Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
dokumen-dokumen yang mirip
Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Mengetahui lebih banyak hak dan kewajiban sebagai warga negara Fakultas FAKULTAS RINA KURNIAWATI, SHI, MH Program Studi //www.mercubuana.ac.id DEFINISI Pengertian Lebih terperinci
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UUD 1945 Disusun Oleh : Nama : Ahmad Indra Fatuki NPM : 10210390 Kelas : 2EA13 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma HAK DAN Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah suatu Negara demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari warga negara. Warga negara disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Lebih terperinci
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga saya Lebih terperinci
Modul ke: Hak dan Kewajiban Warga Negara Fakultas Rusmulyadi, M.Si. Program Studi www.mercubuana.ac.id Pengertian Warga Negara Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) Warga Negara didefinisikan sebagai Lebih terperinci
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Fakultas TEKNIK Martolis, MT Program Studi Teknik Mesin NEGARA = State (Inggris), Staat (Belanda),Etat (Perancis) Organisasi tertinggi Lebih terperinci
WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA, PENDUDUK, DAN BUKAN PENDUDUK 1 WARGA NEGARA Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, yaitu hubungan hak Lebih terperinci
Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Fakultas 06Teknik Yayah Salamah, SPd. MSi. Program Studi MKCU A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk melakukan Lebih terperinci
Modul ke: 06Fakultas Matsani EKONOMI DAN BISNIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Hak & Kewajiban Warganegara, SE.,MM. Program Studi AKUNTANSI PENGERTIAN Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah penduduk Lebih terperinci
Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATAKULIAH KEWARGANEGARAAN Fakultas Teknik Muhamad Rosit, M.Si. Program Studi Teknik Sipil www.mercubuana.ac.id Pengertian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lebih terperinci
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945-59 - - 60 - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN KEDUA Lebih terperinci
86 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Materi Kuliah HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia) Modul 11 Oleh : Rohdearni Tetty Yulietty Munthe, SH/08124446335 86 87 1. Tujuan Pembelajaran Lebih terperinci
40 14 Hak Konstitusional SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA dalam KENALI HAK ANDA Rumpun Kompilasi oleh Komnas Perempuan I. Hak Atas Kewarganegaraan 1. Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D (4) 2. Hak atas Lebih terperinci
AMANDEMEN II UUD 1945 (Perubahan tahap Kedua/pada Tahun 2000) Perubahan kedua terhadap pasal-pasal UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan tahap kedua ini ini dilakukan terhadap beberapa Lebih terperinci
PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan Lebih terperinci
Title? Author Riendra Primadina Details [emo:10] apa ya yang di maksud dengan nilai instrumental? [emo:4] Modified Tue, 09 Nov 2010 14:10:06 GMT Author Comment Hafizhan Lutfan Ali Comments Jawaban nya... Lebih terperinci
ANALISIS UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN Pasal 19 s/d 37 Tugas untuk memenuhi Mata Kulia Pendidikan Kewarganegaraan Yang dibina oleh Bapak Gatot Isnani Oleh Kelompok Ihwan Firdaus Ma rifatun Nadhiroh Lebih terperinci
WARGANEGARA DAN KEWARGANEGARAAN DASAR HUKUM Pasal 26 UUD 1945 UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan KEWARGANEGARAAN Keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang Lebih terperinci
KEWARGANEGARAAN IDENTITAS NASIONAL Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu Lebih terperinci
Mata Kuliah Kewarganegaraan Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA Fakultas EKONOMI DAN BISNIS Panti Rahayu, SH, MH Program Studi MANAJEMEN //www.mercubuana.ac.id Warga negara: anggota atau bangsa Lebih terperinci
Jamuan Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian Semarang Jogjakarta Plaza Hotel, 16 18 Mei 2017 MAKALAH INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (HAM) Oleh: Despan Heryansyah, Lebih terperinci
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA KELOMPOK 2: 1. Hendri Salim (13) 2. Novilia Anggie (25) 3. Tjandra Setiawan (28) SMA XAVERIUS BANDAR LAMPUNG 2015/2016 Hakikat Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Warga Negara Lebih terperinci
RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016 Korelasi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu I. PEMOHON Hery Shietra, S.H...... selanjutnya disebut Lebih terperinci
