Makalah tentang KESEIMBANGAN hak dan KEWAJIBAN

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

dokumen-dokumen yang mirip

Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Mengetahui lebih banyak hak dan kewajiban sebagai warga negara Fakultas FAKULTAS RINA KURNIAWATI, SHI, MH Program Studi http://www.mercubuana.ac.id DEFINISI Pengertian

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UUD 1945 Disusun Oleh : Nama : Ahmad Indra Fatuki NPM : 10210390 Kelas : 2EA13 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma HAK DAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia adalah suatu Negara demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari warga negara. Warga negara disini sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara.

Lebih terperinci

MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga saya

Lebih terperinci

Modul ke: Hak dan Kewajiban Warga Negara Fakultas Rusmulyadi, M.Si. Program Studi www.mercubuana.ac.id Pengertian Warga Negara Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) Warga Negara didefinisikan sebagai

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Fakultas TEKNIK Martolis, MT Program Studi Teknik Mesin NEGARA = State (Inggris), Staat (Belanda),Etat (Perancis) Organisasi tertinggi

Lebih terperinci

WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA, PENDUDUK, DAN BUKAN PENDUDUK 1 WARGA NEGARA Warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, yaitu hubungan hak

Lebih terperinci

Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Fakultas 06Teknik Yayah Salamah, SPd. MSi. Program Studi MKCU A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk melakukan

Lebih terperinci

Modul ke: 06Fakultas Matsani EKONOMI DAN BISNIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Hak & Kewajiban Warganegara, SE.,MM. Program Studi AKUNTANSI PENGERTIAN Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah penduduk

Lebih terperinci

Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MATAKULIAH KEWARGANEGARAAN Fakultas Teknik Muhamad Rosit, M.Si. Program Studi Teknik Sipil www.mercubuana.ac.id Pengertian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lebih terperinci

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945-59 - - 60 - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERUBAHAN KEDUA

Lebih terperinci

86 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Materi Kuliah HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia) Modul 11 Oleh : Rohdearni Tetty Yulietty Munthe, SH/08124446335 86 87 1. Tujuan Pembelajaran

Lebih terperinci

40 14 Hak Konstitusional SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA dalam KENALI HAK ANDA Rumpun Kompilasi oleh Komnas Perempuan I. Hak Atas Kewarganegaraan 1. Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D (4) 2. Hak atas

Lebih terperinci

AMANDEMEN II UUD 1945 (Perubahan tahap Kedua/pada Tahun 2000) Perubahan kedua terhadap pasal-pasal UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan tahap kedua ini ini dilakukan terhadap beberapa

Lebih terperinci

PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan

Lebih terperinci

Title? Author Riendra Primadina Details [emo:10] apa ya yang di maksud dengan nilai instrumental? [emo:4] Modified Tue, 09 Nov 2010 14:10:06 GMT Author Comment Hafizhan Lutfan Ali Comments Jawaban nya...

Lebih terperinci

ANALISIS UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN Pasal 19 s/d 37 Tugas untuk memenuhi Mata Kulia Pendidikan Kewarganegaraan Yang dibina oleh Bapak Gatot Isnani Oleh Kelompok Ihwan Firdaus Ma rifatun Nadhiroh

Lebih terperinci

WARGANEGARA DAN KEWARGANEGARAAN DASAR HUKUM Pasal 26 UUD 1945 UU no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan KEWARGANEGARAAN Keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang

Lebih terperinci

KEWARGANEGARAAN IDENTITAS NASIONAL Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu

Lebih terperinci

Mata Kuliah Kewarganegaraan Modul ke: HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA Fakultas EKONOMI DAN BISNIS Panti Rahayu, SH, MH Program Studi MANAJEMEN http://www.mercubuana.ac.id Warga negara: anggota atau bangsa

Lebih terperinci

Jamuan Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian Semarang Jogjakarta Plaza Hotel, 16 18 Mei 2017 MAKALAH INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (HAM) Oleh: Despan Heryansyah,

Lebih terperinci

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA KELOMPOK 2: 1. Hendri Salim (13) 2. Novilia Anggie (25) 3. Tjandra Setiawan (28) SMA XAVERIUS BANDAR LAMPUNG 2015/2016 Hakikat Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Warga Negara

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016 Korelasi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu I. PEMOHON Hery Shietra, S.H...... selanjutnya disebut

