Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004: 77).
Konsep pemberdayaan berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Sunit Agus Tri Cahyono,2008:9). Dalam konteks dengan masyarakat, pemberdayaan mengacu pada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat.
Pemberdayaan sebagai terjemahan empowerment mengandung dua pengertian, yaitu (a) to give power or authority atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, (b) to give ability to atau usaha untuk memberi kemampuan
11
atau keberdayaan atau bagaimana menciptakan peluang mengaktualisasikan keberdayaan seseorang (Randy R dan Riant N, 2007: 279-280).
Chatarina Rusmiyati (2011: 16) manyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupanya, atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupanya.
Pemberdayaan adalah proses menyeluruh: suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sri Kuntari, 2009: 12). Proses pemberdayaan meliputi menciptakan suasana kondusif (enabling), penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat (empowering), bimbingan dan dukungan (supporting), serta memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang (foresting).
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Permendagri No.7 Tahun 2007). Winarni
12
dalam Ambar Teguh Sulistiyani (2004:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.
Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan dari, oleh, untuk, dan bersama dengan masyarakat (Mubarak, 2012: 377). Oleh karena itu, batas antara sasaran dan pelaku pemberdayaan masyarakat sangatlah tipis sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran adalah sekaligus sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menawarkan suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, kemampuan dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, maka masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang mereka lakukan. Hal ini memiliki arti, menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan saja.
Dalam konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.
13
Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang semula obyek menjadi subyek. Dalam hal ini, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama dari hubungan yang asimetris antara subyek-obyek menjadi hubungan yang simetris yakni subyek-subyek (Suparjan dan Hempri S, 2003:46).
Selain itu, proses pemberdayaan juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Dalam konteks ini, peran aparat pemerintah harus lebih diarahkan sebagai alat pelayanan kepada masyarakat dibandingkan sebagai alat pelayanan kepada pemerintah. Selain itu, aparat pemerintah harus lebih sebagai toko pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibandingkan sebagai sebuah kantor unit birokrasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta partisipasi masyarakat (Suparjan dan Hempri S, 2003:50).
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses atau upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian pengetahuan dan ketrampilan dalam mencapai suatu kemandirian yang pada akhirnya dapat meningkatkan
14
kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai penerima pasif saja namun ditempatkan sebagai subyek pembangunan dan pemerintah berperan sebagai fasilitator atau pelayan masyarakat.
b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, pikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:80).
Kemampuan kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemampuan konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kemampuan afektif merupakan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat
15
diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan-keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.
Pemberdayaan diupayakan menuju kemandirian klien yaitu suasana atau kondisi tertentu yang membuat individu atau kelompok manusia yang telah mencapai kondisi itu tidak lagi tergantung pada bantuan atau kedermawanan pihak ketiga untuk mengamankan kepentingan-kepentingan individu atau kelompok. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Chatarina Rusmiyati, 2011:16).
Hasil yang diharapkan dari proses pemberdayaan adalah tumbuhnya kompetensi masyarakat (tanggung jawab sosial dan kapasitas masyarakat). Kompetensi tanggung jawab memiliki arti bahwa tanggung jawab perkembangan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Sementara terkait dengan kompetensi kapasitas, terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri (Suparjan dan Hempri S, 2003:50).
Sunit Agus Tri Cahyono (2008:10) mengemukakan bahwa tujuan akhir pemberdayaan adalah meningkatkan derajat kemandirian sasaran dalam masyarakat (individu, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat). Sedangkan Sri Kuntari (2009:13) mengemukakan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat harus membuat
16
masyarakat menjadi swadiri, mampu mengurusi dirinya sendiri; swadana, mampu membiayai keperluan sendiri; dan swasembada, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.
Dari berbagai pendapat di atas, disimpulkan bahwa inti dari tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan derajat kemandirian masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada kedermawanan dari pihak lain. Dalam hal ini masyarakat diharapkan bisa menjadi pribadi yang swadiri (mampu mengurusi dirinya sendiri), swadana (mampu membiayai keperluan sendiri), dan swasembada (mampu memenuhui kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan).
c. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian.
“Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:
1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian” (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004:83).
17
Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif.
Tahap kedua atau tahap transformasi kemampuan yaitu proses mentransformasikan pengetahuan dan kecakapan-keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat berperan pasif, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum berperan aktif sebagai subjek pembangunan. Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan-keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan, masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya menjadi fasilitator saja.
18
Wilson (Totok Mardikanto, 2013:122-123) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus yang terdiri dari:
1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.
2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/ kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan.
3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/ perbaikannya.
5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. 7) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui
kegiatan pemberdayaan baru.
Menurut Tim Delivery (Totok Mardikanto, 2013:125-127), tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi
19
lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:
1) Tahap 1. Seleksi Lokasi
2) Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat 3) Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat
a) Kajian keadaan pedesaan partisipatif b) Pengembangan kelompok
c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan d) Monitoring dan evaluasi partisipatif
4) Tahap 4. Pemandirian masyarakat.
Seleksi lokasi/ wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Setelah seleksi lokasi telah dilakukan, tahap selanjutnya ialah sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari diadakannya sosialisasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Tahap selanjutnya yaitu proses pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal-hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengkaji potensi, permasalahan serta peluang-peluangnya; menyusun rencana kegiatan kelompok; menerapkan rencana kegiatan kelompok; serta memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus. Tahap terakhir adalah pemandirian masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.
Dari ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan pemberdayaan pada intinya ada tiga yaitu:
20
1) Penyadaran masyarakat. Penyadaran masyarakat dilaksanakan dengan sosialisasi. Tujuannya yaitu mengkomunikasikan program kegiatan yang akan dilaksanakan serta menumbuhkan keinginan dan kemauan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan tersebut.
2) Proses pemberdayaan masyarakat. Dilaksanakan dengan transformasi pengetahuan dan keterampilan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum pada taraf subjek.
3) Pemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemandirian masyarakat dilakukan dengan pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya.
2. Kajian tentang Pengelolaan Sampah