Ilustrasi grafik data pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia - - Foto: dok MI
Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut kendati mengalami penurunan pendapatan per kapita dari upper middle income countries ke low middle income countries, namun posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara lain.
Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, gross national income (GNI) Indonesia menurun dari USD4.050 di 2020 menjadi USD3.870 di 2021. Febrio mengatakan penurunan pendapatan tersebut merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi di 2020 sebesar -2,1 persen.
Menurutnya, mayoritas negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sehingga menyebabkan pendapatan per kapita negara-negara tersebut juga mengalami penurunan seperti Indonesia. "Jadi seluruh negara pendapatan per kapitanya turun, di antara semua negara yang perkapitanya turun Indonesia salah satunya. Tapi Indonesia paling kecil penurunannya," kata Febrio dalam bincang dengan media virtual, Jumat, 9 Juli 2021.Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia ini mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi yang minus yang dialami Indonesia, sudah pasti membuat Indonesia mengalami penurunan pendapatan.
Namun, dibandingkan dengan negara lain kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia masih lebih baik dibanding negara lain seperti India -8 persen, Afrika Selatan -7 persen, Brasil -4 persen, Thailand -6 persen, Filipina -9,5 persen, dan Malaysia -5,6 persen."70 persennya pertumbuhan ekonominya lebih jelek dari Indonesia. Jadi ini menurut saya merupakan sesuatu yang wajar," jelas dia.
Editor : Desi Angriani
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akibat pandemi Covid-19, Indonesia mengalami penurunan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita pada tahun 2020 tercatat US$ 3.870 atau turun dari 2019 yang sebesar US$ 4.050. Selain mengalami penurunan pendapatan per kapita, Indonesia juga turun kelas ke negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle-income country) setelah pada tahun lalu masuk ke dalam kategori negara upper middle-income. Pasalnya, menurut Bank Dunia, ambang batas minimal untuk sebuah negara bisa masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas di tahun ini naik menjadi US$ 4.096. Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan, butuh waktu paling cepat sekitar dua sampai tiga tahun untuk Indonesia naik kelas lagi, alis mengejar untuk kembali masuk ke jajaran negara upper middle-income. Baca Juga: Bank Dunia turunkan peringkat Indonesia, ini kata Jubir Presiden “Syarat utama, agar tidak lebih lama adalah pertumbuhan ekonomi setidaknya 5% dan nilai tukar rupiah stabil,” ujar Faisal, seperti dikutip Kontan.co.id, Kamis (8/7). Faisal kemudian mengimbau agar Indonesia tak patah arang. Malahan, ini jadi pembelajaran untuk bertransformasi dan memperkokoh landasan agar ke depannya Indonesia lebih siap dalam menghadapi persoalan. Ia kemudian mengutip Direktur Center of INternational Development Sumitom (FSAID) Asim Khwaja, “Setiap guncangan menjadi peluang untuk menjadi lebih baik dengan cara yang berbeda,” tandasnya.
Selanjutnya: RI turun kelas ke lower-middle income class, ini kata ekonom LPEM FEB UI
Editor: Noverius Laoli
Negara anggota G20 mengalami kontraksi 4,7 persen dan ASEAN kontraksi 4,3 persen.
Selasa , 07 Sep 2021, 15:24 WIB
ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dalam Rapat Paripurna pengesahan UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/9/2021). DPR secara resmi mengesahkan RUU P2 APBN 2020 menjadi undang-undang.
Rep: Novita Intan Red: Friska Yolandha
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut kontraksi perekonomian lebih baik dari rata-rata negara Asia Tenggara sebesar empat persen. Pada 2020, perekonomian Indonesia terkontraksi 2,07 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negara-negara anggota G20 mengalami kontraksi 4,7 persen dan negara ASEAN kontraksi 4,3 persen. “Berdasarkan data ADB, perekonomian Indonesia 2020 relatif lebih baik dibandingkan rata-rata ekonomi negara di Asia Tenggara, anggota G20 atau dibandingkan negara ASEAN,” ujarnya saat rapat paripurna DPR secara virtual, Selasa (7/9).
Menurutnya hal tersebut dikarenakan pemerintah bisa menggunakan APBN untuk menangani pandemi dan dampak penyebaran virus corona pada tahun lalu. “Instrumen APBN telah berhasil menahan laju penurunan perekonomian 2020 menjadi minus 2,07 persen dan Indonesia menjadi negara yang memiliki level kontraksi ekonomi yang moderat,” ungkapnya.
Sri Mulyani mengklaim Indonesia juga berhasil mencegah penularan virus pada tingkat yang relatif rendah. Menurutnya pengendalian Covid-19 di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara-negara maju yang memberikan insentif tinggi, memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, sumber daya dan fasilitas kesehatan yang lebih maju.
"Menjaga penularan pada tingkat yang relatif rendah dibanding negara-negara dengan income per kapita yang lebih tinggi, dengan sumber daya dan sektor kesehatan yang lebih maju,” ucapnya.
- sri mulyani
- asean
- pertumbuhan ekonomi
- g20
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum sesuai dengan target. Pada kuartal III 2018, pertumbuhan ekonomi RI tercatat 5,1 persen sedangkan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di angka 5,4 persen.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang pertumbuhannya cukup signifikan.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan, ada beberapa hal yang membuat pertumbuhan ekonomi RI tidak mampu lari kencang mengimbangi negara tetangga. Salah satunya adalah luasnya wilayah dan besarnya populasi Indonesia dibanding negara lain.
"Ekonomi Indonesia berbeda dengan ekonomi Singapura, Thailand, dan Vietnam karena kalau kita lihat karena Indonesia luas sekali. Ada 34 provinsi, 34 gubernur, 500 lebih kabupaten kota yang digendong terus pak presiden," kata Mardiasmo dalam sebuah acara diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Sebagian besar negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki luas wilayah tidak terlalu luas dengan jumlah penduduk yang tidak banyak.
"Jadi Singapura kecil, Malaysia, Eropa itu seperti Jerman, Belanda, Belgia sama kayak Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat dari sabang sampai merauke itu sama kayal London sampai Ankara," ujarnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Scroll down untuk melanjutkan membaca
Perbesar
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Sabtu (28/4). Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Darmin Nasution, masih kecil lantaran belum ada orientasi ekspor dari industri dalam negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Karena latar belakang itu juga Mardiasmo menyatakan selama ini pemerintahan Jokowi-JK salah satu fokusnya adalah konektivitas antar wilayah agar roda perekonomian antar daerah dapat saling terhubung satu sama lain.
"Dimulai dari pinggiran. Agar menyambung jadi satu. Konektivitas itu peradaban. Ada tol laut, nah bagaimana kita kirim barang ke papua baliknya tidak kosong. Kereta api tidak da di Sulawesi Selatan apalagi Papua. Maka ada Trans Sumtera, Trans Kalimantan," ujarnya.
Diharapkan konektivitas yang tercipta itu akan menghadirkan inklusifitas perekonomian antar daerah. Hal itu yang kemudian akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan dan stabil.
"Karena kita negara yang sangat kaya yang miskin sangat miskin tidak makan nasi tapi nasi aking. Nah ini bagaimana kita ingin melihat ekonomi ini bagaimana masyarakat seluruh Indonesia. Satu masyarkaat jelita yang lain jelata. Jadi ekonomi Indonesia beri kesempatan kue pembangunan, baik jelita mupun jelata," tutupnya.
Reporter: Yayu Agustini Rahayu
Sumber: Merdeka.com
Lanjutkan Membaca ↓