Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.
tirto.id - Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953.
Kabinet Wilopo termasuk kabinet zaken, artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya, bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.
Dilansir dari e-modul Perkembangan Kehidupan Politik, pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, tetapi gagal.
Kemudian ia menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo.
Susunan Kabinet Wilopo
Mengutip dari situs Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, dasar pembentukan Kabinet Wilopo adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99, Tahun 1953. Masa bakti dari Kabinet Wilopo adalah 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Berikut ini adalah susunan Kabinet Wilopo:
- Presiden: Ir. Soekarno
- Wakil Presiden: Drs. Mohammad Hatta
- Perdana Menteri: Mr. Wilopo
- Wakil Perdana Menteri: Prawoto Mangkusasmito
Kemudian, berikut daftar menteri dan kementerian dalam masa Kabinet Wilopo
1. Menteri Luar Negeri:
- Mr. Wilopo diberhentikan t.m.t 29 April 1952
- Mukarto diangkat t.m.t 29 April 1952
2. Menteri Dalam Negeri: Mohammad Roem
3. Menteri Pertahanan:
- Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhenti t.m.t 2 Juni 1953
- Wilopo diangkat t.m.t 2 Juni 1953
4. Menteri Kehakiman: Lukman Wiradinata
5. Menteri Penerangan: Arnold Mononutu
6. Menteri Keuangan: Sumitro Djojohadikusumo
7. Menteri Pertanian: Mohammad Sardjan
8. Menteri Perekonomian: Sumanang
9. Menteri Perhubungan: Djuanda
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Suwarto
11. Menteri Perburuhan: Iskandar Tedjasukmana
12. Menteri Sosial:
- Anwar Tjokroaminoto berhenti t.m.t 9 Mei 1953
- Pandji Suroso diangkat t.m.t 9 Mei 1953
13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Bahder Djohan
14. Menteri Agama: Fakih Usman
15. Menteri Kesehatan: J. Leimena
16. Menteri Urusan Pegawai: Pandji Suroso
Program Kerja Kabinet Wilopo
Melansir dari Modul Sejarah Kelas XII, berikut ini merupakan program kerja Kabinet Wilopo yang terdiri dari dua program kerja, yakni program kerja dalam negeri dan program kerja luar negeri.
Program kerja dalam negeri Kabinet Wilopo meliputi:
- menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD;
- meningkatkan kemakmuran rakyat;
- meningkatkan pendidikan rakyat;
- pemulihan stabilitas keamanan negara.
Sementara, program kerja luar negeri Kabinet Wilopo meliputi:
- penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda;
- pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia;
- menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
Akhir Kekuasaan Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo menghadapi berbagai persoalan selama menjabat. Menurut modul Perkembangan Kehidupan Politik persoalan-persoalan tersebut antara lain:
1. Krisis Ekonomi
- Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
- Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras.
2. Munculnya gerakan separatis
Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
3. Konflik politik di internal TNI dan pemerintahan
Peristiwa 17 Oktober 1952 yang merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil memicu sikap tidak senang di kalangan partai politik. Hal tersebut dipandang akan membahayakan kedudukan partai politik.
Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno. Hal tersebut menyebabkan ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen.
Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu, TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Namun, saran tersebut ditolak.
Kemudian, muncul mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.
4. Muncul peristiwa Tanjung Morawa
Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan.
Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya.
Tanggal 16 Maret 1953 muncul aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya, terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh.
Intinya, peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Kekuasaan kabinet Wilopo berakhir setelah peristiwa Tanjung Morawa. Setelah peristiwa tersebut, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
Baca juga:
- Sejarah Kabinet Sukiman: Susunan, Program & Penyebab Jatuhnya
- Sejarah Kabinet Natsir: Susunan Program Kerja & Penyebab Jatuhnya
- Sejarah Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Program & Penyebab Jatuhnya
Baca juga
artikel terkait
SEJARAH KABINET WILOPO
atau
tulisan menarik lainnya
Nurul Azizah
(tirto.id - azz/ynd)
Penulis: Nurul Azizah
Editor: Yonada Nancy
Kontributor: Nurul Azizah
Subscribe for updates Unsubscribe from updates
Home » Sejarah » 7 Faktor Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo
November 19, 2020 2 min read
Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo – Kabinet wilopo terbentuk setelah berakhirnya Kabinet sebelumnya yaitu Kabinet Sukiman. Hal ini dikarenakan Kabinet Soekiman menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA). Persetujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI (Partai Nasional Indonesia) atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
Atas dasar itu pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, yang diminta oleh Presiden Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen.
Baca: 7 Kabinet Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan, sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagi formatur baru.
Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas :
- PNI dan Masyumi masing-masing jatah empat orang
- PSI dua orang
- PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh, dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) masing-masing satu orang dan golongan tak berpartai tiga orang
Berakhirnya kabinet wilopo diakibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Peristwa Tanjung Morawa ini dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Akibatnya Kabinet wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi itu diterima oleh parlemen. Selain itu berakhirnya Kabinet Wilopo juga disebabkan oleh faktor sebagai berikut.
- Masalah ekonomi yaitu adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. Penerimaan negara menjadi menurun.
- Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
- Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa yang harus segera diselesaikan. Di beberapa tempat, terutama di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat.
- Munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Mereka juga menuntut diperluasanya hak otonomi daerah.
- Reorganisasi (profesionalisasi tentara) : menimbulkan kericuhan di kalangan militer yang menjurus ke arah perpecahan. Terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu adanya konflik ditubuh angkatan darat (tentara) dan politisi sipil (DPR) yang diawali dari upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya.
- Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Perkebunan tersebut adalah perkebunan milik orang asing, yaitu perkebunan kelapa sawit, teh, dan tembakau. Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan mengembalikan lahan perkebunan mereka kembali serta memiliki tanah-tanah perkebunan.
- Pemerintah menyetujui tuntutan dari pengusaha asing ini dengan alasan akan menghasilkan devisa dan akan menarik modal asing lainnya msuk ke Indonesia. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut.
Nah, itulah faktor-faktor yang menjadi penyebab jatuhnya kabinet wilopo. Demikian artikel yang dapat freedomsiana.id bagikan tentang salah satu materi dalam pelajaran sejarah tentang berakhirnya kabinet Wilopo dan semoga bermanfaat.
- #Sejarah
- #Sejarah Indonesia
« Perbedaan Pernapasan Dada dan Perut