KEWARGANEGARAAN Modul ke: Fakultas 06FEB SYAMSUNASIR, S.SOS., M. M. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Program Studi Management PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Menurut KBBI, Warga Negara adl penduduk
Lebih terperinci
BAB II PEMBAHASAN A. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat Lebih terperinci
Modul ke: 06 Bethriza Fakultas Teknik KEWARGANEGARAAN Hak dan Kewajiban Warga Negara Hanum ST., MT Program Studi Teknik Elektro 5 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS; 1. MENJELASKAN Lebih terperinci
R U J U K A N UNDANG UNDANG DASAR 1945 DALAM PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Singkatan dalam Rujukan: PUTMK: Putusan Mahkamah Konstitusi HPMKRI 1A: Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Jilid 1A Lebih terperinci
HAK ASASI MANUSIA dalam UUD Negara RI tahun 1945 Dr.Hj. Hesti HAK ASASI MANUSIA NASIONAL INTERNASIONAL LOKAL / DAERAH INTERNASIONAL dalam konteks pergaulan antar bangsa (Internasional) Penghargaan dan Lebih terperinci
KEWARGANEGARAAN Modul ke: Hak dan Kewajiban Warga Negara by Fakultas FEB Syahlan A. Sume Program Studi MANAJEMEN www.mercubuana.ac.id DESKRIPSI MODUL 6 KEWARGANEGARAAN HAK DAN KEWAJIBANWARGA NEGARA : Pada Lebih terperinci
Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Oleh: Nahrowi STKIP PGRI PGRI BLITAR 1.1 Latar Belakang Negara ialah persekutuan manusia yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan Lebih terperinci
Modul ke: Hak Dan Kewajiban Warga Negara Pada Modul ini kita akan mempelajari pengertian, asas kewarganegaraan, serta unsur kewarganegaraan, juga permasalahan dalam memperoleh status warga negara hak serta Lebih terperinci
Hak dan Kewajiban Warganegara Modul ke: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen www.mercubuana.ac.id Dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara terdapat hak dan Kewajiban Warganegara. Antara Hak Lebih terperinci
Modul ke: 06 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Hak dan Kewajiban Warga Negara Fakultas PSIKOLOGI Program Studi PSIKOLOGI Rizky Dwi Pradana, M.Si Sub Bahasan 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara 2. Asas Lebih terperinci
PENGANTAR (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN) MAKALAH KEWARGANEGARAAN : PENGANTAR (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN) NAMA : HARRY FITRI USMANTO NPM : 38412209 KELAS : 1ID08 UNIVERSITAS GUNADARMA FAKULTAS TEKNOLOGI Lebih terperinci
WARGA NEGARA Drs. H. M. Umar Djani Martasuta, M.Pd WARGA NEGARA 1. Pengertian Warganegara 2. Penentuan Kewarganegaraan 3. Problema Kewarganegaraan 4. Hak dan Kewajiban Warganegara PENGERTIAN WARGA NEGARA Lebih terperinci
Muchamad Ali Safa at INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA UUD 1945 Tap MPR Nomor III/1998 UU NO 39 TAHUN 1999 UU NO 26 TAHUN 2000 UU NO 7 TAHUN 1984 (RATIFIKASI CEDAW) UU NO TAHUN 1998 (RATIFIKASI KONVENSI Lebih terperinci
TUGAS MAKALAH WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Disusun oleh: Nama : Niko Arwenda NPM : 1C114899 Kelas : 1KA25 Dosen Lebih terperinci
KEWARGANEGARAAN IDENTITAS NASIONAL Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu Lebih terperinci
HUKUM KEWARGANEGARAAN H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI NEGARA ORGANISASI KEKUASAAN UNSUR NEGARA WILAYAH PEMERINTAH YANG BERDAULAT RAKYAT PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN ISTILAH-ISTILAH WARGA NEGARA Warga suatu Lebih terperinci
Ringkasan Putusan Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tanggal 25 Maret 2010 atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan hormat Lebih terperinci
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Materi Kuliah HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (Negara dan Kedaulatan) Modul 10 Oleh : Rohdearni Tetty Yulietty Munthe, SH/08124446335 77 1. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah proses Lebih terperinci
1. Pengertian rakyat, penduduk, warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan - Rakyat adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat Lebih terperinci
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Modul ke: 06 Fakultas EKONOMI DAN BISNIS A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara B. Asas Kewarganegaraan. C. Masalah Status Kewarganegaraan. D. Syarat dan Tata Cara Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dekonsentrasi pusat di Provinsi Kepulauan Riau, Lebih terperinci
Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Kompetensi Dasar : 5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara Lebih terperinci
