ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut :
a. Pendidikan Dasar
1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2012-2014 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung meningkat, dari 98,98 pada tahun 2010 menjadi 101,80 di tahun 2014. Capaian APS jenjang SMP/MTs juga meningkat dari 63,21 pada tahun 2010 menjadi 76,22 di tahun 2014. Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 tampak dalam tabel berikut.
Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kota Pekalongan Tahun 2010-2014
b. Pendidikan Menengah
1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi Sekolah (APS) sekolah menengah Kota Pekalongan setiap 1.000 anak usia sekolah menengah mengalami kenaikan. Apabila pada tahun 2010 setiap 1.000 anak usia sekolah terdapat 481,6 berpartisipasi untuk sekolah di tingkat sekolah menengah, maka pada tahun 2014 naik menjadi 612,4 yang berpartisipasi bersekolah di sekolah menengah.
Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah Menurut
Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014 Per 1.000 Penduduk
c. PAUD
PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak sampai enam tahun. Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Partisipasi peserta didik PAUD di Kota Pekalongan, dari tahun 2010-2014 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 hanya 33,03%, maka pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2014 partisipasi peserta didik PAUD Kota Pekalongan adalah 49,13%. Data selengkapnya, tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.37 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan
Tahun 2010 – 2014
d. Fasilitas Pendidikan
Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya dengan indikator kondisi bangunan/ruang kelas sesuai standar nasional pendidikan. Bangunan sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat belajar karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Selama kurun waktu 2010-2013, Prosentase rombongan belajar (rombel) sekolah SD/MI dalam kondisi baik cenderung menurun dari tahun 2010-2014. Demikian pula dengan kondisi baik rombel SMP/MTs dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Untuk SMA/MA/SMK, kondisi fisik rombel dari tahun 2010- 2013 mengalami kenaikan namun turun pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota
Pekalongan Dalam Kondisi Baik
e. Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis.
Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI/SDLB dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami penurunan tetapi naik di tahun 2014. Pada tahun 2014 angka putus sekolah sebesar 0,15%. Demikian pula untuk SMP/MTs. Apabila pada tahun 2010 APS SMP/MTs sebesar 0,72%, maka pada tahun 2013 menjadi 0,22%. Pada akhir 2014 naik menjadi 0,35%. Untuk SMA/SMK/MA, apabila pada tahun 2010 sebesar 1,89% maka pada tahun 2013 turun menjadi 1,18%. Namun pada akhir tahun 2014 menjadi 2,63%
Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kota Pekalongan 2010-2014
f. Angka Kelulusan Sekolah
Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka kelulusan pda tahun 2010-2013 untuk SD/MI/SDLB relatif stabil dengan capaian 100%.
Untuk angka kelulusan sekolah SMP/MTs selama kurun waktu 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi di tahun 2014 sudah mencapai 100%. Angka kelulusan SMA/SMK/MA dari tahun 2010-2014 cenderung meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar 99,68% maka di tahun 2014 menjadi 99,93%.
Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA Kota Pekalongan
g. Angka Melanjutkan
Prosentase siswa lulusan SD/MI/SLB yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dari tahun 2010-2014 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar 100,12% maka pada tahun 2014 menjadi sebesar 102,13%. Demikian pula Prosentase lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun 2010 hanya sebesar 93,04% menjadi 98,74% di tahun 2014.
Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2014
h. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4
Kualitas pendidik ditunjukkan salah satunya dengan indikator kualifikasi jenjang pendidikan pendidik. Selama kurun waktu tahun 2010-2014, Prosentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/DIV dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Secara rata-rata, Prosentase guru yang kualifikasi S1/DIV semakin meningkat dari tahun 2010-2014, sebagaimana tertera pada tabel di bawah.
Tabel 2.43 Prosentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan
Tahun 2010-2014
2. Sosial
Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.
a. Sarana Sosial Sepeti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya, dikaitkan dengan panti sosial. Panti ini kepemilikannya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta. Selama kurun waktu 2010-2014, panti yang ada di Kota Pekalongan tidak mengalami penambahan. Status kepemilikan pun tidak berubah. 1 panti milik pemerintah dan 7 panti milik swasta. Jumlah anak yang diasuh setiap tahunnya berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan jumlah kondisi lapangan penanganan PMKS yang juga selalu berfluktuasi. Jumlah PMKS yang diasuh terbanyak adalah 827 anak pada tahun 2012 dan 2013. Secara detail kondisi ini terlihat pada tabel di bawah.
Tabel 2.77 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota
Pekalongan Tahun 2010-2014
b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Jumlah PMKS tertinggi adalah 31.274 yaitu pada tahun 2010.
Tabel 2.78 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan
Tahun 2010 – 2014
Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2011 untuk organisasi sosial berjumlah 37 unit, karang taruna berjumlah 47 unit, WPKS sebanyak 90 orang dan jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 333 orang. Selanjutnya dapat dilihat secara lengkap pada tabel di bawah.
Tabel 2.79 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013
Salah satu bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Salah satu sarana prasarana yang ada yaitu panti asuhan. Jumlah panti asuhan sampai dengan tahun 2011 berjumlah 8 unit. Dengan jumlah anak asuh mencapai 1.511 anak. Dari 8 panti tersebut, 1 diantaranya milik pemerintah dan sisanya yaitu 7 panti milik swasta.
3. Kebudayaan
Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.
Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2010-2014 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya berkisar antara 16 hingga 23 kali penyelenggaraan setiap tahunnya, dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya.
Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.
Tabel 2.116 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota
PekalonganTahun 2010-2014
(Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021)