Apakah ky dapat merekomendasikan agar hakim diberikan penghargaan

Amanat yang dimaksud Mustafa termaktub dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Pasal 24 UU itu menyatakan KY dapat menusulkan penghargaan kepada kepada MA atau Mahkamah Konstitusi untuk memberi penghargaan pada hakim atas prestasi dan jasa mereka. Baru berbentuk konsep saja ditolak mentah-mentah, apalagi kalau sudah berbentuk rekomendasi.

Wakil ketua KY Tahir Saimima mengatakan, surat yang dikirim KY ke MA hampir sebulan lalu berisi ajakan untuk bekerja sama dalam program reward hakim berprestasi. Namun belum juga kedua lembaga itu sempat bertemu membahas lebih lanjut, Malah sekarang ini sudah  terjadi perseteruan di media massa, keluh Thahir.

Ditemui terpisah, Anggota Komisi III Patrialis Akbar mendukung program pemberian reward hakim oleh KY. Kalau ada penolakan, saya kira penolakan itu dari Pak Bagir saja, belum tentu hakim-hakim agung lainnya menolak. Lagipula KY kan ingin menjalankan kewenangan yang diatur di Undang-undang, kata Patrialis.

Terpisah, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Saldi Isra menganggap pernyataan  Bagir sangat aneh. Saya belum pernah dengar teori tata negara manapun kalau seorang hakim itu hanya boleh dikasih penghargaan oleh presiden, tandasnya. Logikanya kan ada punishment maka juga ada reward. Selama ini KY kan mengirim rekomendasi ke MA untuk menjatuhkan sanksi, sekarang KY mengajak MA  merekomendasikan penghargaan, tambahnya.

Sementara Direktur Indonesian Court Monitoring (ICM) Denny Indrayana menganggap alasan benturan kepentingan yang dikemukakan Bagir memang beralasan. Terlebih jika reward bisa diberikan oleh siapa saja, termasuk pihak yang berkepentingan dengan perkara. Pemberian reward, menurutnya bisa berpengaruh buruk terhadap asas imparsialitas dan independensi hakim. Lantaran reward, hakim-hakim bakal jadi gila popularitas atau malah condong memihak ke institusi pemberi reward.

Namun dengan keberadaan KY, lanjut Denny, Justru reward yang bisa menimbulkan  bisa kepentingan itu tidak mungkin lagi terjadi. Karena reward dari KY ini akan terlembagakan  dengan baik oleh KY sebagai lembaga tinggi negara yang independen. Kita tahu KY hanya ada satu kepentingan, menjaga dan menegakkan martabat lembaga peradilan, ujar Denny.

Konsepnya sudah matang

Dalam konsepnya, ada tiga aspek kriteria penilaian, yakni integritas moral, kemampuan teknis dan kapasitas intelektual. Dua jalan telah ditempuh KY,  yaitu dengan membangun jejaring untuk melakukan investigasi dan melakukan kajian putusan sebagai bahan tambahan database rekam jejak hakim.

Ditemui terpisah, Tenaga Ahli KY Asep Rachmat Fadjar mengatakan, konsep awal reward hakim yang dikirim ke MA itu sebenarnya sudah matang. Namun, untuk mewujudkan konsep garapan tim dari ICM itu masih butuh kerjasama MA. Terlebih soal jejak rekam hakim sebagai basis dasar pemberian reward. Lagipula, menurut UU KY kan sifatnya rekomendasi, jadi tetap harus ada kerjasama KY dan MA, tandasnya.

Asep mengatakan, KY selama ini sudah bersiap membangun database dengan memanfaatkan jejaring KY di daerah. Seluruhnya KY bekerja tanpa bantuan MA. Walhasil, hingga kini, ujar Asep, Sudah sekitar 600 hakim terekam. Dengan asumsi ada 6.000 keseluruhan hakim di Indonesia, berarti sudah 10 persen kita jalan.

Dalam konsep itu yang diperoleh hukumonline, mekanisme pemberian reward memang sudah dirancang lengkap. Dipaparkan langkah metode pemberian penghargaan, antara lain melakukan short list data calon penerima reward, verifikasi data, menentukan periodisasi pemberian penghargaan dan menentukan bentuk penghargaan.

Namun konsep itu sepertinya tidak bisa lagi diterapkan karena awalnya konsep itu memerlukan kerjasama dengan MA untuk merealisasikannya, tutup Asep.