Kepala BKPM Bahlil Lahadalia - - Foto: dok BKPM
Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan investasi menjadi kunci bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru. Hal ini sejalan dengan paradigma pemerintah yang menginginkan investasi padat karya, bukan hanya padat modal.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan mengupayakan target investasi sebesar Rp708 triliun di 2020 demi menciptakan lapangan pekerjaan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
"Tenaga kerja existing (pencari kerja) tujuh juta, angkatan kerja per tahun 2,5 juta. Dengan adanya covid-9 ada sekitar enam sampai tujuh juta (pengangguran). Negara harus siapkan lapangan kerja. Pintu masuk untuk menyiapkan lapangan kerja tersebut adalah investasi," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa, 22 September 2020.
Untuk mendorong investasi, pemerintah telah memberikan kewenangan pada BKPM untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan pada investor melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019.Payung hukum tersebut mengatur jenis izin-izin usaha di 22 kementerian/lembaga kini dilimpahkan ke BKPM agar satu pintu. Pelimpahan ini juga diyakini akan mempercepat proses perizinan yang diajukan oleh investor.
Di sisi lain, BKPM juga melakukan strategi jemput bola di masing-masing sektor yang diminati investor misalnya Korea Selatan. Rencananya, Bahlil dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan terbang ke Korea Selatan untuk memfinalisasi investasi pembangunan pabrik baterai lithium (electric vehicle/EV battery) di Tanah Air.
"Saya besok dengan Pak Erick ke Korea untuk menyelesaikan persoalan hilirisasi EV battery," pungkas dia.
Editor : Desi Angriani
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan hasil investasi sepanjang 2014 hingga 2018 telah menciptakan 6,3 juta lapangan kerja baru. Tahun lalu, total Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat mencapai mencapai Rp 721,3 triliun.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan pembukaan lapangan kerja bakal berdampak kepada pendapatan masyarakat. "Terutama untuk investasi sektor orientasi ekspor dan substitusi barang atau jasa impor," kata Thomas di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/3).
Pembukaan lapangan kerja baru tak hanya tercipta dari investasi yang masuk ke BKPM. Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menekankan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah penambahan 10 juta lapangan kerja baru. Hingga saat ini, target yang telah tercapai sebesar 9,4 juta lapangan kerja, termasuk hasil investasi.
(Baca: Sanggah Klaim Prabowo, JK: Investasi Unicorn Ciptakan Lapangan Kerja)
Bambang menjelaskan penciptaan lapangan kerja terbanyak berasal dari investasi. Namun, dia berharap supaya penambahan lapangan kerja ini tidak mengandalkan perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perekrutan tenaga kerja harus lebih banyak berasal dari perusahaan swasta untuk mengejar target pemerintah.
"Baik investasi baru atau ekspansi, perusahaan yang ada harus terus bertambah jangan sampai investasi kabur ke luar negeri," ujar Bambang.
Advertising
Advertising
Dia juga menyoroti porsi pengangguran yang masih mencapai 7 juta orang berdasarkan survei angkatan kerja tahun 2018. Pemerintah dan pelaku usaha harus bersinergi menjaga kesesuaian suplai tenaga kerja untuk kebutuhan industri. Saat ini saja sudah ada anomali sulitnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencari kerja, dibandingkan alumni Sekolah Menengah Atas (SMA).
(Baca: Jokowi Minta Percepatan Investasi Industri Hilir)
Terkait upaya meningkatkan investasi, Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan HAM Wiranto menegaskan keamanan menjadi aspek penting. Indonesia merupakan negara teraman kesembilan untuk penanaman modal. Hal ini yang harus dipromosikan kepada investor.
Investasi bisa menciptakan lapangan kerja, tambahan devisa, dan pendapatan masyarakat yang berujung kepada tingkat kesejahteraan yang tinggi. "Kalau masyarakat sejahtera, terorisme tidak bisa masuk," ujarnya. Menurutnya, terorisme yang muncul menyasar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Sebab, cuci otak teroris menggunakan senjata yang mengedepankan gerakan antikemapanan bagi orang-orang yang merasa termarjinalkan.
(Baca: Ada Program Wirausaha, 800 Ribu Penerima PKH Ditarget Lulus Tahun Ini)
Melambatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan kinerja berbagai sektor usaha mengalami penurunan cukup drastis. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor usaha.
Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan tentunya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Karena itu, kondisi demikian perlu diperhatikam oleh pemerintah.
“Ini seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah agar segera mencari solusinya. Meningkatkan investasi di sektor riil merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru,” kata Eny di Jakarta, Jumat (10/7).
Menurut dia, investasi di sektor riil seperti pertanian dan industri memiliki potensi besar menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terlebih dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kedua sektor tersebut merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Rinciannya terdiri atas sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 39,5 juta orang. Sementara sektor industri terutama manufaktur 15,4 juta orang.
“Namun, jika pemerintah tidak memiliki kebijakan yang solutif, maka bukan tidak mungkin pemutusan hubungan kerja masih akan terus berlanjut. Apalagi tren ekonomi saat ini juga belum menujukkan adanya perbaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Enny mengatakan, kebijakan tersebut tentunya juga perlu didukung kondisi iklim investasi yang sehat dan kondusif. Pemerintah supaya menjaga iklim investasi tersebut agar investor tertarik untuk menanamkan modal dan menyimpan dananya di dalam negeri.
Merespon pertumbuhan ekonomi tahun ini, Enny memprediksi, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 akan mencapai 5,2% hingga 5,3%. Laju tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang ditetapkan sebesar 5,4%.
“Pemerintah jangan hanya sekadar mengejar target pertumbuhan ekonomi. Namun, juga perlu menyikapi target tersebut harus diikuti target lainnya yakni menurunkan angka pengangguran. Karena itu, perlu restrukturisasi lagi pada politik anggarannya, agar anggaran dan investasi lebih diarahkan ke sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya. [*]
Dok. SHUTTERSTOCK
Ilustrasi ekonomi sirkular
JAKARTA, KOMPAS.com - Investasi hijau dalam ekonomi sirkular bisa menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di Indonesia pada 2030. Dari jumlah itu, 75 persennya atau sebanyak 3,3 juta pekerjaan diperuntukkan bagi tenaga kerja perempuan.
Hal itu disampaikan Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Medrilzam dalam webinar "Transisi Ekonomi Hijau", Kamis (6/1/2022).
Baca juga: Jika Tak Terapkan Ekonomi Hijau, Indonesia Sulit Jadi Negara Maju 2045
Selain membuka lapangan kerja baru, investasi hijau dalam ekonomi sirkular juga dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga sekitar Rp 593 triliun-Rp 638 triliun di 2030.
"Ada penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru kalau misalnya ini kita laksanakan dengan baik. Dari hasil kajian yang sudah kami buat, ternyata sirkular ekonomi bila diterapkan kontribusi PDB ini sangat besar, hampir 600 triliun," kata Medrilzam seperti dikutip dari Antaranews.com, Kamis (6/1/2022).
Baca juga: Strategi BEI Tingkatkan Investasi Hijau di Pasar Modal
Dengan ekonomi sirkular, lanjutnya, akan mengurangi limbah sebesar 18 persen-52 persen dibandingkan business as usual pada 2030. Dengan demikian, berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 126 juta ton karbon dioksida.
"Ini kesannya seperti mimpi, tapi di luar negeri sudah mulai mengarah ke sana. Sudah ada beberapa negara mulai mendeklarasikan bahwa hampir semua produk-produknya dihasilkan dari proses sirkular ekonomi," lanjut Medrilzam.
Baca juga: Erick Thohir Minta BUMN Energi Bertranformasi ke Ekonomi Hijau
Jika Tak Terapkan Ekonomi Hijau, Indonesia Sulit Jadi Negara Maju 2045
Sebelumnya, medrilzam mengatakan jika Indonesia sulit mencapai target sebagai negara maju 2045 seperti dicanangkan Presiden Joko Widodo jika tidak menerapkan ekonomi hijau.
Ekonomi hijau menjadi model pembangunan yang dapat mencegah perubahan iklim lebih lanjut agar lingkungan tidak rusak dan tidak merugikan Indonesia.
"Kalau kita masih melakukan business as usual (tidak berubah) ini akan meningkatkan emisi kita, walaupun intensitas emisi gas rumah kaca kita menurun, tapi kelihatannya proyeksi emisi kita akan banyak didominasi oleh sektor energi dan ini perlu disikapi dengan baik," kata Medrizal, seperti dikutip dari Antaranews.com, Kamis.