Buatlah contoh tesis untuk teks Editorial tentang penurunan harga BBM

Pada Senin 17 Nopember 2014 pemerintah telah mengumumkan kenaikkan harga BBM. Kenaikan BBM berlaku mulai 18 November 2014 pukul 00.00 WIB harga premium naik  dari harga Rp6.500 menjadi Rp8.500 sedangkan solar naik dari harga Rp5.500 menjadi Rp7.500. Kenaikan harga BBM ini lambat laun akan berimbas kepada kenaikan harga kebutuhan lainnya misalkan tarif listrik, sembako, transportasi dan lain-lain.

Sehubungan dengan kenaikan harga BBM jangan membuat anda lalu panik, frustasi atau marah-marah dan menyalahkan pemerintah karena membuat kehidupan anda menjadi sulit.  Dampak kenaikan BBM memaksa PNS khususnya yang ada di perantauan untuk lebih memperketat pos-pos pengeluaran sehari-hari. Mulai dari biaya kontrak rumah yang ikutan naik, biaya listrik, air, dan segala rupa yang membuat sang istri meminta uang belanja yang lebih dari sebelumnya.

Lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut dengan bijak? Berikut beberapa cara yang bisa ditempuh dalam menyikapi pengeluaran yang semakin besar dan berat yang  saya kutip dari m.kompasiana.com penulis Hanna Chandra sebagai berikut :

1. Mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Misalkan dengan mengubah gaya hidup kita seperti yang terbiasa jajan di luar diubah dengan memasak sendiri, atau dengan mengurangi jajan di luar. Bagi perokok yang sehari menghabiskan 2 (dua) bungkus rokok menjadi 1 (satu) bungkus atau berhenti sama sekali. Why Not?

2. Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan. Bagi yang memiliki kendaraan atau mendapat fasilitas kendaraan bisa buat janjian pergi dan pulang kerja bersama-sama.Pengeluaran harga bensin atau solar bisa lebih ringan jika ditanggung bersama-sama. Mulai dipikir-pikir lagi deh jika kita ingin menambah kendaraan.

3. Menggunakan moda transportasi non BBM, misalkan sewaktu-waktu bisa dengan bersepeda atau berjalan kaki bagi yang masih kuat dan bugar. Selain bisa menghemat pengeluaran juga membuat tubuh kita mejadi sehat dan bugar.

4. Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Misalkan mengatur waktu belanja atau rekreasi yang lebih berkualitas. Perbanyak pertemuan dengan anggota keluarga. Semakin sering kita meluangkan waktu dengan keluarga semakin baik hubungan bathin dan komunikasi  anggota keluarga.

5. Bagi PNS yang tinggal bersama keluarga akan lebih hemat kalau masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik.

Akhir kata, semoga tips tersebut di atas dapat berguna. Intinya Kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberi kita usia dengan kesehatan dan kebahagian. Mari kita tetap bekerja dengan semangat dan optimis menyosong hari–hari ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. (Agus Rodani | Kasi PKN I Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel)

tirto.id - Harga minyak mentah Indonesia semakin turun seiring dengan anjloknya Indonesian Crude Price (ICP) yang mengacu pada harga minyak mentah dunia.

Namun demikian, Pertamina belum juga menurunkan harga BBM non subsidi meski harga minyak mentah dunia tengah anjlok. Terkait hal tersebut, Media Communication Manager PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menjelaskan, pihaknya tengah mengkaji soal harga BBM non subsidi.

"Soal itu (harga BBM non subsidi) lagi di-review," kata dia kepada reporter Tirto, Kamis (3/1/2019).

Sementara itu, ketika ditanya soal kapan pengkajian soal penurunan harga BBM, Arya tidak menjelaskan lebih lanjut.

Saat ditanya apakah butuh izin pemerintah terkait kenaikan harga BBM non subsidi, Arya hanya menjelaskan pengkajian soal penurunan harga bukan soal menunggu izin dari pemerintah. Tetapi, kata dia, saat ini internal Pertamina memang tengah menggodok pengkajian soal harga BBM non subsidi.

"Enggak sih [tidak menunggu izin pemerintah] kami lagi review aja soal itu," jelas dia.

Baca juga: Konsumsi BBM Diprediksi Meningkat, Pertamina Pastikan Pasokan Aman

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga minyak dunia awal 2019, harga minyak Brent anjlok sebesar 1 persen ke 53,18 dolar AS per barel. Sebelumnya pada Desember 2018, harga minyak mentah dunia masih 54,01 dolar AS per barel.

Dari penurunan harga minyak dunia yang terus terjadi dari pertengahan tahun hingga akhir tahun 2018, membuat beberapa perusahaan sudah menurunkan harga minyak ke konsumen.

Contohnya, ExxonMobil misalnya, per 12 Desember 2018 telah menurunkan harga BBM RON 92 dari Rp11.100 menjadi Rp9.800 per liter.