Lebih terperinci

KEWARGANEGARAAN Modul ke: Fakultas 06FEB SYAMSUNASIR, S.SOS., M. M. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Program Studi Management PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Menurut KBBI, Warga Negara adl penduduk

Lebih terperinci

BAB II PEMBAHASAN A. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat

Lebih terperinci

Modul ke: 06 Bethriza Fakultas Teknik KEWARGANEGARAAN Hak dan Kewajiban Warga Negara Hanum ST., MT Program Studi Teknik Elektro 5 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS; 1. MENJELASKAN

Lebih terperinci

R U J U K A N UNDANG UNDANG DASAR 1945 DALAM PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Singkatan dalam Rujukan: PUTMK: Putusan Mahkamah Konstitusi HPMKRI 1A: Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Jilid 1A

Lebih terperinci

HAK ASASI MANUSIA dalam UUD Negara RI tahun 1945 Dr.Hj. Hesti HAK ASASI MANUSIA NASIONAL INTERNASIONAL LOKAL / DAERAH INTERNASIONAL dalam konteks pergaulan antar bangsa (Internasional) Penghargaan dan

Lebih terperinci

KEWARGANEGARAAN Modul ke: Hak dan Kewajiban Warga Negara by Fakultas FEB Syahlan A. Sume Program Studi MANAJEMEN www.mercubuana.ac.id DESKRIPSI MODUL 6 KEWARGANEGARAAN HAK DAN KEWAJIBANWARGA NEGARA : Pada

Lebih terperinci

Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Oleh: Nahrowi STKIP PGRI PGRI BLITAR 1.1 Latar Belakang Negara ialah persekutuan manusia yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan

Lebih terperinci

Modul ke: Hak Dan Kewajiban Warga Negara Pada Modul ini kita akan mempelajari pengertian, asas kewarganegaraan, serta unsur kewarganegaraan, juga permasalahan dalam memperoleh status warga negara hak serta

Lebih terperinci

Hak dan Kewajiban Warganegara Modul ke: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen www.mercubuana.ac.id Dalam Kehidupan Berbangsa dan bernegara terdapat hak dan Kewajiban Warganegara. Antara Hak

Lebih terperinci

Modul ke: 06 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Hak dan Kewajiban Warga Negara Fakultas PSIKOLOGI Program Studi PSIKOLOGI Rizky Dwi Pradana, M.Si Sub Bahasan 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara 2. Asas

Lebih terperinci

PENGANTAR (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN) MAKALAH KEWARGANEGARAAN : PENGANTAR (PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN) NAMA : HARRY FITRI USMANTO NPM : 38412209 KELAS : 1ID08 UNIVERSITAS GUNADARMA FAKULTAS TEKNOLOGI

Lebih terperinci

WARGA NEGARA Drs. H. M. Umar Djani Martasuta, M.Pd WARGA NEGARA 1. Pengertian Warganegara 2. Penentuan Kewarganegaraan 3. Problema Kewarganegaraan 4. Hak dan Kewajiban Warganegara PENGERTIAN WARGA NEGARA

Lebih terperinci

Muchamad Ali Safa at INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA UUD 1945 Tap MPR Nomor III/1998 UU NO 39 TAHUN 1999 UU NO 26 TAHUN 2000 UU NO 7 TAHUN 1984 (RATIFIKASI CEDAW) UU NO TAHUN 1998 (RATIFIKASI KONVENSI

Lebih terperinci

TUGAS MAKALAH WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Disusun oleh: Nama : Niko Arwenda NPM : 1C114899 Kelas : 1KA25 Dosen

Lebih terperinci

HUKUM KEWARGANEGARAAN H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI NEGARA ORGANISASI KEKUASAAN UNSUR NEGARA WILAYAH PEMERINTAH YANG BERDAULAT RAKYAT PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN ISTILAH-ISTILAH WARGA NEGARA Warga suatu

Lebih terperinci

Ringkasan Putusan Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tanggal 25 Maret 2010 atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dengan hormat

Lebih terperinci

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Materi Kuliah HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (Negara dan Kedaulatan) Modul 10 Oleh : Rohdearni Tetty Yulietty Munthe, SH/08124446335 77 1. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah proses

Lebih terperinci

1. Pengertian rakyat, penduduk, warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan - Rakyat adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat

Lebih terperinci

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Modul ke: 06 Fakultas EKONOMI DAN BISNIS A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara B. Asas Kewarganegaraan. C. Masalah Status Kewarganegaraan. D. Syarat dan Tata Cara

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dekonsentrasi pusat di Provinsi Kepulauan Riau,

Lebih terperinci

Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 5. Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Kompetensi Dasar : 5.1. Mendeskripsikan kedudukan warga negara

Lebih terperinci

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.. TAHUN.. TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa warga negara merupakan

Lebih terperinci

Modul ke: Kewarganegaraan Pengembangan dan Pemeliharaan sikap dan nilai-nilai kewarganegaraan Fakultas Teknik Uly Amrina ST, MM Program Studi Teknik Industri Kode : 90003 Semester 1 2 SKS Hak dan Kewajiban

Lebih terperinci

IKHTISAR MATERI UAS KELAS X IRISAN MATERI KURIKULUM 2013 DAN KTSP Disusun oleh Tim MGMP PKN SMK MUH KLATEN Untuk kalangan sendiri 2017 1. Pengertian rakyat, penduduk, warga negara, kewarganegaraan, dan

Lebih terperinci

asas kewarganegaraan BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada dasarnya yang di sebut warga Negara adalah orang yang berdomisili di Negaranya sendiri atau orang sebagai bagian dari suatu unsur penduduk

Lebih terperinci

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA KONSEP WARGA NEGARA : ANGGOTA NEGARA ( (CITZEN, CITOYEN, STAATS BURGER) KAWULA NEGARA (WILAYAH JAJAHAN : SEMI WARGA NEGARA (SUBJAECT, SUJET, ONDERDAAN) KINI HANYA NEGARA

Lebih terperinci

UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI PENDAHULUAN Pemerintah RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mensahkan UU No. 12 tentang Kewarganegaraan RI. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan

Lebih terperinci

EDITOR Rakyat Dalam Suatu Negara Penduduk Bukan Penduduk Warga Negara Bukan WN KEDUDUKAN WARGA NEGARA & PERWAGA- NEGARAAN DI INDONESIA Asas Kewarganegaraan Penduduk dan Warga Negara Indonesia Undang-Undang

Lebih terperinci

HAK ASASI MANUSIA by Asnedi KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANWIL SUMATERA SELATAN HAK ASASI : - BENAR - MILIK /KEPUNYAAN - KEWENANGAN - KEKUASAAN UNTUK BERBUAT SESUATU : -

Lebih terperinci

UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI PENDAHULUAN Pemerinta h RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mensahkan UU No. 12 tentang Kewarganegaraan RI. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan

Lebih terperinci

HUKUM KEWARGANEGARAAN H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI Isi Hukum Kewarganegaraan (UU No 12 Tahun 2006) Ꜿ Siapa yang termasuk warga negara (Pasal 2 s/d 7 UU No 12 Tahun 2006) Ꜿ Cara-cara memperoleh status kewarganegaraan

Lebih terperinci

Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan Defenisi Kewarganegaraan: Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah warga negara lebih

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA A. PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN. Defenisi kewarganegaraan secara umum yaitu hak dimana manusia tinggal dan menetap di suatu kawasan

Lebih terperinci

KEWARGANEGRAAN Modul ke: WARGA NEGARA Fakultas Ekonomi & Bisnis AMYARDI, SH, SE, MM Program Studi S1 Manajemen www.mercubuana.ac.id Warga Negara Dalam resume dinyatakan bahwa Dalam UUD 1945 pasal 26 dinyatakan

Lebih terperinci

Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia Oleh: R. Herlambang Perdana Wiratraman Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga Email: atau HP. 081332809123

Lebih terperinci

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, www.bpkp.go.id Menimbang : a. bahwa negara

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia

Lebih terperinci

KEWARGANEGARAAN Modul ke: KASUS KASUS KEWARGANEGARAAN by Fakultas FEB Syahlan A. Sume Program Studi MANAJEMEN www.mercubuana.ac.id Kasus Kasus Kewarganegaraan Warga Negara Setiap negara memiliki warga

Lebih terperinci

B A B XII HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA A. Pengertian Warga Negara Dalam UUD 1945 Amandemen tentang warga negara dan Penduduk diatur dalam pasal 26 dan pasal 27. Dalam pasal 26 mengatur apa yang telah dimaksud

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN, Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Lebih terperinci