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.. TAHUN.. TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa warga negara merupakan Lebih terperinci
Modul ke: Kewarganegaraan Pengembangan dan Pemeliharaan sikap dan nilai-nilai kewarganegaraan Fakultas Teknik Uly Amrina ST, MM Program Studi Teknik Industri Kode : 90003 Semester 1 2 SKS Hak dan Kewajiban Lebih terperinci
IKHTISAR MATERI UAS KELAS X IRISAN MATERI KURIKULUM 2013 DAN KTSP Disusun oleh Tim MGMP PKN SMK MUH KLATEN Untuk kalangan sendiri 2017 1. Pengertian rakyat, penduduk, warga negara, kewarganegaraan, dan Lebih terperinci
asas kewarganegaraan BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada dasarnya yang di sebut warga Negara adalah orang yang berdomisili di Negaranya sendiri atau orang sebagai bagian dari suatu unsur penduduk Lebih terperinci
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA KONSEP WARGA NEGARA : ANGGOTA NEGARA ( (CITZEN, CITOYEN, STAATS BURGER) KAWULA NEGARA (WILAYAH JAJAHAN : SEMI WARGA NEGARA (SUBJAECT, SUJET, ONDERDAAN) KINI HANYA NEGARA Lebih terperinci
UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI PENDAHULUAN Pemerintah RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mensahkan UU No. 12 tentang Kewarganegaraan RI. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan Lebih terperinci
EDITOR Rakyat Dalam Suatu Negara Penduduk Bukan Penduduk Warga Negara Bukan WN KEDUDUKAN WARGA NEGARA & PERWAGA- NEGARAAN DI INDONESIA Asas Kewarganegaraan Penduduk dan Warga Negara Indonesia Undang-Undang Lebih terperinci
HAK ASASI MANUSIA by Asnedi KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANWIL SUMATERA SELATAN HAK ASASI : - BENAR - MILIK /KEPUNYAAN - KEWENANGAN - KEKUASAAN UNTUK BERBUAT SESUATU : - Lebih terperinci
UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI PENDAHULUAN Pemerinta h RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mensahkan UU No. 12 tentang Kewarganegaraan RI. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan Lebih terperinci
HUKUM KEWARGANEGARAAN H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI Isi Hukum Kewarganegaraan (UU No 12 Tahun 2006) Ꜿ Siapa yang termasuk warga negara (Pasal 2 s/d 7 UU No 12 Tahun 2006) Ꜿ Cara-cara memperoleh status kewarganegaraan Lebih terperinci
Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan Defenisi Kewarganegaraan: Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih Lebih terperinci
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA A. PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN. Defenisi kewarganegaraan secara umum yaitu hak dimana manusia tinggal dan menetap di suatu kawasan Lebih terperinci
KEWARGANEGRAAN Modul ke: WARGA NEGARA Fakultas Ekonomi & Bisnis AMYARDI, SH, SE, MM Program Studi S1 Manajemen www.mercubuana.ac.id Warga Negara Dalam resume dinyatakan bahwa Dalam UUD 1945 pasal 26 dinyatakan Lebih terperinci
Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia Oleh: R. Herlambang Perdana Wiratraman Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga Email: atau HP. 081332809123 Lebih terperinci
Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, www.bpkp.go.id Menimbang : a. bahwa negara Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia Lebih terperinci
KEWARGANEGARAAN Modul ke: KASUS KASUS KEWARGANEGARAAN by Fakultas FEB Syahlan A. Sume Program Studi MANAJEMEN www.mercubuana.ac.id Kasus Kasus Kewarganegaraan Warga Negara Setiap negara memiliki warga Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia Lebih terperinci
B A B XII HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA A. Pengertian Warga Negara Dalam UUD 1945 Amandemen tentang warga negara dan Penduduk diatur dalam pasal 26 dan pasal 27. Dalam pasal 26 mengatur apa yang telah dimaksud Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN, Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Lebih terperinci
MODUL 5 PANCASILA DASAR NEGARA DALAM PASAL UUD45 DAN KEBIJAKAN NEGARA (Penyusun: ) Standar Kompetensi : Pancasila sebagai Dasar Negara Indikator: Untuk dapat menguji pengetahuan tersebut, mahasiswa akan Lebih terperinci
NEGARA DAN WARGA NEGARA Muchamad Ali Safa at NEGARA DEMOKRASI DAN HUKUM Rakyat Kons>tusi Warga Negara Organ Negara Hukum dan Aturan Kehidupan berbangsa dan bernegara Adminitrasi negara dan Pemerintahan Lebih terperinci
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -------------- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII /MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Lebih terperinci
RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit I. PEMOHON Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Din Syamsudin Lebih terperinci
