinilai sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini diperoleh dari hasil kajian Direktorat Keuangan Negara dan Analitis Moneter, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang merilis kajian terkait “dampak belanja barang Produktif Kementerian/Lembaga terhadap pertumbuhan daerah”.
Dalam risalah kajian itu diuraikan secara tegas bahwa belanja Kementerian/Lembaga (K/L) memiliki peran yang sangat strategis dalam memacu dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terobosan kebijakan pengelolaan anggaran belanja yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terbukti produktif, karena mampu berkontribusi sebesar 0,33 persen pada produk domestik regional bruto (PDRB) dalam setiap 1 persen pembelanjaan alat pertanian.
Sedangkan untuk sektor perikanan sebagai pembanding, setiap pembelanjaan alat perikanan 1 persen hanya berkontribusi pada 0,13 persen pada PDRB. Rasio efektifitas belanja sektor pertanian dibandingkan dengan sektor perikanan mencapai 254%.
Kunto Adi Wibowo, Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI mengatakan bahwa, efektivitas belanja negara di sektor pertanian terepresentasi dari persepsi positif para petani terhadap kondisi ekonomi saat ini dan program-program pemerintah.
Sementara itu Setianto, S.E., M.Si, Direktur Neraca Produksi Badan Pusat Statistik, dalam diskusi publik yang sama melengkapi dengan penjelasan bahwa rumah tangga usaha pertanian Indonesia naik 5,92% di 2018 dibandingkan dengan angka 2013. Di mana nilai tukar petani meningkat 0,58% pada Agustus 2019.
“Pertanian secara keseluruhan, mengalami pertumbuhan secara positif. Pertanian menyumbang 0,7% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05% di triwulan kedua tahun 2019. Mengalami kenaikan 0,23 dari triwulan pertama 2019,” kata Setianto.
Menurut Prof. Firmanzah, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina sektor pertanian harus diarahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. “Pertanian harus diarahkan sebagai kekuatan ekonomi. Sektor utama untuk mencapai hal itu dalam membangun sektor SDM dan membangun pusat pusat riset pertanian,” ujar Firmanzah.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
Kebijakan pembangunan pertanian telah mampu meningkatkan ekspor pertanian
Selasa , 07 Jun 2022, 11:43 WIB
Kementan RI
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta memantau langsung ketersediaan beras Jabodetabek di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Kamis (28/4/2022).
Red: Hiru Muhammad
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor mengungkapkan, kebijakan dan program pembangunan pertanian selama masa pandemi corona hingga saat ini berhasil mencatatkan prestasi cemerlang yakni sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Baca Juga
Menurutnya, hal ini melansir data BPS, di mana PDB sektor pertanian pada triwulan II 2020 (Q to Q) sebesar 16,24 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi dan penyelamat pertumbuhan PDB nasional karena sektor lainya mengalami kontraksi.
Sofyan menjelaskan, kebijakan dan program pembangunan pertanian yang dijalankan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pun berhasil mencatatkan peningkatan kinerja ekspor, dimana nilai ekspor pertanian dari 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan. Di tahun 2019, nilai ekspor pertanian Rp 390,16 triliun, naik 15,79 persen di tahun 2020 sebesar Rp 451,77 triliun dan nilai ekspor pertanian 2021 sebesar Rp 625,04 triliun, naik 38,68 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Capaian peningkatan nilai ekspor di tengah kondisi sulit pandemi covid 19 itu karena Kementan terus mengawal kegiatan peningkatan produksi dan menjalankan program Gratieks (Gerakan Tiga Kali Ekspor,- red). Program ini digagas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bertujuan mendorong lalu lintas ekspor menjadi tiga kali lipat. Program ini melibatkan penggunaan teknologi, membuka ruang keterlibatan petani milenial, digitalisasi, riset dan kerja sama dengan semua pihak dari hulu ke hilir,” demikian dikatakan Sofyan di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
BPS pun mencatat, lanjut Sofyan, kebijakan dan program Kementan berhasil meningkatkan daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2022 sebesar 109,29 atau naik 0,42% dibanding NTP bulan Februari 2022 sebesar 108,83 dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Maret 2022 sebesar 109,25 atau naik 0,67% dibanding NTUP bulan Februari 2022 sebesar 108,53.
“Peningkatan daya beli pun tentu karena adanya peningkatan produksi pangan dan harga yang menguntungkan petani, salah satunya naiknya produksi padi. Produksi beras 2020 sebesar 31,33 juta ton dan surplus 7,39 juta ton. Di tahun 2021, produksi beras pun mengalami kenaikan yaitu 31,82 juta ton dan surplus 9,63 juta ton,” bebernya.
Keberhasilan Kementan dalam meningkatkan produksi padi ini mengantarkan Indonesia tidak mengimpor beras dalam tiga tahun terakhir ini. Pada Rapat Kerja Nasional V Projo, Sabtu (21/5/2022), Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sudah tidak mengimpor beras selama tiga tahun terakhir setelah sebelumnya mengimpor 1,5 hingga 2 juta ton beras setiap tahunnya.
"Yang biasanya kita impor 1,5 juta sampai 2 juta ton per tahun, sudah 3 tahun ini kita tidak. Ini yang harus dipertahankan, syukur stoknya bisa kita perbesar. Artinya, produktivitas petani itu harus ditingkatkan," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Sofyan Noor pun mengapresiasi kinerja Kementan karena bisa meningkatkan produktivitas padi selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan itu merupakan nyata dari pengembangan benih unggul dan pemupukan berimbang serta koordinasi yang intens dilapangan.
"Di era pak Menteri Syahrul Yasin Limpo produksi beras dan jagung mengalami peningkatan, dan beberapa komoditi pangan tidak perlu lagi impor bahkan bisa melakukan ekspor. Faktanya berdasarkan data BPS, Indonesia di tahun 2021 sukses ekspor beras untuk konsumsi sebanyak 3,3 ribu ton,” tuturnya.
- kementan
- hasil kerja kementan
- pertanian
- tulang punggung
- ekonomi nasional