Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Nugroho Sejati/Historia).
MENJELANG akhir bulan puasa tahun 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol terpanjang di Indonesia, yaitu Cipali atau Cikopo-Palimanan. Selanjutnya, ada beberapa proyek tol yang sedang dibangun, seperti Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda, empat ruas tol Sumatera, enam tol dalam kota Jakarta dan beberapa proyek tol lainnya.
Orang yang pertama kali mengusulkan jalan tol adalah Walikota Jakarta, Sudiro (menjabat tahun 1953-1960). Usulan jalan berbayar itu sebagai cara pemerintah daerah Kotapraja Jakarta mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan.
“Pemerintah Daerah Kota Praja Jakarta Raya berusaha keras, karena pengeluarannya terus meningkat, padahal subsidi dari pemerintah pusat tetap terbatas,” tulis Subagijo IN dalam Sudiro Pejuang Tanpa Henti.
Advertising
Advertising
Baca juga: Sepuluh fakta pembangunan Jalan Anyer-Panarukan
Selain tol, Sudiro juga mengusulkan retribusi satu sen dari harga normal bensin, namun ditolak menteri perekonomian; dan airport tax atau pajak bandar udara Kemayoran yang diusulkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS), juga ditolak pemerintah pusat.
Sudiro bersama Badan Pemerintah Harian Kotapraja Jakarta menyampaikan usul jalan tol kepada DPRDS pada 1955. Usul itu muncul karena sedang pembangunan jalan raya, yang sekarang disebut Jalan Sudirman-MH Thamrin, dengan anggaran yang sangat besar.
“Di jembatan panjang, pada ujung jalan MH Thamrin itulah, diusulkan untuk didirikan tempat guna pemungutan toll bagi tiap kendaraan bermotor yang lewat di situ,” tulis Soebagijo. “Usul ini ditentang keras oleh DPRDS.”
Baca juga: Cita-cita Sukarno tertinggal di Jalan M.H. Thamrin
Alasannya, ada anggota DPRDS menganggap tol akan menghambat laju lalu lintas. Anggota lain menyebut tol sebagai pajak kuno. Alasan terakhir ada benarnya. Penerapan pungutan uang untuk jalan sudah dilakukan pada zaman kolonial. Pemerintah kolonial menyewakan gerbang pemungutan tol kepada kalangan Tionghoa. Bahkan, tarif pajak didasarkan kepada kedudukan gerbang tol, selain tingkat kemakmuran rata-rata di suatu distrik.
“Jadi sepikul (61,175 kg) beras harus membayar pajak sebesar 44 sen di Ampel. Sebuah gerbang tol di Surakarta yang telah lama didirikan pada jurusan Sala-Salatiga, hanya akan terkena pajak 15 sen pada gerbang tol utama Panaraga di Jawa Timur, 8 sen di bandar Pacitan di pantai selatan dan hanya ditarik 2 sen saja di rangkah pager Waru di Pacitan,” tulis Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa.
Baca juga: Rebutan gagasan dan hak di Jalan M.H. Thamrin
Ketika tol dianggap ketinggalan zaman, beberapa negara menggunakan sistem tol tersebut. Hal itu berdasarkan pengalaman Sudiro sendiri ketika mengunjungi Amerika Serikat. “Tatkala Sudiro sendiri pada tahun 1961 naik mobil dari New York ke Washington, di tempat tertentu diharuskan membayar toll. Apakah dengan demikian di USA hingga saat ini toll itu juga dianggap sebagai pajak kuno,” tulis Subagijo.
Jalan tol yang dianggap kuno akhirnya dibangun juga 18 tahun kemudian, ketika pembangunan jalan tol pertama di Indonesia dimulai pada 1973. Jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sepanjang 46 km itu dioperasikan pada 9 Maret 1978.
Pembangunan jalan tol sekarang ini juga mendapatkan penentangan dengan alasan tidak akan menyelesaikan masalah lalu-lintas. Namun, pemerintah jalan terus bahkan pembangunan jalan tol dilakukan di berbagai daerah.
Jelaskan 4 fase perkembangan agama Hindu di Indonesia
Tokoh utama yang menemukan tanggomo? A. Nani Tuloli B. Hasdin Danial C. Maanuli Askali D. D.K Usman
kehidupan/susunan masyarakat pada masa kerajaan Islam Khususnya di Kerajaan
kemajuan dalam bidang Kebudayaan pada masa Daulah Mamluk adalah...
