TRIBUNNEWS.COM - Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN.
Organisasi ASEAN didirikan 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.
Dikutip dari Buku Tematik SD/MI Kelas VI Bumiku (2018) oleh Fransiska Susilawati dkk, ASEAN bertujuan menjalin kerja sama antarnegara Asia Tenggara.
ASEAN diprakarsai oleh perwakilan lima negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura), dan Marciso Ramos (Filipina).
Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok.
Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara.
Kerja sama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Digital RI Tertinggi Dibanding Negara Asean Lainnya, Jadi Bidikan Investor
Baca juga: Mengenal Tata Surya Beserta Planet-planet yang Ada di Dalamnya
Kerja Sama ASEAN
Kerja sama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut:
Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi
YOGYAKARTA – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of South East Asia Nations (ASEAN) merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967.
Dikutip VOI dari Laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kamis 22 April 2021, tujuan didirikannya ASEAN antara lain:
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan social dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara
- Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;
- Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
- Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada;
- Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.
Sejak didirikan pada 1967, ASEAN terus mengusahakan kerja sama di berbagai bidang, termasuk politik. Lantas apa saja bentuk kerja samanya? Berikut kami sajikan informasinya!
5 Kerjasama bidang politik ASEAN
1. Perjanjian ekstradisi antar negara di kawasan ASEAN
Kerja sama ini dibuat sebagai upaya untuk mengentaskan kejahatan lintas-batas seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan illegal hingga kejahatan pencucian uang.
Melalui perjanjian ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat melakukan kerja sama untuk mengembalikan tersangka ke negara asalnya untuk menjaga stabilitas politik di ASEAN.
2. Pengiriman Duta dan Konsulat
Duta dapat didefinisikan sebagai wakil negara dalam bidang politik dan pemerintah. Sementara konsulat merupakan wakil dalam bidang perdagangan atau yang lainnya.
Duta dan konsulat sangat dibutuhkan agar dapat menjadi wakil negara dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN.
3. Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir
Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free-Zone) diteken pada KTT ASEAN di Bangkok pada 15 Desemberm 1995.
Perjanjian ini bertujuan untuk melucuti senjata nuklir secara menyeluruh serta mendorong perdamaian dan keamanan internasional.
Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir juga bertujuan untuk melindungi negara-negara di kawasan ASEAN dari bahaya pencemaran lingkungan, radioaktif, dan bahan berbahaya lainnya.
4. Traktat persahabatan dan kerja sama
Dikutip dari situs resmi Kemenlu, Traktat Persahabatan dan Kerjasama ditandatangani pada tahun 1979. Traktat ini bertujuan untuk menciptakan situasi politik yang stabil di kawasan Asia Tenggara.
Perjanjian Traktat Persahabatan dan Kerja Sama mengatur mekanisme penyelesaian konflik antar negara secara damai.
5. Kerja sama kawasan yang damai, bebas dan netral
Zone of Peace Freedom and Neutrality (ZOPFAN) adalah kerja sama yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menjaga masing-masing negara tetap damai.
Kata damai mempunyai arti; bahwa setiap negara memiliki hak untuk melakukan segala tindakan secara bebas namun tidak mengingkari perjanjian yang telah ditandatangani.
Sementara netral artinya negara-negara ASEAN tidak terlibat dalam campur dan konflik yang terjadi di negara-negara lain.
Tag: ekonomi internasional nasional politik pengetahuan asean
Contoh kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang politik adalah menjadi tempat Sekretariat ASEAN dan memprakarsai sejumlah pakta kesepahaman.
Berdirinya organisasi ASEAN (Association of South East Asian Nations), sebelumnya diawali dengan adanya pertemuan lima menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara pada 5 – 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.
Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan untuk mendirikan organisasi kerja sama yang diberi nama ASEAN. Menteri luar negeri yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 adalah Adam Malik (Indonesia), Sinnathamby Rajaratnam (Singapura), Narcisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), dan Thanat Khoman (Thailand).
Baca Juga:
Tujuan berdirinya ASEAN
Tujuan berdirinya ASEAN sesuai berdasarkan Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara c. Bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional d. Meningkatkan kerja sama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara.
e. Memelihara kerja sama dengan organisasi regional dan organisasi internasional
Berikut yang merupakan contoh kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang politik:
Menjadi tempat Sekretariat ASEAN
Indonesia menyediakan tempat dan sebagai tuan rumah bagi Sekretariat ASEAN. Bersama anggota ASEAN, Indonesia membangung gedung dengan lahan seluas 11 ribu meter persegi dengan dua menara, yang masing-masing setinggi 16 lantai.
Sekretariat ASEAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta.
Memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation
Kerjasama Indonesia dengan ASEAN lainnya adalah memprakarsai berdirinya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). Institusi ini berperan penting untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, manajemen konflik, dan rekonsiliasi di kawasan.
Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi host country bagi AIPR serta terus mengupayakan agar AIPR dapat segera beroperasi secara penuh. Indonesia telah menyediakan kantor operasional AIPR di Kompleks Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Menandatangani Pakta Bebas Senjata Nuklir ASEAN
South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir, yang ditandatangani saat KTT ASEAN di Bangkok pada tahun 1995.
