Show
Berita Terbaru LCDC dan FH UGM Selenggarakan Career Days 2022November 14, 2022 Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan LCDC FH UGM menyelenggarakan Career Days 2022 pada Jumat (11/11) hingga Sabtu (12/11). Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Bulaksumur, … Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan LCDC FH UGM menyelenggarakan Career Days 2022 pada Jumat (11/11) hingga Sabtu (12/11). Kegiatan yang dilaksanakan … Perwakilan Speech and Law Debate Society (SPECIALITY) FH UGM yang terdiri dari Ardian Dwi Saputra (2020), Andriany Cindy Sitio (2021), dan Kenley … Delegasi Fakultas Hukum UGM yang diampu oleh Komunitas Peradilan Semu Satria Paramartha berhasil meraih predikat Juara Umum dalam Kompetisi Peradilan Semu Militer … Kuliah Tamu bagi mahasiswa sarjana kembali diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM pada Jumat (28/10) di Ruang III.1.1 Gedung III Fakultas Hukum. Tema … Indonesiabaik.id - Setelah demonstrasi besar-besaran menolak disahkannya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo akhirnya membuka suara pada Jumat (9/10/2020). Dalam konferensi persnya, ia mempersilakan masyarakat yang keberatan dengan UU Cipta Kerja untuk mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi mengatakan melakukan uji materi ke MK atas suatu UU merupakan langkah yang sesuai sistem tata negara di Indonesia. Apa Itu Judicial Review?Dilansir laman Indonesia.go.id, judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Siapa yang bisa mengajukan judicial review?Pemohon judicial review adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Seseorang yang bisa mengajukan yaitu:
Ketentuan BerkasMasih dari laman Indonesia.go.id, permohonan yang diajukan ke MK harus ditulis dalam bahasa Indonesia baku, ditandatangani oleh pemohon/kuasanya dan dibuat dalam 12 rangkap. Permohonan yang dibuat harus memuat jenis perkara yang dimaksud, disertai bukti pendukung dengan sistematika:
Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang juga dapat diajukan dalam bentuk dokumen elektronik yang terjamin validitasnya. Permohonan juga dilengkapi dengan daftar alat bukti sebagai alat kontrol dalam penerimaan berkas oleh kepaniteraan. Permohonan dan alat bukti juga harus disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa flash disk, cakram padat (compact disk), atau yang sejenisnya untuk tujuan pengarsipan perkara. Selain itu, perlu juga diketahui tentang pemberian salinan permohonan saat memasukkan berkas permohonan ke MK untuk pengujian undang-undang:
Mengapa UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat?Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU -XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan 'inkonstitusional bersyarat'. Putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Omnibus Law diberikan MK karena UU ini dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur.
Judicial review kemana?Pihak yang Berhak Mengajukan Judicial Review
Dalam hal yang hendak diuji adalah materi muatan undang-undang terhadap UUD 1945, maka permohonan judicial review diajukan ke MK.
Putusan MK UU Cipta Kerja nomor berapa?UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Apakah UU Cipta Kerja masih tetap berlaku ketika dinyatakan inkonstitusional bersyarat?UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini”.
|
Judicial review UU Cipta Kerja pdf
Pos Terkait
Copyright © 2024 toptenid.com Inc.
