Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Buktinya, UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.
Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UMKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi, UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah.
Setidaknya, ada 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil. Tiga peran tersebut adalah:
1. Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan
Peran UMKM penting yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah, tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM.
Hal ini terbukti dalam data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011. Disebutkan, lebih dari 55,2 juta unit UMKM mampu menyerap sekitar 101,7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 57,8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang.
2. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil
UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun.
Keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong pergi ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.
3. Memberikan pemasukan devisa bagi negara
Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting adalah, memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Saat ini, UMKM Indonesia memang sudah sangat maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tapi internasional.
Data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, mencapai Rp88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016.
Dengan tiga peran yang dimilikinya tersebut, tidak salah kalau para pelaku UMKM tak bisa dipandang sebelah mata.
Page 2
Pertama, UMKM rentan gulung tikar, terutama yang berskala kecil dan belum matang. Faktor ini muncul lantaran UMKM memiliki kemampuan investasi terbatas. Untuk itu, dibutuhkan perlakuan pajak khusus untuk mendorong investasi bagi UMKM.
Selain itu, UMKM juga terdampak informasi pasar yang asimetris, mengalami hambatan masuk pasar, atau sulit mencari pendanaan. Pada akhirnya, pelaku UMKM sulit untuk berkembang dan berkompetisi secara setara dengan perusahaan yang lebih stabil.
Kedua, sistem pajak kerap kali tidak berpihak bagi UMKM. Misal, skema angsuran PPh berpotensi mengganggu cash flow UMKM yang belum memiliki kestabilan modal dan ketersediaan laba ditahan.
Biaya bunga yang bisa dibebankan juga dirasa lebih menguntungkan usaha besar yang relatif lebih mudah memperoleh pinjaman. Tak hanya itu, sistem pajak yang berlaku umum mengharuskan pembukuan, padahal aktivitas tersebut berpotensi memberikan beban tambahan yang signifikan bagi UMKM.
Menurut Denny, UMKM memang relatif lebih sulit menanggung biaya kepatuhan (compliance cost) yang lebih tinggi dari entitas usaha lainnya. Tingginya biaya kepatuhan ini justru mengakibatkan keengganan UMKM untuk berpartisipasi dalam sistem pajak.
“Biaya kepatuhan diakibatkan oleh kompleksnya sistem pajak, volatilitas peraturan pajak, kebutuhan dokumentasi, menggunakan jasa pihak ketiga atau merekrut staf pajak, waktu memenuhi kepatuhan, risiko sengketa pajak, dan lainnya,” tuturnya. Dalam konteks Indonesia, tantangannya turut mencakup rendahnya literasi pajak.
Namun demikian, Denny menekankan perlakuan pajak khusus juga harus dipertimbangkan secara hati-hati. Perlakuan pajak khusus harus tepat dan mampu memberikan solusi untuk seluruh kelompok UMKM.
Dia mengingatkan skema perlakuan khusus dapat menciptakan kecemburuan bagi kelompok yang dikenakan skema pajak umum. Skema perlakuan pajak khusus juga berpotensi menimbulkan potensi penerimaan yang hilang.
Selain itu, skema pajak khusus seperti presumptive tax, juga bisa kontraproduktif bagi perkembangan bisnis UMKM. Misal, UMKM sengaja mempertahankan skala usahanya sehingga tidak melewati threshold tertentu guna menghindari skema pajak umum. Oleh karena itu, skema tersebut seharusnya bersifat temporer dengan adanya pendampingan kesiapan untuk masuk dalam rezim yang berlaku umum. (rig)
2.Jelaskan ketergantungan makhluk hidup antar daerah !
Tuliskan tanda yang menyertai peristiwa kematian Yesus
Thanks spam like nya :) [email protected] laos beribukota di...2.Keibodan dibentuk pada tanggal...3.Negara ASEAN yg mempunyai lagu nasional nokoreach … adalah...No ngasalNo copas
4. bagaimana sikap paramedis dalam dalam menghadapi pasien sebelum melakukan pemeriksaan penyakit infeksi menular？
Agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin maka perlu diperhatikan ...
Bagaimana cara mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut
Berilah tiga contoh upaya pelajar dalam mempertahankan kemerdekaan di sekolah
bantu aku ygy mau dikumpulin nich
Thanks spam like nya :) [email protected] letak benua afrika secara astronomis!2.Bagaimanakah sistem pemerintahan di negara inggris?No ngasalNo … copas
Sumber barang tambang biasanya dipakai untuk kegiatan industri dan .... * 1 poin a. Kebutuhan rumah tangga b. Perikanan c. Transportasi d. Pertanian