Metrik
- visibility 2355 kali dilihat
- get_app 1815 downloads
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Jaksa dalam pemeriksaan perkara pidana dan bagaimana pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1.Tugas dan wewenang jaksa dalam pemeriksaan suatu perkara pidana adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelepasan bersyarat serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi. 2.Pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan, pada dasarnya sama dengan pemeriksaan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHAP. Namun pemeriksaan tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan khusus dalam hal pembuktian, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Di mana terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan jaksa selaku penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
Website Resmi Kejati Kaltim
Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :
- penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
- perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan penertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- pengendalian dan pelaksanaan penetapan Hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya ;
- pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik ;
- penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum ;
- pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan ;
- pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
Bidang Tindak Pidana Umum terdiri dari :
- Seksi Prapenuntutan ;
- Seksi Penuntutan ;
- Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi.
Sumber : KEPJA Nomor : KEP-115/J.A/10/1999
Indonesiabaik.id - Selama ini kita sering melihat jaksa agung di televisi atau membaca komentarnya di suratkabar dalam sebuah berita. Tapi, tahukah kamu apa saja yang menjadi kewenangan seorang jaksa di Indonesia? Nah kita sama-sama belajar yuk, karena Indonesia Baik akan mencoba memaparkan bidang wewenang kejaksaan di Negeri ini berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Untuk wewenang kejaksaan yang pertama ada pada bidang pidana. Jaksa di bidang ini bisa melakukan penuntutan, juga melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
Kemudian jaksa bidang pidana di Indonesia dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang seperti untuk kasus Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu jaksa bidang pidana juga bisa melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Setelah itu ada wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Ini merupakan kejaksaan yang memiliki kuasa khusus, karena jaksa di bidang ini dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
DIAN MAHARANI
Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.
KOMPAS.com - Kejaksaan Republik Indonesia termasuk dalam salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang.
Kejaksaan Republik Indonesia dibagi menjadi tiga. Pembagian ini tercantum dalam Pasal 3 dan 4 UU Nomor 16 Tahun 2004. Berikut pembagiannya:
- Kejaksaan Agung
Berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara. - Kejaksaan Tinggi
Berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah provinsi tersebut. - Kejaksaan Negeri
Berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kabupaten tersebut.
Baca juga: Sistem Lembaga Legislatif
Peran Kejaksaan Republik Indonesia
Mengutip dari situs Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan.
Peran kejaksaan di antaranya menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN.
Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga berperan sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau executive ambteenar.
Kejaksaan Republik Indonesia juga bisa berperan dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara.
Artinya kejaksaan bisa mewakili pemerintah dalam ranah perkara perdata serta tata usaha negara, sebagai Jaksa Pengacara Negara. Untuk tugas dan wewenang, semuanya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.
Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim serta putusan pengadilan.
Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan Jaksa Agung.
Baca juga: Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia
bagaimanakah perilaku-perilaku yang harus dikembangkan agar spirit dari sumpah pemuda tidak luntur dari bumi Indonesia, khususnya bagi generasi muda?
Mengapa spirit sumpah pemuda ini begitu penting bagi generasi muda Indonesia dan bagi masyarakat Indonesia pada Umumnya?
Tolong bantu jawab Tugas 5.1 PPKN kelas 8, semester 2, halaman 102
Pembayaran pajak sebagai salah satu bentuk redistribusi pendapatan diharapkan dapatmembiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara dan pe … mbangunan nasional,pajak mempunyai peransebagaisalahsalahsatusumberutama pendapatan negara. Terdapatberbagai jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajakkendaraan, pajak bumi dan bagunan dan sebagainya.Simpulkan tentang fungsi pajak sebagaimana uraian di atas!
Sebagai warga negara yang baik seharusnya kita menjaga Bhinneka Tunggal Ika dengan sebaik- baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap .. … .
Tipe budaya politik pada umumnya terdiri atas parokial, subyek dan partisipan. Barometer yg digunakan untuk membedakan berbagai tipe budaya politik su … atu negara adalah Mohon bantuannya ya kak
nilai Pancasila sila kemanusian yang adil dan beradap mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang … Sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajipan yang sama sebagai warga
Tidak ada bentuk negara yg paling baik karena bersifat situasional artinya setiap bentuk negara dengan sistem tertentu pasti memiliki kelebihan dan ke … lemahan. Berikut yg bukan kelebihan bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Mohon bantuannya ya kak
Kapan Indonesia Merdeka
Terbentuknya suatu bangsa karena adanya ikatan emosional berdasarkan persamaan tertentu yg dapat berbeda dengan bangsa lain, terbentuknya bangsa Indon … esia karena di dorong oleh faktor utama yaitu Mohon bantuannya ya kak bsok udh mau di kumpul