Sebagai langkah selanjutnya untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan segala jenis senjata pemusnah masal lainnya, ASEAN menyusun Protokol Traktat SEANWFZ.
Untuk mendorong penyelesaian isu ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ, Indonesia senantiasa mengusulkan hal-hal sebagai berikut: penandatangan dan ratifikasi bertahap dimulai dari negara yang tidak akan melakukan reservasi, memperbolehkan Tiongkok untuk meratifikasi terlebih dahulu karena Tiongkok tidak memiliki reservasi, dan meminta negara-negara ASEAN yang memiliki keberatan terhadap reservasi Nuclear Weapon State (NWS) untuk secara langsung bernegosiasi dengan negara NWS terkait.
Baca Juga:
Menandatangani Pakta Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur penyelesaian konflik diantara negara-negara pihak secara damai.
TAC ditandatangani oleh lima kepala negara pendiri ASEAN pada tahun 1979. Pada tahun 1987 TAC diamandemen untuk membuka aksesi bagi negara-negara di kawasan lain seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sampai tahun 2014, terdapat 32 (tiga puluh dua) negara, termasuk 10 negara ASEAN, yang telah mengaksesi TAC.
Mengirim pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN
Indonesia turut aktif menjaga perdamaian dunia. Dalam lingkup pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, TNI mengirim kontingen militer dalam pemerintah peralihan PBB di Kamboja.
Pasukan perdamaian tersebut bernama Kontingen Garuda yang bergabung dalam UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambodia).
Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN)
ZOPFAN merupakan kerangka perdamaian dan kerja sama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar (major powers) dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela (voluntary self-restraints).
ZOPFAN tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, namun memungkinkan keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.
Patroli bersama di perbatasan negara sesama anggota ASEAN
Sebagai negara bersahabat, antar negara ASEAN sering berpatroli bersama menjaga perbatasan antar negara. Indonesia dan Malaysia misalnya, sering melakukan patroli perbatasan di darat, laut dan udara.
Contohnya, pada Patroli Terkoordinasi Operasi Tindakan Maritim Malaysia-Indonesia, dengan dilaksanakannya patroli pemantauan udara maritim Indonesia-Malaysia di wilayah Selat Malaka dan perbatasan Indonesia – Malaysia
Dalam pelaksanaan patroli bersama bertajuk Optima Malindo 27A/18 ini, Indonesia melalui Bakamla RI melibatkan unsur udara maritim yang juga masuk dalam operasi udara Bakamla RI Bhuana Nusantara, yang nantinya akan bertugas melaksanakan pendeteksian, pengenalan dan pengintaian terhadap kapal-kapal yang dicurigai melaksanakan tindak pelanggaran di laut, serta memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR).
Melalui kerjasama Operasi Udara Patkor Optima Malindo 27A/18, diharapkan gangguan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Selat Malaka dapat diminimalisir, baik gangguan berupa pelanggaran batas wilayah, pembajakan dan perompakan di laut, keselamatan pelayaran, penyelundupan, perusakan kabel dasar laut, pelanggaran terhadap peraturan perikanan (illegal fishing), pencemaran laut, perusakan terumbu karang dan biota laut, serta pendatang tanpa ijin (illegal migrant).
Kerjasama pemberantasan terorisme
Kerja sama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme telah dilakukan sejak kurun waktu yang lama. Pertemuan KTT ASEAN ke-7 tahun 2001 di Brunei Darussalam telah mengeluarkan ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism.
SelanjutnyaKTT ke-8 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, November 2002 mengeluarkan Declaration on Terrorism. Mekanisme utama kerja sama pemberantasan terorisme di ASEAN dilakukan melalui AMMTC dan SOMTC, dimana Indonesia dipercaya menjadi lead shepherd di bidang counter terrorism sekaligus menjadi ketua Working Group on Counter Terrorism (WG-CT).
Salah satu capaian kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme adalah ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Negara Anggota ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina.
Sejak 27 Mei 2011, ACCT berlaku setelah enam Negara Anggota ASEAN (Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei) meratifikasinya. Indonesia meratifikasi ACCT melalui UU No. 5 tahun 2012 yang disahkan tanggal 9 April 2012. Pada tahun 2013, seluruh Negara ASEAN telah meratifikasi ACCT yang ditandai dengan penyerahan instrumen ratifikasi oleh Laos dan Malaysia pada Sekretariat ASEAN pada bulan Januari 2013.
ACCT disusun untuk memiliki nilai tambah dibandingkan dengan instrumen hukum internasional serupa, dengan desain yang memiliki karakteristik regional yang kuat. Kerja sama yang tertuang dalam konvensi tersebut bersifat komprehensif yang mencakup bidang pencegahan, penindakan (law enforcement), pemberantasan, dan program rehabilitasi, sebagai salah satu strategi dan pendekatan untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan terorisme serta pengungkapan jaringan terorisme.
Konvensi ini memuat berbagai bentuk kerja sama dalam bidang penanganan root causes terorisme termasuk kerja sama untuk mendorong interfaith dialogues yang merupakan gagasan/pemikiran untuk Indonesia yang telah dianut secara global.
ASEAN juga aktif menjalin kerja sama dengan negara-negara Mitra Wicara dalam upaya pemberantasan terorisme.