Mekanisme Penetapan Upah Minimum di Indonesia akan berlaku dengan mempertimbangkan standar angka Kebutuhan Hidup Layak KHL). Angka ini merupakan angka baku yang perhitungannya dan mempertimbangkan besaran kebutuhan untuk tempat tinggal dan kebutuhan pokok sehari – hari yang berlaku di suatu daerah.
Perhitungan KHL
Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Kabupaten / Kota melakukan Perhitungan KHL. Nantinya, untuk menghitung KHL. Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota akan membentuk satu team survei yang terdiri atas tiga peserta terkait (yaitu perwakilan dari serikat pekerja. Perwakilan dari pengusaha, dan perwakilan dari pemerintah) dan satu peserta netral dari akademisi.
Aktivitas survei KHL biasanya dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali. Survei ini hanya dilakukan dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan September saja, sedangkan untuk tiga bulan sisanya. Angka perhitungan KHL menggunakan metode prediksi least square.
Setelah angka KHL bulanan berhasil dan sepakat, nantinya tim survei akan menghitung angka rata – ratanya. Angka rata – rata tersebut lah yang nantinya akan menjadi sebagai angka KHL daerah dan berguna sebagai standar baku untuk penetapan upah minimum daerah.
Nah, dalam prakteknya nanti, selain mengikuti standar KHL yang perhitungannya menggunakan metode survei. Penetapan di setiap propinsi juga akan dilakukan dengan mengikuti aturan dan ketetapan yang dibuat oleh pemerintah pusat.
Baca juga : BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Tidak hanya itu, untuk beberapa daerah tertentu yang besaran standar upahnya sudah berada di atas KHL. Penetapannya biasanya juga berlaku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan iklim bisnis yang terjadi setahun ke belakang.
Penetapan Upah Minimum
Pemerintah akan melakukan penetapan Upah Minimum daerah secara berkala setiap satu tahun sekali. Biasanya, karena besaran upah minimum yang berlaku di tahun sebelumnya sudah diketahui. Pemerintah daerah hanya akan menghitung besaran persentase kenaikan upahnya saja.
Untuk daerah – daerah yang standar upahnya masih belum memenuhi angka KHL. Penetapan besaran kenaikan upah biasanya akan mengacu pada angka KHL. Sedangkan untuk daerah – daerah yang standar upahnya sudah berada di atas angka KHL.
Penetapan besaran kenaikan upahnya biasanya akan mengacu pada kondisi ekonomi di daerah tersebut, yaitu berdasarkan angka inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun sebelumnya.
Sampai saat ini, beberapa daerah di Indonesia masih ada yang belum berhasil memenuhi angka KHL. Setiap tahunnya, penetapan upah di daerah – daerah ini selalu dilakukan dengan mengacu pada angka KHL. Tujuan utama pemerintah provinsi mereka adalah untuk memenuhi standar angka KHL terlebih dahulu.
Penetapan Upah Minimum DI Tiap Daerah
Di lain sisi, daerah – daerah lain yang sudah berhasil memenuhi standar angka KHL biasanya akan melakukan penetapan dengan mengikuti ketetapan yang telah ada melalui pemerintah dan kementerian ketenagakerjaan.
Baca juga : Perbedaan Gaji dan Upah dalam Dunia Kerja
Walaupun pada dasarnya pemerintah pusat membebaskan pemerintah daerah untuk menetapkan persentase kenaikan UMP mereka sendiri. Namun kebanyakan pemerintah provinsi biasanya lebih suka menggunakan standar kenaikan upah yang di tetapkan oleh pemerintah pusat.
Nantinya, setelah penetapan upah minimum provinsi sudah selesai, pemerintah provinsi biasanya akan menyerahkan proses penetapan kabupaten / kota ke Bupati / Walikota. Selain itu, dari angka baku UMP yang sudah sepakat, pemerintah daerah nantinya juga akan menetapkan besaran upah minimum sektoral yang berlaku untuk beberapa sektor bisnis tertentu.
