KONTAN.CO.ID - Jakarta. Setiap negara memiliki asas tersendiri untuk menentukan kewarganegaraan penduduknya. Di Indonesia terdapat 4 macam asas kewarganegaraan yang diakui oleh pemerintah. Mengutip dari Modul PPKn Kelas X Kemendikbud Ristek, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara. Asas yang biasa dipakai untuk menentukan kewarganegaraan seseorang ada dua yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan dan asas ius soli atau asas kedaerahan. Asas ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan keturunan orang tersebut. Sedangkan asas ius soli adalah kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Baca Juga: Jenis-jenis Sistem Saraf pada Manusia beserta Fungsi Masing-masing
Contoh penerapan asas ius sanguinis dan asas ius soli
Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, baik itu menggunakan asas keturunan maupun asas kedaerahan. Hal ini kemudian menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan yaitu apatride dan bipatride. Apatride adalah keadaan dimana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Contohnya seperti berikut ini: Maya lahir di negara X yang menganut asas ius sanguinis dan merupakan keturunan dari bangsa Y yang menganut asas isu soli. Maka Maya bukan merupakan warga negara X dan juga bukan warga negara Y. Artinya Maya tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali atau apatride. Sedangkan bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Contoh penerapannya seperti berikut ini: Iqbal merupakan keturunan negara C yang menganut asas ius sangunis dan lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karenanya Iqbal dianggap sebagai warga negara C sekaligus warga negara A. Hal ini bisa berlaku karena Iqbal memiliki garis keturununan di negara C karena asas keturunan dan negara A mengakui Iqbal sebagai warga negara karena menganut asas kedaerahan.Asas kewarganegaraan di Indonesia
Pemerintah suatu negara biasanya menggunakan 2 macam stelsel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang yaitu: 1. Stelsel aktif: Seseorang melakukan tindakan hukum secara aktif agar bisa menjadi warga negara tertentu (naturalisasi biasa). 2. Stelsel pasif: Seseorang mendapatkan status kewarganegaraan dengan sendirinya tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa). Baca Juga: 20 Kampus Terbaik Indonesia versi UniRank 2021, Nomor 1 Bukan UI atau ITB Berkaitan dengan stelsel di atas, pada dasarnya seorang warga negara memiliki dua hal berikut ini:- Hak opsi yang merupakan hak memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif
- Hak repudiasi yang merupakan hak menolak suatu kewarganegaraan dalam stelsel pasif.
Setiap negara bebas memilih penggunaan asas kewarganegaraan untuk menentukan status kewarganegaraan penduduknya. Kebebasan ini membuat beberapa negara memiliki asas kewarganegaraan yang berbeda. Adanya asas kewarganegaraan yang berbeda dapat menimbulkan permasalahan kewarganegaraan. Tiga permasalahan kewarganegaraan yang dapat timbul yaitu apatride (tidak memiliki kewarganegaraan), bipatride (memiliki kewarganegaraan ganda), dan multipatride (memiliki lebih dari dua kewarganegaraan). Sebenarnya, apa itu asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan adalah dasar pikir atau pedoman yang digunakan oleh suatu negara dalam menentukan status kewarganegaraannya.
Asas kewarganegaraan Indonsia menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam penjelasan umum. Undang – undang tersebut menerangkan bahwa Indonesia menganut 4 (empat) asas umum yaitu asas ius sanguinis (law of the blood), ius soli (law of the soil), kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Apa perbedaan dari empat asas kewarganegaraan tersebut? Bahasan lebih lanjut mengenai 4 asas kewarganegaraan di Indonesia diberikan seperti masing – masing penjelasan di bawah.
1. Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood)
Ius sanguinis merupakan bahasa latin, kata ius memiliki makna hukum/pedoman dan sanguinis (dari kata sanguis) yang berarti darah/keturunan. Sehingga, pengertian dari ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan. Pada asas ius sanguinis, negara tempat kelahiran bukan menjadi penentu status kewarganegaraan.
Beberapa negara yang menganut asas ius sanguinis adalah China, Belgia, Finlandia, Jepang, Jerman, Yunani, India, Italia, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, Ukraina, serta beberapa negara dengan asas yang sama lainnya.
Contoh menentukan kewarganegaraan berdasarkan ius sanguinis: Felix adalah seorang anak yang lahir di Indonesia dari dua orang tua dengan kewarganegaraan China. Status kewarganegaraan Felix adalah warga negara China, mengikuti status kewarganegaraan orangtuanya.
