MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut merupakan bunyi dari pasal?
- Pasal 1 ayat 3
- Pasal 1 ayat 2
- Pasal 1 ayat 1
- Pasal 3 ayat 1
- Semua jawaban benar
Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: C. Pasal 1 ayat 1.
Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban C benar, dan 0 orang setuju jawaban C salah.
Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut merupakan bunyi dari pasal pasal 1 ayat 1.
Pembahasan dan Penjelasan
Jawaban A. Pasal 1 ayat 3 menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali.
Jawaban B. Pasal 1 ayat 2 menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan.
Jawaban C. Pasal 1 ayat 1 menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.
Jawaban D. Pasal 3 ayat 1 menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan.
Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.
Kesimpulan
Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah C. Pasal 1 ayat 1
Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.
Kompas/Agus Mulyadi
Ilustrasi
KOMPAS.com - Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut negara kesatuan.
Negara kesatuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”.
Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum (Pemilu).
Dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbadi atas kota dan kabupaten yang masing-masing kota, kabupaten dan provinsi tersebut memilki pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
Ayat (2), Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut terbagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten serta kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.
Baca juga: Negara Kesatuan: Arti, Ciri-ciri dan Kelebihan
Ayat (3), Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan menjalankan sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten serta kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih dari pemilihan umum (Pemilu).
Ayat (4) Gubernur, Bupati dan Walikota adalah kepala pemerintahan masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih dengan cara demokrasi.
Ayat (5) Pemerintahan dearah menjalankan otonomi dengan seluasnya kecuali bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi bidang pemerintah pusat.
Ayat (6) Pemerintah daerah memiliki hak menentukan peraturn daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.
Ayat (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.
Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik,hal tersebut merupakan bunyi dari UUD NRI TAHUN 1945 pasal?
- Pasal 30 Ayat 1
- Pasal 29 ayat 1
- Pasal 31 Ayat 1
- Pasal 28 A
- Pasal 1 Ayat 1
Jawaban: E. Pasal 1 Ayat 1
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik,hal tersebut merupakan bunyi dari uud nri tahun 1945 pasal pasal 1 ayat 1.
Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Dibawah ini adalah unsur-unsur terbentuknya sebuah Negara ,kecuali? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut merupakan bunyi dari pasal?
- Pasal 1 ayat 3
- Pasal 1 ayat 2
- Pasal 1 ayat 1
- Pasal 3 ayat 1
- Semua jawaban benar
Jawaban: C. Pasal 1 ayat 1
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. hal tersebut merupakan bunyi dari pasal pasal 1 ayat 1.
Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Kata kedaulatan berasal dari bahasa arab yang berarti? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
- Mahmuzar
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan; Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, bentuk negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Negara kesatuan ada dua macam yakni; negara kesatuan dengan sistem sentralistik dan negara kesatuan dengan sistem desentralistik. Negara kesatuan dengan sistem desentralistik memiliki lima varian model yakni; (1), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik; (2), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang desentralistik; (3), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang proporsional; (4), negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik dan (5) negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang konfederalistik. Dari lima model negara kesatuan dengan sistem desentralisasi tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia di era reformasi ini merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang federalistik ketika berlakunya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yang sentralistik berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Indonesia, Negara Kesatuan, Desentralisasi
DOI: //dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.