Berikan contoh partisipasi siswa dalam pembangunan sosial budaya

Pembangunan sosial dan budaya merupakan bagian integral dari prioritas pembangunan nasional keempat yang sesuai dengan Propenas 2000–2004. Pembangunan nasional keempat terdiri dari tiga poin penting, yaitu membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.

Dikutip dari buku Pembangunan Nasional yang ditulis oleh Heliarta (2020: 2), pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan perubahan-perubahan keadaan yang lebih baik lagi. Pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut bertujuan untuk mewujudkan cita-cita untuk mendorong masyarakat atau sekumpulan individu ke arah yang lebih baik lagi.

Nah, artikel kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai pembangunan sosial budaya dan 5 contoh upaya pembangunan sosial di Indonesia.

Contoh Upaya Pembangunan Sosial Indonesia

Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dilansir dari bappenas.go.id, tujuan dari pembangunan sosial budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat.

Pembangunan sosial budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat juga dapat berperan dengan melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya pembangunan sosial budaya. Berikut 5 contoh upaya pembangunan sosial yang dapat kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia:

1. Menjaga kerukunan antar warga masyarakat.

2. Menyelesaikan masalah yang muncul di lingkungan masyarakat dengan musyawarah.

3. Membangun industri pariwisata yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya.

4. Gotong royong dalam membersihkan dan membangun lingkungan.

5. Melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun sasaran umum yang akan dicapai dalam pembangunan sosial budaya Indonesia adalah meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian kasar, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga.

Demikianlah penjelasan mengenai contoh upaya pembangunan sosial. Semoga informasi ini bermanfaat! (CHL)

Page 2

tirto.id - Dalam negara demokrasi, seperti Indonesia, setiap warga negara berhak menjalankan partisipasi politik. Partisipasi itu ditandai adanya kesempatan setiap orang menggunakan hak dalam kegiatan politik dengan baik.

Mengutip buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016) terbitan Kemdikbud, pengertian partisipasi partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri atau dorongan dari pihak lain, dan bertujuan memengaruhi keputusan politik yang akan dibuat pemerintah agar bisa menguntungkannya.

Adapun menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries (1997: 3), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.

Partisipasi tersebut bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi Politik di Sekolah dan Contohnya

Bentuk dan intensitas dari partisipasi politik sangat beragam. Partisipasi politik dapat dilakukan dari tingkatan pasif hingga yang aktif.

Selain itu, partisipasi politik dapat diterapkan di mana pun serta dalam berbagai bentuk perilaku anggota masyarakat. Kendati demikian, partisipasi dan perilaku politik tetap harus mengacu norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Partisipasi ini bahkan sudah bisa dilakukan dari usia dini, seperti dimulai dari lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah dapat menunjukkan partisipasi politiknya dalam kegiatan keorganisasian.

Sebagai contoh, di tingkat sekolah menengah kini terdapat pula organisasi sekolah yang berfungsi mirip lembaga eksekutif dan legislatif. Organisasi tersebut yaitu Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK).

OSIS bertindak selaku "lembaga eksekutif" yang memiliki serangkaian agenda untuk para siswa di sekolah. MPK berperan layaknya "lembaga legislatif" yang turut berperan mengoreksi kinerja OSIS apabila terjadi penyimpangan.

Partisipasi politik para siswa bisa dijalankan mulai dari pemilihan ketua masing-masing organisasi, hingga penyampaian pendapat dalam musyarawah di masa kerja periode anggota organisasi yang bersangkutan.

Di samping itu, keterlibatan siswa dalam proses pemilihan ketua di organisasi sekolah lainnya juga merupakan partisipasi politik. Organisasi semacam Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, Paskibra, dan sebagainya bisa menjadi ajang partisipasi politik bagi para siswa.

Di lain sisi, ada kalanya para siswa mengalami kendala dalam menyampaikan usulan atau sarannya kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan.

Dalam koteks ini, penyampaian aspirasi politik bisa dilakukan melalui pembuatan majalah dinding, buletin sekolah, dan media lainnya. Dengan demikian, pembelajaran politik dan pelaksanaan dari hak partisipasi bisa didapatkan oleh siswa di sekolah dari beragam saluran.

Meskipun demikian, penyampaian aspirasi dan partisipasi politik yang dilakukan para siswa tetap harus sesuai aturan.

Setiap siswa mesti memerhatikan ketentuan dan norma yang tertuang melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, peraturan sekolah tentang tata tertib siswa, dan sebagainya.

Baca juga:

• Apa Saja Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara?
• Pengamalan Pancasila Sila ke-1 di Lingkungan Masyarakat & Contohnya

Subscribe for updates Unsubscribe from updates