Tujuan utama pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan kepada golongan bumiputera adalah untuk mendapatkan tenaga terdidik dengan biaya yang murah. Pemerintah Belanda saat itu menginginkan kelak anak-anak Indonesia yang sudah diberikan pendidikan dapat menjadi pegawai Belanda yang dipengaruhi oleh budaya Barat.
Dengan demikian, maka pilihan jawaban yang tepat adalah A
Tropenmuseum
Sekolah pertanian untuk Indonesia sebagai salah satu program dari Politik Etis.
KOMPAS.com - Pada 1901, Belanda gencar membuka sekolah bagi kalangan pribumi, khususnya kelas menengah ke bawah.
Hal tersebut dilakukan karena membuka sekolah merupakan bagian dari Politik Etis, upaya balas budi kepada rakyat Indonesia setelah menerapkan sistem tanam paksa.
Selain itu, Belanda juga ingin mendidik para tenaga birokrat (pegawai negeri), dokter, dan insinyur agar dapat dipekerjakan di perusahaan atau kantor dinas tertentu.
Baca juga: Jibakutai, Pasukan Berani Mati pada Masa Jepang
Sejak tahun 1911, Belanda telah menetapkan anggaran khusus untuk membangun sekolah bagi pribumi.
Sekolah yang didirikan mulai dari sekolah rendah, menengah, hingga tingkat tinggi.
Berdirinya sekolah-sekolah buatan Belanda di Indonesia tentu bukan tanpa suatu alasan.
Kebijakan Politik Etis
Salah satu kebijakan yang diterapkan di Politik Etis adalah mengenai edukasi dan pendidikan.
Kebijakan ini sudah diterapkan sejak 1902 oleh Alexander WF Idenburg, Menteri Daerah Jajahan.
Sejak tahun tersebut, pemerintah Belanda telah membuka banyak sekali sekolah rendah bahkan di pelosok-pelosok desa.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bumiputra.
Sebelum abad ke-20, hanya sebagian orang dan kalangan tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah, seperti anak Eropa atau keturunannya, bangsawan, dan anak pejabat daerah. Namun, sejak awal abad ke-20. mereka gencar membuka sekolah yang diperuntukkan bagi kalangan bumiputera, khususnya kelas menengah ke bawah.
Berdasarkan laporan tahunan dalam Publicaties Hollandsch-Inlandsch Onderwijs-Commissie No. 3 De Overheidsuitgaven Voor Onderwijsdoeleinden in Nederlandsch-Indie tahun 1930, anggaran khusus untuk pendidikan meningkat setiap tahunnya sejak 1911 hingga 1929 baik untuk sekolah rendah, menengah, maupun tingkat tinggi.
Tentu saja itu bukan tanpa alasan mereka rela mengeluarkan banyak anggaran demi pembukaan sekolah baru. Simak alasannya di bawah ini.
Salah satu aspek kebijakan politik etis adalah edukasi atau pendidikan. Kebijakan tersebut dipraktikkan sejak 1902 oleh Alexander W.F Idenburg, selaku menteri urusan daerah jajahan. Secara umum, hal itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bumiputera.
Sejak tahun tersebut ,menurut laporan tahunan Publicaties Hollandsch Inlandsch Onderwijs Commissie No. 7 De Geographische Verspreiding Van Het Onderwijs in Nederlandsch Indie en de nog Wachtende Taak Op Onderwijsgepied tahun 1930, pemerintah membuka banyak sekali sekolah rendah bahkan di pelosok desa.
Adapun, sekolah-sekolah tersebut, seperti Sekolah Rakyat atau Volkschool, HIS atau Hollandsch Inlandsche School (sekolah rendah kalangan elite bumiputera), dan Vervolgschool, dan masih banyak lagi.
Baca Juga: 5 Fakta Pendidikan Indonesia Saat di Bawah Penjajahan Kolonial Belanda
Politik etis merupakan upaya balas budi kolonial Belanda kepada penduduk Hindia Belanda (Indonesia). Sudah begitu lama mereka mengambil dan mengeruk kekayaan alam yang ada, namun penduduknya tidak pernah sejahtera, khususnya rakyat kecil.
Sayangnya, upaya tersebut sarat akan kepentingan politik dan ekonomi bagi pemerintah kolonial Belanda, sehingga tujuan utamanya menjadi terabaikan. Meskipun sebagian anak-anak bumiputera kalangan menengah ke bawah mengenyam pendidikan dasar, tetap ada batasan, bahkan intervensi dari mereka.
Dikutip dari buku Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman karya Sumarsono, dkk (1986: 109-110), tujuan pemerintah kolonial membuka banyak sekolah agar memperoleh tenaga kerja yang murah untuk mengisi posisi pegawai rendahan di pabrik maupun dinas tertentu tingkat lokal seperti desa, distrik, dan onderdistrik.
Hal itu hanya bisa diperoleh dari penduduk bumiputera yang bisa membaca dan menulis. Sementara, pada masa itu, masih banyak orang yang buta huruf latin. Itu sebabnya, mereka yang mampu membaca dan menulis sudah bisa menjadi juru tulis di perusahaan atau kantor dinas tertentu.
Baca Juga: 5 Fakta Kramkzinnigengesticht Buitenzorg, RSJ Pertama Kolonial Belanda
Baca Artikel Selengkapnya
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.