Kebijakan ini disusul Shell Indonesia yang menurunkan BBM jenis regular (Oktan 90) per 13 Desember 2018. Sebelumnya, Total, AKR, Vivo, Garuda Mas juga telah menurunkan harga BBM Jenis Performance 92 dengan besaran selisih per liter masing-masing Rp750, Rp100, Rp25, dan Rp1.000.

Baca juga:

• Shell, Total dan Exxon Mobil Kembali Turunkan Harga BBM
• BPH Migas: 131 Wilayah Terpencil Sudah Nikmati BBM Satu Harga
• Benarkah Klaim Prabowo Soal Indonesia akan Impor BBM 100% di 2025?

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

PEMERINTAH telah merancang subsidi langsung tunai (SLT) plus sebagai kompensasi untuk rakyat miskin yang kena dampak kenaikan BBM. Meski besaran kenaikan harga BBM belum diumumkan, SLT plus ini efektivitasnya di lapangan sangat diragukan dan tidak produktif. Program ini sepertinya bernuansa “belas kasih“.

Masih sama dengan alasan kenaikan BBM tahun 2005 pemerintah sudah tidak dapat menanggung beban subsisdi BBM yang saat ini mencapai Rp 200 trilyun lebih akibat kenaikan harga minyak dunia yang kini telah mencapai level 122 dolar per barel. Subsidi BBM sebesar itu dinilai tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati lapisan masyarakat dari kalangan kelas menengah ke atas. Karena itu, masih seperti yang kemarin, pemerintah akan mengganti kenaikan ini dengan dana kompensasi terhadap keluarga miskin di setiap wilayah di Indonesia.

Pengalaman menunjukkan subsidi langsung tunai yang diberikan pemerintah saat menaikkan harga BBM banyak menimbulkan masalah. Selain tidak merata, bahkan banyak yang tidak tepat sasaran dan terjadi sejumlah kasus penyelewengan. Dampaknya banyak aparatur pemerintahan daerah di tingkat desa didemo warganya. Program menimbulkan kerawanan sosial yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh pemerintah.

Semua orang tahu, BBM merupakan komoditas ekonomi paling strategis dalam kehidupan masyarakat. Karenanya, kenaikan BBM akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok sehari-hari. Tentu saja harga kebutuhan pokok masyarakat akan meningkat sedangkan daya beli masyarakat semakin menurun. Alur logika ini yang digunakan pemerintah sehingga mencetuskan program kompensasi pengurangan subsidi BBM yang dapat menyentuh langsung pada masyarakat miskin.

Sudah banyak program untuk rakyat miskin diluncurkan pemerintah. Ada jaring pengaman sosial (JPS) ketika Habibie jadi presiden, ada bantuan ternak, ada kompensasi kenaikan harga BBM, tetapi rakyat miskin bertambah. Mungkin dalam menyalurkan program rakyat miskin ini pemerintah tidak melihat secara teknis di lapangan, sehingga menimbulkan implikasi yang cukup luas di daerah penerima. Efektivitas dan tepat sasarannya diragukan. Oleh karena itu, perlu ada audit menyeluruh terhadap program rakyat miskin ini.

Tanpa evaluasi dan audit program, dikhawatirkan kerawanan sosial akan semakin parah dan bisa memicu konflik horizontal.

Pemerintah sudah selayaknya mengoreksi cara penyaluran bantuan tunai semacam ini. Dari realitas empiris yang terjadi di lapangan, ternyata banyak distorsi, anomali, serta seabrek keanehan lain, yang sebenarnya bisa dieliminasi sekecil mungkin bila persiapannya cukup matang. Data yang dipakai oleh BPS termasuk Bappenas, misalnya, jelas sudah tidak akurat lagi untuk memonitor jumlah orang miskin di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah selayaknya melibatkan segenap komponen masyarakat dan kalangan yang independen dan mandiri semacam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini banyak menggeluti masalah kemiskinan.

Perlu diperkuat aspek pengawasan dan audit pengucuran dana tunai. Tidak tertutup kemungkinan dana ini akan dipolitisasi untuk kepentingan pilkada. Karenanya dalam penyaluran dana tunai ini perlu melibatkan para pengawas independen, sehingga setiap ada kecurangan akan langsung dicatat dan dilaporkan, serta ditindaklanjuti. Semuanya tentu dengan tujuan agar dana kompensasi ini dapat diterima oleh mereka yang berhak menerimanya. Jangan sampai dana ini justru mengalir ke orang miskin gadungan, atau mereka yang berpura-pura miskin, yang sebenarnya memiliki motivasi untuk mencari keuntungan sesaat. Melihat pengalaman buruk yang lalu harus ada solusi kongkret mengalihkan bantuan yang saat ini lebih bersifat belas kasihan menjadi program yang memunculkan kerja keras masyarakat.

Bali Post, 12 Mei 2008