Doni Setyawan | Agustus 14, 2016 | Pemberontakan di Indonesia |
Pada tanggal 13 November 1926 PKI melancarkan pemberontakan di Batavia dan disusul di daerah-daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatra Barat pemberontakan PKI dilancarkan pada tanggal 1 Januari 1927. Dalam waktu yang singkat semua pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas. Akhirnya, ribuan rakyat ditangkap, dipenjara, dan dibuang ke Tanah Merah dan Digul Atas (Papua).
Beberapa tokoh berhasil meloloskan diri keluar negeri seperti Semaun dan Musso. Setelah gagalnya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, pemerintah kolonial Belanda semakin melakukan pengawasan yang ketat terhadap organisasi organisasi yang ada. Ideologi komunis di Indonesia masih tetap ada. Pasca kemederkaan, tepatnya setelah dikeluarkannya maklumat tanggal 3 November 1945 terbentuklah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Moh. Jusuf sejak tanggal Nopember 1945.
Kejadian terulang kembali
PKI melakukan pemberontakan lagi yakni pada tahun 1948 tepatnya di kota Madiun. Amir Syarifudin dengan organisasinya Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kecewa terhadap hasil perjanjian Renville kemudian bekerjasama dengan Musso memperoklamasikan Negara Soviet Republik Indonesia pada tangga 18 September 1948. Menanggapi pemberontakan tersebut, kemudian pemerintah melakukan upaya terhadap penumpasan terhadap pemberontakan tersebut. Akan tetapi sisa sisa dari PKI masih ada, pengadilan terhadap anggota PKI tidak sampai tuntas dikarenakan pada saat itu Indonesia harus menghadapi Agresi Militer Belanda II.
PKI tumbuh lagi menjadi partai yang kuat dikarenakan berbagai program sangat menarik bagi rakyat kecil terutama program land reform. Oleh karena itu pada Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, PKI termasuk 4 besar partai pemenang pemilu bersama PNI, Masyumi dan NU. PKI dibawah pimpinan DN Aidit terus mengalami kemajuan yang luar biasa. Dalam waktu yang relative singkat pengaruh PKI melampaui pengaruh partai-partai politik lainnya, sekaligus melahirkan citra sebagai partai yang memihak kepentingan rakyat. Ada beberapa hal yang menyebabkan PKI semakin berpengaruh pada masa Demokrasi Terpimpin, yaitu:
- Gagasan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis) dari presiden Seokarno member peluang bagi PKI untuk memperluas pengaruh dalam masyarakat, pemerintah maupun angkatan bersenjata.
- Terjadinya krisis politik, sosial dan ekonomi yang dimanfaatkan PKI untuk menyebarkan propaganda dan membangun simpati rakyat.
- Pembubaran Masyumi dan PSI dikarenakan banyak tokohnya yang melakukan pemberontakan, semakin memperbesar kesempatan PKI untuk memperluas pengaruhnya.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh PKI dibawah pimpinan DN Aidit antara lain:
- Membentuk Biro khusus dibawah pimpinan Syam Kamaruzaman yang bertugas merancang dan menyiapkan perebutan kekuasaan. Di samping itu juga melakukan infiltrasi ke dalam tubuhn ABRI, organisasi politik dan organisasi masa
- Menuntuk dibentuknya angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan tani yang dipersenjatai
- Melakukan latihan militer di Lubang Buaya
- Membuat kebijakan yang dianggap sebagai pro rakyat, dan seolah-olah memperjuangkan kepentingan rakyat.
- PKI mendukung dan mengirim sukarelawan saat Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia
- Aksi sepihak PKI berupa upaya mengambilalih tanah milik pihak-pihak mapan di desa dengan paksa dan menolak janji-janji bagi hasil yang lama. “Tujuh Setan Desa” karenanya dirumuskan oleh PKI, yang terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrat desa, pejabat desa jahat dan bandit desa.
- PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh AD yang tengah mempersiapkan suatu kudeta. Di sini, PKI menyodorkan “Dokumen Gilchrist” yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ditafsirkan sebagai isyarat adanya operasi dari pihak Inggris-AS dengan melibatkan our local army friend (kawan-kawan kita dari tentara setempat) untuk melakukan kudeta.
Sumber :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Sejarah Indonesia untuk SMA/MA kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Untuk materi tentang bentuk bentuk ancaman disintegrasi bangsa silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih
Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih
Para pendukung PKI dalam pemilihan umum 1955. Sumber: Wikipedia.org.
MENJELANG Kongres Nasional ke-VI, PKI menggiatkan program amal kepada rakyat. Wongso, buruh tani Desa Tombol, Klaten, Jawa Tengah, menyambut kongres dengan antusias. Resort (organisasi tingkat desa) PKI setempat saat itu sedang mengadakan kerja bakti di desanya.