Itulah sedikit penjelasan mengenai mekanisme penetapan di Indonesia yang bisa kami bagikan kepada Anda. Jadi, apakah Anda sudah paham bagaimana proses penetapan standar upah di Indonesia?
Setiap perusahaan wajib mengupah karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Mengapa demikian? Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, pengupahan sesuai standar minimum bertujuan agar pekerja memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Apa yang Dimaksud Upah Minimum?
Pengertian upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum adalah, upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan pelaku industri sebagai standar minimum dalam memberi upah pekerjanya.
Setiap daerah memiliki standar kebutuhan hidup layak yang tidak sama, sehingga berpengaruh pada penetapan upah pekerja. Karena itu, upah minimum tidak berlaku secara nasional, melainkan untuk wilayah tertentu yang meliputi provinsi dan kota/kabupaten, atau juga disebut Upah Minimum Regional (UMR).
Baca Juga: Prinsip-Prinsip Dasar Upah/Gaji Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Jenis Upah Minimum
Dalam Permenakertrans maupun UU Pengupahan No 78 Tahun 2015, disebutkan ada empat jenis upah minimum:
- Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Sektoral artinya kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), yang berlaku untuk sektor tertentu di satu wilayah kabupaten/kota.
Penetapan Upah Minimum
Upah minimum ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi. Dasar penetapan upah minimum, menurut Pasal 3 Permenakertrans, adalah kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Selain UMP, gubernur dapat menetapkan UMK dengan pertimbangan dari bupati/walikota. Gubernur juga dapat menetapkan UMSP dan UMSK dengan kesepakatan organisasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan. Ketentuannya, UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.
Penetapan dan pengumuman UMP oleh gubernur dilakukan serentak 1 November setiap tahun. Sedangkan UMK ditetapkan dan diumumkan setelah penetapan UMP, selambat-lambatnya 21 November. Upah minimum berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya dan, sesuai ketentuan, hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun.
Formula Upah Minimum
PP Pengupahan menjelaskan perhitungan upah minimum menggunakan formula sebagai berikut:
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ΔPDBt}
UMn adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UMt adalah upah minimum tahun berjalan. Inflasit adalah inflasi yang dihitung dari September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan. Sedangkan ΔPDBt adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.
Komponen Upah Minimum
Upah minimum terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Komposisi gaji pokok, menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, minimal adalah tujuh puluh lima persen dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap. Misalnya, upah minimum di sebuah kota Rp 2.500.000, maka gaji pokok minimal Rp 1.875.000 dan tunjangan tetap Rp 625.000. Atau untuk upah minimum Rp 3.000.000, gaji pokok karyawan sedikitnya Rp 2.250.000 dan tunjangan tetap Rp 750.000.
Baca Juga: Ketentuan Penting Terkait Upah Karyawan (Pengusaha dan HR Wajib Tahu)
Pada kenyataannya, perhitungan di slip gaji karyawan tidak hanya menghitung gaji pokok dan tunjangan, tetapi juga mencakup uang lembur, tunjangan kehadiran, bonus, THR, pajak penghasilan, serta iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Perhitungan ini rumit, memakan waktu, dan menguras tenaga jika dilakukan secara manual dengan Excel. Namun, Anda bisa mengerjakannya lebih cepat dan akurat dengan aplikasi payroll Gadjian.
Salah satu HR software terbaik di Indonesia ini mampu menghitung semua komponen penyusun slip gaji karyawan secara otomatis dengan metode hitung gaji online. Cara ini lebih efisien karena sistemnya bekerja secara otomatis, sehingga Anda punya lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas HR di luar urusan administratif, misalnya yang terkait dengan pengembangan human capital.
Gadjian merupakan paket lengkap perhitungan payroll hingga perhitungan PPh 21 dan perhitungan BPJS sekaligus pembayaran gaji karyawan. Anda bisa memanfaatkan fitur Mandiri Cash Management untuk membayar gaji seluruh karyawan dengan sekali klik saja. Ingin tahu lebih banyak tentang aplikasi payroll Gadjian? Yuk, coba gratis sekarang.