Baca Juga: Unsur Terbentuknya Negara Berdasarkan Konvensi Montevideo (Syarat Konstitutif dan Deklaratif)
2. Asas Ius Soli (Law of The Soil)
Ius soli juga berasal dari latin, di mana kata ius berarti hukum/pedoman dan soli (dari kata solum) berarti negeri/tanah/atau daerah. Asa ius soli sering disebut juga dengan law of the soil atau asas kelahiran. Berdasarkan asa ius soli, status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Orang tersebut dapat menjadi warga negara dimana dia dilahirkan.
Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau Negara tempat dimana ia dilahirkan.
Beberapa negara yang menganut asas ius soli adalah Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Guatemala, Honduras, Inggris, Jamaika, Malaysia, Mesir, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, dan beberapa negara dengan asas kewarganegaraan serupa.
Permasalahan status kewarganegaraan berdasarkan ius soli adalah Felisa dilahirkan di Amerika Serikat, di mana status kewarganegaraan kedua orangtuanya adalah Warga Negara Indonesia. Amerika Serikat menganut asas isu soli, sehingga status kewarganegaraan Felisa adalah warga negara Amerika Serikat.
Namun, Felisa juga diakui sebagai WNI karena kedua orangtuanya adalah WNI. Jadi Felisa memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride). Status kewarganegaraan ganda tersebut dimiliki Felisa hingga berusia 18 tahun. Setelah itu, Felisa harus menentukan (memilih) kewarganegaraannya. Felisa dapat memilih kewarganegaraannya sampai tenggat waktu usia 21 tahun.
Baca Juga: Perbedaan Pengakuan Negara Secara De Facto dan De Jure
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal
Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang mengharuskan seorang dewasa hanya memiliki satu kewarganegaraan, berlaku untuk setiap orang. Berdasarkan asas ini, setiap warga negara hanya memiliki satu kewarganegaraan (apatride). Seorang dewasa tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride). Aturan pada asas ini juga tidak memperbolehkan seorang dewasa memiliki lebih dari satu kewarganegaraan (multipatride).
Contoh permasalahan asas kewarganegaraan tunggal terjadi pada anak – anak (sebelum usia 18 tahun) bila suatu anak lahir di kalangan warga negara, baik luar maupun dalam negeri. Anak yang terlahir dengan melibatkan dua negara yang menganut asas kewarganegaraan berbeda akan memiliki kemungkinan berkewarganegaraan ganda. Setelah dewasa, seorang dengan kewarganegaraan ganda harus memilih apa status kewarganegaraan yang dikehendaki.
Baca Juga: Australia (6 Negara Bagian dan 2 Teritorial)
4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Pada asas kewarganegaraan ganda terbatas ini memungkinkan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda. Asas kewarganegaraan ganda adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda (lebih dari satu kewarganegaraan) bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang. Kewarganegaraan ganda hanya bisa dimiliki ketika masih anak–anak dan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun (sumber: kementerian luar negeri).
Selanjutnya, seorang dengan kewarganegaraan ganda tersebut harus memilih atau menentukan salah satu kewarganegaraan yang dikehendaki.
Contoh permasalahan asas kewarganegaraan terbatas terjadi pada status kewarganegaraan Felisa di atas. Felisa lahir di negara yang menganut asas ius soli dari kedua orangtua warga negara Indonesua. Kondisi ini membuat Felisa mempunyai dua kewarganegaraan (Bipatride). Felisa boleh memiliki dua kewarganegaraan sampai ia berusia 18 tahun (atau sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang). Setelah anak tersebut berusia 18 tahun, Felisa harus melepas/memilih salah satu kewarganegaraan yang dikehendakinya.
Ada negara yang menganut ius soli dan ada pula yang menganut ius sanguinis. Baru-baru ini, kedua asas ini pada umumnya diantut secara stimultan. Bedanya, ada negara yang lebih menitik beratkan pada penggunaan ius sanguinis dengan ius soli sebagai pengecualian. Ada juga negara yang lebih menitikberatkan pada penggunaan ius sanguinis dengan ius soli sebagai pengecualian. Penggunaan kedua asas secara stimultan ini mempunyai tujuan agar status apatride atau tidak berkewarganegaraan (stateless) dapat terhindari.
Demikianlah ulasan asas kewarganegaraan Indonesia menurut UU No 12 Tahun 2006. Terimakasih sudah mengunjungi idschool(dot)net, semoga bermanfaat.
Baca Juga: Siapa Saja yang Disebut WNI?