Sebutkan golongan muda - golongan tua dan bagaimana reaksi mereka tentang kemerdekaan Indonesia
1) Bagaimanakah keindala - Kendara bangsa Indonesia dalam mencapai titik Puncak kemerdekaan Indonesia
sebutkan 4 pelajaran penting dari kuasa Tuhan Yesus
bagaimana korelasi munculnya "Codex Hammurabi" dengan hukum modern?
Apa pendapatmu tentang alasan atau dasar digunakan ulama untuk menerima saad al zarai sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum islam!? .
Bagaimanakah baznas mampu melewati Tantangan dan Hambatan dalam Menjaga Eksistensinya di Indonesia?.
Suara.com - "Jalan Tol Jagorawi merupakan jalan terbaik yang kita miliki."
Begitulah pernyataan Presiden Soeharto tatkala meresmikan jalan Tol Jagorawi di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, 9 Maret 1978. Membentang sepanjang 59 kilometer, nama jalan bebas hambatan ini merupakan bentuk akronim dari kata Jakarta-Bogor-Ciawi.
Wajar jika Presiden Soeharto teramat bangga dengan adanya Tol Jagorawi. Sebab, inilah jalan bebas hambatan pertama di Indonesia sebelum disusul pembangunan ribuan kilometer jalan tol lainnya. Oleh PT Jasa Marga, Tol Jagorawi dianggap sebagai masterpiece!
Semula, jalan ini sudah direncanakan pada era pemerintahan Presiden Soekarno di awal tahun 1966 meski akhirnya urung terlaksana. Barulah pada tahun 1970, dipicu kemacetan lalu lintas akibat meningkatnya jumlah kendaraan, Tol Jagorawi kian mendesak untuk segera dibangun. Tercatat pada waktu itu, ada sekitar 222.000 kendaraan yang lalu lalang melintasi jalan raya Jakarta.
Baca Juga: Tol Tanjung Mulia-Marelan Beroperasi Fungsional Sampai 4 Januari 2021
Sampai akhirnya, pembangunan jalan tol Jagorawi mulai direalisasikan pada tahun 1973-1978 yang disokong biaya dari APBN serta bantuan dan pinjaman dana asing.
Segala bentuk persiapan dilakukan. Mulai dari konsep, lahan, hingga kontraktor yang mengerjakan dipikirkan dan direncanakan dengan sangat matang demi hasil yang optimal.
Kontroversi tak terelakkan. Kontraktor Hyundari yang berasal dari Korea Selatan dikritik sejumlah pihak karena dinilai mengesampingkan peran sentral anak bangsa.
Kritikan itu salah satunya datang dari Prof. Dr. Rooseno yang kecewa berat karena menurutnya, ada banyak insinyur di dalam negeri yang kompeten untuk mengerjakan pembangunan Tol Jagorawi.
Jika kontraktor asing yang diberi kepercayaan, Rooseno menganggap tenaga kerja Indonesia hanya akan menjadi kuli alias hanya akan menjadi bawahan.
Baca Juga: Jalur Alternatif di Bawah Kolong Jalan Tol Jagorawi
Rooseno sendiri tidak lain merupakan guru Ir. Sutami yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) [Antara Pustaka Utama, Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam Berita: 1976-1978, 2008].
Meski menuai sorotan, Presiden Soeharto bergeming dan yakin keputusannya untuk menggandeng pihak asing adalah yang terbaik. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa tidak semua pekerjaan pembangunan Jagorawi dilakukan oleh tenaga asing melainkan terlibat pula peran tenaga kerja Indonesia.
"Walaupun kontraktornya dari luar negeri, namun tidak sedikit pula pikiran dan tenaga kita yang ikut serta menyelesaikan jalan yang istimewa itu,” ucap Presiden Soeharto saat itu.
Pembangunan yang memakan waktu hingga kurang lebih 5 tahun berbuah hasil yang cukup mengesankan. Dengan enam jalur yang ada, yaitu tiga di kiri dan tiga di kanan, membuat masyarakat semakin mudah melakukan perjalanan.
Jalur-jalur tersebut dipisahkan median jalur hijau yang lebar serta jalur hijau (road side) yang cukup luas. Lajur jalan juga tergolong lebar, yakni 3,75 meter jika dibandingkan dengan lebar lajur tol pada umumnya yaitu sekitar 3,5 meter.
Rute lebih lengkapnya, Tol Jagorawi menghubungkan wilayah Jakarta, Cibubur, Citeureup, Bogor dan Ciawi. Adapun biaya pembangunannya mencapai Rp 350 juta per kilometer yang pada 1990, nominal itu sama dengan Rp 575 juta.
Presiden Soeharto berharap, Tol Jagorawi dapat digunakan untuk kepentingan sipil seperti jalan raya pada umumnya serta untuk kepentingan militer. Bayangannya, jalan tol ini bisa menjadi landasan tempat mendarat darurat bagi pesawat tempur bilamana terjadi peperangan.
Presiden kedua Indonesia ini juga ingin menjadikan Tol Jagorawi sebagai sarana untuk menyukseskan pemerataan pembangunan terutama di sektor perekonomian.
Keistimewaan
Trek yang meliuk-liuk, naik turun dan terkadang lurus menyuguhkan sensasi unik bagi pengendara yang melewati Tol Jagorawi. Menyusuri Jagorawi layaknya menikmati keindahan alam berupa pemandangan perbukitan, gunung, danau, sungai, sawah, kebun warga serta pepohonan.
Di masa itu, pengguna jalan Tol Jagorawi akan dimanjakan dengan pesona Gunung Gede-Pangrango, Gunung Salak, serta sejumlah danau yang sungguh menawan.
Keistimewaan Tol Jagorawi yang lainnya, adalah struktur dan konstruksi bangunan yang sangat baik dan prima. Presiden Joko Widodo pun memuji Jagorawi karena menurut penuturannya, negara lain dahulu berdatangan untuk melihat dan meniru Tol Jagorawi.
"Dulu saat jalan tol Jagorawi kita punyai sekitar tahun 77. Semua orang datang melihat tol Jagorawi, kita. lihat meniru manajemennya, meniru konstruksinya, semuanya niru. Negara-negara di sekitar kita, tapi mereka sudah punya beribu kilometer," kata Presiden Jokowi saat meresmikan Tol Solo-Semarang Seksi III Bawen-Salatiga, September 2017.
Seiring dengan berkembangnya zaman, manfaat dari kehadiran Tol Jagorawi kian terasa. Jalan ini berjasa besar dan memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi di wilayah sekitar Jakarta.
Sektor pariwisata dan industri di Puncak, Bogor, Sukabumi, Cianjur, hingga Padalarang, Jawa Barat tumbuh lebih cepat semenjak Tol Jagorawi mulai beroperasi.
Yang pertama di balik yang pertama
Selain menjadi jalan bebas hambatan yang pertama kali dibangun, Tol Jagorawi juga menjadi yang pertama sebagai jalan tol berbayar di Indonesia.
Ketika pembangunan selesai pada tahun 1978, Menteri PUTL Ir. Sutami mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar jalan tersebut dijadikan tol berbayar seperti di luar negeri.
Alasannya, Indonesia sejak merdeka pada tahun 1945 belum memiliki jalan tol berbayar. Sutami mengusulkan itu agar biaya operasional dan pemeliharaan tidak lagi menjadi beban anggaran pemerintah pusat melainkan bisa dikelola secara mandiri.
Presiden Soeharto menerima usul Ir. Sutami sehingga jalan tersebut menjadi jalan tol berbayar bernama Tol Jagorawi.
Saat itu, Indonesia belum memiliki regulasi tentang jalan berbayar serta belum ada pula lembaga yang khusus mengurusi atau mengelola jalan tol berbayar.
Oleh karenanya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian persero khusus mengurusi dan mengelola infrastruktur berupa jalan raya. Penerbitan PP tersebut dilakukan pada 25 Februari 1978.
Tindak lanjut dari PP itu yakni pembentukan PT Jasa Marga pada 1 Maret 1978. Pemerintah langsung mengucurkan dana sekitar Rp2 miliar kepada PT Jasa Marga untuk menjalakan fungsinya. (Warta Ekonomi Vol.6, 1995).
Sebenarnya, gagasan tol berbayar pertama kali tercetus dari Wali Kota Jakarta Sudiro yang menjabat pada periode 1953-1960. Sudiro mulanya ingin membangun jalan tol berbayar untuk mendapatkan dana tambahan demi pembangunan ibu kota.
Sudiro berkaca dari pengalamannya bepergian ke Amerika Serikat di mana negara maju tersebut justru menggunakan sistem tol berbayar. Akan tetapi, alasan Sudiro tidak bisa diterima dan pembangunan jalan berbayar tidak dilakukan. (Dalam Indonesia Poenja Tjerita, Yogyakarta, 2016).
Begitulah cerita Tol Jagorawi yang sampai hari ini tetap menjadi primadona pengguna moda transportasi darat saat bepergian jauh. Meski predikat jalan tol terbaik bisa terganti dengan jalan tol yang lain, tetapi predikat jalan tol pertama tetap abadi untuk Tol Jagorawi.
(Sumber tulisan disadur dari buku "Jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke" yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR)