Jelaskan dinamika arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Orde Baru

Nasihatul Mila, Fatma Vida, Depict Pristine Adi

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang sejarah perkembangan politik luar negeri Indonesia masa pasca reformasi. Politik luar negeri Indonesia merupakan setiap kebijakan Pemerintah Indonesia yang diambil dalam menjalankan hubungan dengan dunia  internasional demi mencapai tujuan nasional. Sejarah dan perkembangan politik luar negeri di Indonesia mengalami perubahan yaitu dimulai sejak awal kemerdekaan, pada masa pemerintah Soekarno dan Moh Hatta, hingga pada masa sekarang yakni pemerintahan Jokowi. Perubahan politik luar negeri Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi negara, kepemimpinan pada masa tersebut dan dinamika situasi internasional. Namun, disini penulis berfokus pada masa pasca reformasi, karena pada masa itu struktur dan strategi politik luar negeri Indonesia mulai berubah, terdapat restrukturisasi lembaga Kementerian Luar Negeri menjadi lebih terbuka dan transparan. Tulisan ini berupaya menjelaskan sejarah perkembangan politik luar negeri Indonesia pada masa pasca reformasi. Dengan tulisan ini diharapkan dapat mengetahui arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa setelah berakhirnya orde baru tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pasca reformasi masih menggunakan formula yang sama dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, namun dalam era ini demokrasi dipandang lebih ditegakkan dari pada sebelumnya. Pemerintah selalu berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan dengan situasi di dalam maupun di luar negeri dengan tetap berpegang pada prinsip bebas-aktif tanpa meninggalkan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah telah memperjuangkan berbagai kepentingan nasional terhadap dunia Internasional dengan maksud mencapai tujuan nasional.

Kata kunci: Masa Pasca Reformasi, Politik Luar Negeri

Abstract

This study examines the history of the development of Indonesia's foreign policy in the post-reform era. Indonesia's foreign policy is every policy of the Government of Indonesia taken in carrying out relations with the international world in order to achieve national goals. The history and development of foreign policy in Indonesia underwent a change that began from the beginning of independence, during the Soekarno and Moh Hatta governments, to the present, namely the Jokowi government. Changes in Indonesia's foreign policy can be influenced by state conditions, leadership at the time and the dynamics of the international situation. However, here the author focuses on the post-reform era, because at that time the structure and strategy of Indonesia's foreign policy began to change, there was a restructuring of the Ministry of Foreign Affairs institutions becoming more open and transparent. This paper seeks to explain the history of the development of Indonesia's foreign policy in the post-reform era. With this paper, it is expected to find out the direction of Indonesia's foreign policy in the period after the end of the new order. This study uses a literature study method, in which the author collects information relevant to the topic that is the object of research. The results showed that Indonesia's foreign policy in the post-reform era still used the same formula as previous governments, but in this era democracy was seen as being more enforced than before. The government is trying to make policies that must be adapted to the situation at home and abroad by sticking to the principle of free and active without leaving the aspirations of the people. That way, the government has championed various national interests towards the international world with the intention of achieving national goals.

Keywords: Foreign Policy, Post-Reformation Period

Pembahasan soal untuk mata pelajaran sejarah kelas 12 halaman 220 /Pixabay/Moinzon

Sumber: Buku Sekolah Elektronik

Konflik fanatisme yang terjadi saat itu adalah antara bangsa arab (arab qaisiyah dan yamaniyah) pada awal berdirinya dinasti abbasiyah alat kampanye y … ang cukup efektif oleh. *.

Tuliskan 5 hasil penggandaan Al-Quran yang di lakukan pada masa usman bin affan​

Salah satu kasus yang memicu konflik belanda dan penguasa bali karena berlakunya hak tawan karang yaitu ....

Mengapa pewarisan dalam hukum adat disebut sebagai suatu proses

2. jelaskan perbedaan kemajuan masa tiga kerajaan islam dengan masa klasik!

Pemberian hadiah berupa arca amoghapasa oleh raja singasari dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dalam bidang ….

Bang, mau nanya, apakah menembak sama saja dengan memanah?btw brenly sepi ya sejak libur kenaikan kelas awokaowk​

Smk elektro itu sama gak dengan smk teknik elektronika komunikasi karna di seluruh indonesia smk teknik elektro itu tidak ada.

Setelah mengalami krmajuan yang gemilang pada dinasti abbasiyah umat islam akhirnya mengalami keterpurukan hingga penguasaan wilayah wilayah islam ole … h penjajah coba jelaskan yang di alami dunia islam pada abad xix danxx.

Ada yang bilang bahwa nu itu sebagai pelopor kelompok islam moderat , apa alasannya ?.

Pemerintah Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas-aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri bebas-aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas-aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif. Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan politik luar negeri yang di lakukan pada masa orde baru adalah:

1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Sukarno meluncurkan Konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Setelah Suharto mengambil alih kekuasaan dengan Supersemar, dia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada 28 Mei 1966.
2. Memutus hubungan dengan Republik Rakyat China. Setelah peristiwa 30 September 1965, pemerintah dibawah Suharto menuduh RRC mendanai dan mendukung para pelaku dan PKI. Karena itu hubungan diplomatis dengan China diputus pada Oktober 1967. Hubungan ini baru disambung kembali pada tahun 1990.
3. Ikut serta membentuk ASEAN. Bersama dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Indonesia menandatangi Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 untuk meningkatkan kerjasama di Asia Tenggara dan melawan ancaman komunisme.
4. Menginvasi Timor Timur. Pada tahun 1974, Timor Portugis mengalami perang saudara yang berakhir dengan kemenangan Fretilin yang berhaluan kiri. Untuk menghindari kemungkinan berkembangnya komunisme di Timor Timur, Indonesia menginvasi negara itu pada tahun 1975 dengan Operasi Seroja.
5. Kembali menjadi Anggota PPB. Indonesia sempat keluar dari PPB pada tahun1965, dibawah pimpinan Sukarno yang membentuk organisasi tandingan, CONEFO. Namun setelah digantikannya Sukarno dengan Suharto, Indonesia kembali meminta untuk bergabung dengan PBB pada 19 September 1966, dan diterima kembali oleh Dewan Umum PBB pada 28 September 1966.
6. Membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja. Untuk membantu menghentikan perang saudara di Kamboja, Indonesia menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meetings pada tahun 1988 dan 1989.   

Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Republik Rakyat China, ikut serta membentuk ASEAN, menginvasi Timor Timur, kembali menjadi Anggota PPB, dan membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja.