Jawaban:
Proses Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut:
a. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur.
b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi maka proses penyusunan adalah :
1) DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis
2) DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi.
3) Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi
c. Apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur maka proses penyusunan adalah :
1) Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi sarana tertulis
2) DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi.
3) Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur
Khawatirnya Mbah Dunung: Nusantara Pilih Mati Konyol daripada Mlungsungi
Menulis Soal Kekerasan Seksual di IAIN Ambon, Pers Mahasiswa ‘Lintas’ Dibreidel
Dilumat Korea Selatan U-19, Ini Respons Ketum PSSI
Punya Masalah Asam Lambung? Ini 5 Tips Aman Puasa Lancar Seharian untuk Pengidap Asam Lambung
Rekomendasi Drama Korea Khusus 18+ yang Tak Boleh Ditonton Sembarangan
Penelitian Terbaru Ungkap Ternyata Gurita Memiliki 'Perasaan', Ini Penjelasannya
8 Perbedaan Kebiasaan Sehari-hari Orang Korea dan Jepang
Zodiak Hari Ini: Libra Ketemu Calon Pacar, Hubungan Cancer "Adem Ayem"
Kebiasaan Menjemur Pakaian di Dalam Rumah Bisa Picu Gangguan Kesehatan, Masih Sering Lakukan?
Jadi Syarat Mudik, Ini Ketentuan dan Syarat Vaksin Booster dari Kemenkes
Permendikbud Kekerasan Seksual Dibutuhkan Kampus: Komnas Perempuan Minta Mahkamah Agung Tolak Uji Materi Permendikbud
Paparkan Hasil Riset, Fatia dan Haris Malah Jadi Tersangka
Grace Eirin Jumat, 17 Desember 2021 | 08:00 WIB
Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota menurut Undang-Undang. (Racool_studio/freepik)
Bobo.id - Teman-teman, pernahkah kamu mengetahui proses pembuatan peraturan daerah?
Sebelumnya kita mempelajari proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Saat ini kita belajar mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Yuk, cari tahu bersama!
Baca Juga: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.
Page 2
Page 3
Racool_studio/freepik
Proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kebupaten/Kota menurut Undang-Undang.
Bobo.id - Teman-teman, pernahkah kamu mengetahui proses pembuatan peraturan daerah?
Sebelumnya kita mempelajari proses pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Saat ini kita belajar mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Yuk, cari tahu bersama!
Baca Juga: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.
Indonesia adalah negara demokrasi. dalam pengambilan keputusan, musyawarah untuk mufakat diutamakan.salah satu contoh penerapan sila ke-4 Pancasila da … lam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah...A. Pelaksanaan pemilu yang berasaskan luber dan judilB. Membantu korban bencana alam di daerah lainC. Menyelenggarakan pekan olahraga nasionalD. Mengadakan perayaan HUT RI
salah satu faktor tang mempengaruhi keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi di indonesia adalah?
1. ) Ada sebuah kasus yang mengganggu stabilitas negara. Kebetulan kasus tersebut tidak bisa diselesaikan karena belum adanya hukum yang mengatur. Pad … ahal kasus tersebut sangat penting dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut presiden dapat. ..a. menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang b. meminta Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang c. menyelesaikan permasalahan dalam bidang Mahkamah Konstitusi d. mengajukan rancangan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat2.) Perhatikan cuplikan berita berikut! Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik Indonesia. Dari 17 nama, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menjadi salah satu yang dilantik. Pelantikan digelar di istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/10/2021). Dalam menjalankan tugas seperti pada berita di atas Presiden harus memperhatikan juga pertimbangan a. Majelis Permusyawaratan Rakyat b. Dewan Perwakilan Rakyat c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung
Siapakah Presiden Chechnya?
Siapakah Presiden Jerman
Siapakah Presiden Spanyol?
Apa Funsi NATO di era Sekarang?
hakekat dan teori kedaulatan negara republik Indonesia
Apa Tujuan Dibentuknya NATO?
Kepala Negara Barbados?