THALIA TANIUS (mahasiswa jurusan DKV Animasi Binus University)
edited: Hari Sriyanto
Warga global merupakan sebuah komunitas moral yang berbasis pada isu-isu yang menjadi perhatian global seperti isu hak asasi manusia, lingkungan dan kemiskinan. Warga global tidak terikat secara teritorial, hukum dan politik, sosial dan budaya pada suatu negara, dalam konteks ini melampaui batas-batas tradisional tersebut.
Meski demikian, gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh warga global dapat mendorong kebijakan-kebijakan politik dan hukum pada sebuah negara. Sebagai contohnya adalah, adanya eksekusi mati, meski merupakan wewenang otonomi dari sebuah negara, kebijakan itu dapat ditentang oleh orang-orang, individu-individu atau komunitas-komunitas lain dari berbagai belahan dunia. Intervensi-intervensi tersebut tentu saja tidak bersifat politik dan legal, melainkan lebih bersifat moral. Bila seorang warga negara pada sebuah negara berpartisipasi dalam persoalan-persoalan yang menjadi isu-isu universal, pada saat yang bersamaan ia sekaligus sudah juga menjadi warga global.
Warga global yang hanya berhubungan dengan komunitas moral dan tidak berbasis pada isu-isu yang terikat secara teritori, namun aktivitas moral tersebut dapat berdampak pada kehidupan global. Isu-isu lainnya yang sering menjadi perhatian global selain isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan dan pangan ataupun HAM, terkait kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul dan berekspresi. Setiap orang yang ikut serta dalam isu-isu tersebut adalah warga global, bukan karena kegiatan mereka melampaui teritori nasional mereka, tetapi terutama karena isu-isu yang mereka perjuangkan juga menjadi perhatian masyarakat global.
Partisipasi warga sebagai bagian dari masyarakat global adalah dengan:
1) Bersifat adaptif dengan perubahan – perubahan yang cepat terjadi sebagai akibat dari globalisasi. Dengan transfer informasi yang begitu cepat dengan kemajuan teknologi mengakibatkan perubahan tren internasional yang cepat pula. Sifat adaptif sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
2) Bersifat terbuka terhadap hal – hal baru tanpa melupakan identitas pribadi dan bangsa. Sebagai warga negara dengan yang menjunjung tinggi adab dan etika, hal- hal yang merupakan budaya dari luar negeri yang tidak sesuai dengan identitas bangsa tidak perlu ditiru.
3) Mengambil hal – hal yang bermanfaat dari pergaulan internasional. Banyak hal – hal yang baik yang dapat kita pelajari dan serap dari kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa lain yang lebih maju di bidang tersebut. Kita sebagai bagian dari warga masyarakat global hendaknya terus belajar sehingga tidak tertinggal terlalu jauh.
Kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung dewasa ini, telah mendorong bertumbuh dan berkembangnya identitas global dari setiap warga negara. Teknologi transportasi telah dapat memudahkan perpindahan warga dari suatu negara ke negara lainnya, baik untuk tujuan wisata, ekonomi maupun politik. Selanjutnya, kemajuan dibidang teknologi informasi telah menghubungkan warga negara dari satu negara dengan warga yang berasal dari negara lainnya. Kemajuan teknologi dalam konteks tersebut sudah menjadi bagian penting dari formnasi terjadinya warga global. Melalui kemajuan teknologi, setiap orang kini dapat membangun asosiasi-asosiasi yang lebih luas dan melampaui batas-batas teritori sebuah bangsa dan negara. Melalui asosiasi-asosiasi tersebut, warga dari satu negara dapat berpartisipasi pada isu-isu yang memiliki dampak global secara bersama-sama.
Warga global bukan merupakan komunitas politik, melainkan komunitas moral. Namun meski demikian, gerakan-gerakan komunitas moral ini dapat saja mempengaruhi dinamika politik pada sebuah negara atau bangsa.
Transformasi demokrasi pada suatu negara misalnya dari negara otoriter dan totalitarian tidak terlepas dari gerakan-gerakan moral warga dunia yang memandang setiap orang berhak untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Nilai-nilai global yang berkembang harus dapat berakomodasi dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks pengembangan wawasan global warga negara muda di universitas, maka Pancasila harus dipahami sebagai konten dan perilaku supaya warga global muda maju untuk ke depannya.
Upaya pemberantasan korupsi dilingkungan
Buatlah 1 laporan perjuangan rakyat di berbagai daerah nkri
mana yang lebih penting antara perkembangan dengan pertumbuhan dalam pendidikan anak di sekolah dasar?
Bagaimana sikap Anda ketika berhadapan dengan dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh penyalahgunaan iptek bantu jawab hihihi
Bagaimana sikap Anda ketika berhadapan dengan dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh penyalahgunaan iptek?bantu jawab yaa
Tuliskan 3 hal yang sebaiknya tidak dilakukan saat musyawarah berlangsungjangan ngasal yountuk besok ni
mira dan kakak pergi ke rumah nenek dengan menaiki sepeda karena jarak nya tidak terlalu jauh .apakah mira dan kakak nya telah melaksanakan kewajiban … terhadap sumber daya alam
25. Fungsi Dasar Negara ditunjukkan oleh hal dibawah ini yaitu .... A. Mengatur suatu negara beserta seluruh unsurnya yaitu rakyat, wilayah, dan pemer … intah negara B. Mengatur penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan suatu negara C. Menjamin hak asasi bagi setiap warga negaranya D. Mencerminkan dasar kepribadian suatu bangsa sekaligus pandangan hidupnya
UUD NRI Tahun 1945 hrus dilaksanakan dan dipertahankan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Berikan 3 (tiga) contoh perilaku mempertahankan UUD NRI Ta … hun 1945 di lingkungan keluarga!
Tuliskan tiga upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian alamjangan ngasal yo
- Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”.
- Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pemngembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang teteapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.
- Selanjutnya menurut Slamet ( 2003:8 ) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu :
1. Partisipasi politik (political participation)
2. Partisipasi social (sosial participation)
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)
Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :
1. Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi social (social participation) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu keperdulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukkan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.
Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksitensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipasif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efesien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula. Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efesien.
Sumber : *Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Clyapps Diponegoro University
*Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isi Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
*Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Derah. Jakarta: SUN
*Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI press
*Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo
*Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press