“Saya ini sehidup semati dengan Palu Arit. Waktu pemilihan (1955) yang lalu, saya dengan penuh keyakinan mencoblos Palu Arit,” kata Wongso. “Pekarangan ini,” lanjutnya, “merupakan hasil perjuangan PKI. Orang-orang PKI di daerah saya adalah orang yang selalu memikirkan nasib rakyat,” ujar Wongso dilansir Harian Rakjat, 10 Agustus 1959.
Baca juga: Gaya PKI Memikat Rakyat
Advertising
Advertising
Hasil amal rakyat cukup membanggakan. Dari kegiatan sosial itu, Bintang Merah, Nomor Spesial Jilid I, (1960), mewartakan fasilitas umum yang telah dibangun: jalan raya, selokan, rumah, sekolah, bendungan, jembatan, kakus umum, pemakaman umum, pemberantasan hama tikus, dan kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Selain itu, atas permintaan rakyat setempat telah dibangun berbagai fasilitas publik lainnya mulai dari balai rakyat, lapangan olahraga, hingga masjid dan gereja.
Mulai dari buruh tani di Bireun, Aceh hingga nelayan kawasan laut Sawu di Nusa Tenggara Timur merasakan dampaknya.
Disisihkan Politik Dagang Sapi
Meski tercatat sebagai partai pemenang Pemilu 1955, PKI tidak mendapat kuasa untuk memerintah. Koalisi PNI, Masjumi dan NU, menolak bekerja sama dengan PKI dalam satu kabinet. Alasannya: perbedaan ideologi.
Presiden Sukarno tetap ingin menyertakan PKI. Dalam memoarnya Tonggak-tonggak di Perjalananku, Ali Sastroamidjojo yang menjadi formatur kabinet dan kemudian perdana menteri kena teguran keras. Sukarno mengecam kabinet yang dirancang Ali dalam Kabinet Ali II karena tidak mencerminkan semangat gotong-royong. Namun, sistem Demokrasi Parlementer saat itu tidak memberikan otoritas lebih bagi kepala negara mengintervensi kebijakan partai-partai.
Baca juga: "Say Cheese, Mr. Aidit!"
“Politik dagang sapi,” tulis Njoto, Wakil Sekretaris Jendral PKI, dalam editorial Harian Rakjat, 16 Maret 1956, “telah menyisihkan PKI dari lingkaran kekuasaan.”
Meski kecewa, PKI tidak serta merta menjadi radikal merongrong pemerintah. Program-program kabinet Ali II tetap didukung sembari menyandarkan oposisinya pada suara rakyat.
PKI Menuai
Para kader PKI di daerah berperan besar dalam menyukseskan program partai. Akar ideologi yang kuat membuat mereka terampil menerjemahkan kebijakan partai dengan menyuarakan aspirasi tiap-tiap daerah. Selain faktor ideologi, menurut Boyd Compton kader PKI di daerah adalah organisator yang digaji lebih baik di banding partai manapun.
Selain PKI, “agaknya tidak ada partai lain yang sanggup menggaji begitu besar para pegawai pentingnya di tingkat rendahan,” tulis Compton dalam surat-suratnya yang diterbitkan Kemelut Demokrasi Liberal.
Compton, peneliti politik Amerika yang pada 1955 menyaksikan jalannya pemilihan umum di Indonesia. Menurutnya, PKI menjadi salah satu kekuatan anyar yang gencar melancarkan propaganda dengan cara-cara populis. Partai ini juga mendayagunakan kadernya secara optimal untuk menggaet pemilih.
“PKI telah mencurahkan biaya besar dalam kampanye yang penuh rayuan dan gertakan ini. Dari semua penampilannya, kelihatan bahwa ia merupakan partai terkaya di Jawa Timur. Mungkin juga yang paling sukses,” tulis Compton.
Baca juga: Asal-usul Dana Partai Komunis Indonesia
Memasuki tahun 1960, hasil kerja keras dituai. Hampir di tiap penjuru negeri, panji Palu Arit berkibar. Pimpinan PKI, D.N Aidit mengklaim massa PKI di seluruh Indonesia telah mencapai 1,5 juta anggota. Di sejumlah daerah tingkat II (Cirebon di Jawa Barat, Surabaya di Jawa Timur, Surakarta, Magelang, Salatiga, dan Boyolali di Jawa Tengah), kader PKI menduduki kursi bupati atau walikota.
PKI semakin di atas angin ketika kepercayaan rakyat di daerah runtuh terhadap Masjumi dan PSI akibat keterlibatan dalam PRRI-Permesta. PKI semakin jumawa.
“Bagi rakyat daerah, PKI adalah partai konkret. Tidak umbar janji-janji palsu dan tidak ada dominasi individu,” ujar Arbi Sanit, sosiolog Universitas Indonesia kepada Historia. Itulah, kata Arbi, yang menyebabkan jumlah anggota PKI membludak.