Dpd dapat mengajukan ruu yang terkait dengan berikut ini kecuali

Tentang DPR

• DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
• Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
• Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi.
• Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden.
• Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
• Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai: 

a. APBN; b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang; atau

c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

• Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas.
• Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.
• Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
• Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Untuk proses secara lengkap dapat dilihat di Tata tertib DPR RI BAB VI

DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali?

1. Otonomi daerah
2. Pemekaran daerah
3. Pertahanan keamanan
4. Pengelolaan sumber daya alam
5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. Pertahanan keamanan.

Dilansir dari Ensiklopedia, dpd dapat mengajukan ruu yang terkait dengan hal berikut, kecuali Pertahanan keamanan.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Otonomi daerah adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. Pemekaran daerah adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. Pertahanan keamanan adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban D. Pengelolaan sumber daya alam adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Pertahanan keamanan.

Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Berikut jawaban yang paling benar dari pertanyaan: DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali?

1. Otonomi daerah
2. Pemekaran daerah
3. Pertahanan keamanan
4. Pengelolaan sumber daya alam
5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Pertahanan keamanan

Menurut Variansi.com, dpd dapat mengajukan ruu yang terkait dengan hal berikut, kecuali pertahanan keamanan.

Secara singkat, jawaban dari pertanyaan DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali? tidak ada penjelasan pembahasannya.

Namun, saya bisa memberikan kepastian bahwa jawaban mengenai pertanyaan DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali? akurat dan tepat (benar).

Kenapa? Karena jawaban tentang pertanyaan DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali? diambil dari berbagai sumber referensi terpercaya.

Selain itu, jawaban atas pertanyaan DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali? sebelum dipublikasikan dilakukan verifikasi oleh para tim editor.

Verifikasi jawaban pada pertanyaan DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali? melalui sumber buku, artikel, jurnal, dan blog yang ada di internet.

Jadi, jawaban dari pertanyaan DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali? tidak perlu diragukan lagi.

DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali?

1. Otonomi daerah
2. Pemekaran daerah
3. Pertahanan keamanan
4. Pengelolaan sumber daya alam
5. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: C. Pertahanan keamanan.

Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban C benar, dan 0 orang setuju jawaban C salah.

DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan hal berikut, kecuali pertahanan keamanan.

Pembahasan dan Penjelasan

Jawaban A. Otonomi daerah menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali.

Jawaban B. Pemekaran daerah menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan.

Jawaban C. Pertahanan keamanan menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.

Jawaban D. Pengelolaan sumber daya alam menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan.

Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah C. Pertahanan keamanan

Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.

Indonesia berperan menjadi negara penengah dalam masalah etnis rohingya dan Myanmar peran Indonesia itu sejalan dengan tujuan negara untuk​

jelaskan alasan atau latar belakang kerjasama dalam masyarakat!​

sebutkan manfaat kerjasama dalam pergaulan di sekolah!​

Kerja sama dan gotong royong apakah sama?.Tolong bantu kak​

Jawab: 4 Bagaimana perilaku dan semangat kebangsanaan bagi seorang pelajar dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa ? (Literasi Kewargaan) Jawab … :​

bagaimana pelaksanaan hukum diindonesia saat ini berdasarkan landasan hukumnya dalam uud 1945

Uraikan semangat '45 pada masa Pergerakan Nasional! ​

Apa yang terjadi jika suatu negara lebih condong ke kiri kirian atau komunis?​

Sebutkan akibat akan timbul apabila tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekolah​

Jelaskan perbedaan antara Akhlak, Moral dan Etika, beserta sumber hukumnya!