MODUL 5 PANCASILA DASAR NEGARA DALAM PASAL UUD45 DAN KEBIJAKAN NEGARA (Penyusun: ) Standar Kompetensi : Pancasila sebagai Dasar Negara Indikator: Untuk dapat menguji pengetahuan tersebut, mahasiswa akan

Lebih terperinci

NEGARA DAN WARGA NEGARA Muchamad Ali Safa at NEGARA DEMOKRASI DAN HUKUM Rakyat Kons>tusi Warga Negara Organ Negara Hukum dan Aturan Kehidupan berbangsa dan bernegara Adminitrasi negara dan Pemerintahan

Lebih terperinci

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -------------- KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XVII /MPR/1998 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Lebih terperinci

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit I. PEMOHON Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Din Syamsudin

Lebih terperinci

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Secara kodrati manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki identitas sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial manusia dihadapkan pada

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 38/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit I. PEMOHON Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Din Syamsudin dan

Lebih terperinci

PENGINTEGRASIAN PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Tahapan Teknis dalam menyusun Rancangan PUU dengan Alat /Pisau Analisis Parameter Kesetaraan Gender) PENGANTAR

Lebih terperinci

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA 1 MUKADIMAH Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi

Lebih terperinci

RINGKASAN PUTUSAN Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,

Lebih terperinci

Contoh Kartu Ucapan Bahasa Inggris Berbagai Situasi By admin Categories : Functional Text Contoh kartu ucapan bahasa Inggrisberikut ditulis untuk keperluan yang berbeda. Sebagai bentuk pemahaman GREETING

Lebih terperinci

1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitandengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan.

Lebih terperinci

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang

Lebih terperinci

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM ASPEK POLITIK MAKALAH Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan DOSEN PENGAJAR Agus Syihabudin OLEH Arkan Dhanu(15012044) Gunawan

Lebih terperinci

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM SATU NASKAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL UNDANG UNDANG DASAR NEGARA

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Perkara Nomor 4/PUU-V/2007 I. PEMOHON dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H. KUASA HUKUM Sumali, S.H. dkk II. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN - sebanyak 11 (sebelas) norma

Lebih terperinci

Hak dan Kewajiban Warga Negara Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu : Kewarganegaraan g dalam arti Yuridis Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara

Lebih terperinci

PERUBAHAN UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN PERUBAHAN UUD 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN A. UNDANG UNDANG DASAR 1945 Bab 1 : BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan

Lebih terperinci

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan

Lebih terperinci

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia Mukadimah Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan

Lebih terperinci

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Disajikan dalam kegiatan pembelajaran untuk Australian Defence Force Staff di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Indonesia 10 September 2007

Lebih terperinci

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Nomor 69/PUU-XIII/2015 Hak Milik dan Hak Guna Bangunan Terhadap Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing I. PEMOHON Ike Farida II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Indonesia merupakan negara hukum yang menyadari, mengakui, dan menjamin hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan

Lebih terperinci

PERNYATAAN UMUM TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA MUKADIMAH Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin

Lebih terperinci

Modul ke: Pendidikan Kewarganegaraan Berisi tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Fakultas Fakultas Ilmu Komunikasi Dosen : Sukarno B N, S.Kom, M.Kom Program Studi Hubungan Masyarakat A. Pengertian Hak

Lebih terperinci

STATUS PERKAWINAN INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN PERKAWINAN (Analisis Kasus WNI Yang Menikah Dengan Warga Negara Prancis di Jepang) A. Latar Belakang Masalah Seorang WNI menikah dengan warga Negara Prancis

Lebih terperinci

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA I. UMUM Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 43/PUU-XV/2017 Wilayah Jabatan Notaris I. PEMOHON Donaldy Christian Langgar II. OBJEK PERMOHONAN Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Lebih terperinci

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Nomor

Lebih terperinci

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 42/PUU-XI/2013 Tentang Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pengurangan Masa Tahanan Bagi Tindak Pidana Umum, Pemeriksaan Cepat dan Restorative Justice I. PEMOHON Fahmi Ardiansyah

Lebih terperinci

FAKTA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN Dosen Nama : Dr. Abidarin Rosyidi, MMA :Ratna Suryaningsih Nomor Mahasiswa : 11.11.5435 Kelompok : E Program Studi dan Jurusan : S1 Sistem Informatika STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA

Lebih terperinci