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Secara kodrati manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki identitas sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial manusia dihadapkan pada Lebih terperinci
RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit I. PEMOHON Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Din Syamsudin dan Lebih terperinci
PENGINTEGRASIAN PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Tahapan Teknis dalam menyusun Rancangan PUU dengan Alat /Pisau Analisis Parameter Kesetaraan Gender) PENGANTAR Lebih terperinci
DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA 1 MUKADIMAH Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi
Lebih terperinci
RINGKASAN PUTUSAN Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, Lebih terperinci
Contoh Kartu Ucapan Bahasa Inggris Berbagai Situasi By admin Categories : Functional Text Contoh kartu ucapan bahasa Inggrisberikut ditulis untuk keperluan yang berbeda. Sebagai bentuk pemahaman GREETING Lebih terperinci
1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitandengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan. Lebih terperinci
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Lebih terperinci
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM ASPEK POLITIK MAKALAH Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan DOSEN PENGAJAR Agus Syihabudin OLEH Arkan Dhanu(15012044) Gunawan Lebih terperinci
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL UNDANG UNDANG DASAR NEGARA Lebih terperinci
RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Perkara Nomor 4/PUU-V/2007 I. PEMOHON dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H. KUASA HUKUM Sumali, S.H. dkk II. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN - sebanyak 11 (sebelas) norma Lebih terperinci
Hak dan Kewajiban Warga Negara Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu : Kewarganegaraan g dalam arti Yuridis Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara Lebih terperinci
PERUBAHAN UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN PERUBAHAN UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN A. UNDANG UNDANG DASAR 1945 Bab 1 : BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan Lebih terperinci
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan Lebih terperinci
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia Mukadimah Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan Lebih terperinci
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Disajikan dalam kegiatan pembelajaran untuk Australian Defence Force Staff di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Indonesia 10 September 2007 Lebih terperinci
RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Nomor 69/PUU-XIII/2015 Hak Milik dan Hak Guna Bangunan Terhadap Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing I. PEMOHON Ike Farida II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Indonesia merupakan negara hukum yang menyadari, mengakui, dan menjamin hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan Lebih terperinci
PERNYATAAN UMUM TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA MUKADIMAH Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan Lebih terperinci
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin Lebih terperinci
Modul ke: Pendidikan Kewarganegaraan Berisi tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Fakultas Fakultas Ilmu Komunikasi Dosen : Sukarno B N, S.Kom, M.Kom Program Studi Hubungan Masyarakat A. Pengertian Hak Lebih terperinci
STATUS PERKAWINAN INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN PERKAWINAN (Analisis Kasus WNI Yang Menikah Dengan Warga Negara Prancis di Jepang) A. Latar Belakang Masalah Seorang WNI menikah dengan warga Negara Prancis Lebih terperinci
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA I. UMUM Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status Lebih terperinci
RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 43/PUU-XV/2017 Wilayah Jabatan Notaris I. PEMOHON Donaldy Christian Langgar II. OBJEK PERMOHONAN Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Lebih terperinci
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Nomor Lebih terperinci
RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 42/PUU-XI/2013 Tentang Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pengurangan Masa Tahanan Bagi Tindak Pidana Umum, Pemeriksaan Cepat dan Restorative Justice I. PEMOHON Fahmi Ardiansyah Lebih terperinci
FAKTA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN Dosen Nama : Dr. Abidarin Rosyidi, MMA :Ratna Suryaningsih Nomor Mahasiswa : 11.11.5435 Kelompok : E Program Studi dan Jurusan : S1 Sistem Informatika STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA Lebih terperinci
Video yang berhubungan