Dalam mengelola perekonomian suatu Negara, pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengarahkan perekonomian bangsa. Kebijakan ekonomi merupakan langkah-langkah pengendalian perekonomian secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan atau ekonomi moneter.
Dalam suatu keadaan tertentu, pemerintah mengeluarkan kebijakan, misalnya Bank Indonesia menjual sertifikat Bank Indonesia di pasar atau pemerintah menerbitkan obligasi baru.
Terkadang untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah mempermudah pengurusan izin, mempermudah tata cara perpajakan bahkan menurunkan tingkat pajak barang tertentu.
Pengertian Ekonomi Moneter
Sejatinya dalam ilmu ekonomi, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu Negara.
Keuangan yang sering kali berubah-ubah dengan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi membuat sebuah Negara mengatur hal tersebut dengan suatu kebijakan. Stabilitas finansial dibutuhkan setiap negara untuk menjaga harga, inflasi serta output dalam keadaan stabil.
Kebijakan moneter juga merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga pasar.
Agar hal ini bisa dicapai, Bank Sentral yang juga dikenal sebagai otoritas moneter mengeluarkan kebijakan untuk mengatur keuangan Negara agar lebih terkendali. Seperti ketersediaan uang, distribusi, kesempatan kerja serta laju inflasi yang terkendali.
Perekonomian Negara selalu mendapatkan perhatian lebih karena sumbangsinya untuk Negara yang sangat besar. Pemerintah senantiasa mengamati pembangunan ekonomi, dan jika diperoleh keadaan yang menyimpang maka disinilah otoritas moneter mengambil tindakan.
Pemerintah akan mengambil langkah kebijaksanaan untuk mengatasi masalah tersebut melalui otoritas moneter yakni kebijakan moneter.
Download eBook Panduan dan Template Pembukuan Sederhana dengan Excel untuk Bisnis Kecil
Tujuan Ekonomi Moneter
Otoritas moneter dalam hal ini Bank Sentral memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam UU Nomor 3 tahun 2004, tepatnya pada pasal 7 yang membahas Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum kebijakan BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah.
Kestabilan nilai rupiah atau mata uang merupakan stabilitas harga barang atau jasa yang bisa dilihat dari tingkat inflasinya.
Tercatat sejak tahun 2005, setelah diresmikannya undang-undang tersebut, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kerangka yang diterapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya.
Kebijakan yang disebut sebagai Inflation Targeting Framework ini menganut sistem free floating yang memiliki berperan dalam kestabilan harga dan financial Negara. Bank Indonesia hanya mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan volatilitas nilai tukar rupiah yang berlebih tanpa mengarahkannya ke tingkat tertentu.
Dalam operasionalnya, otoritas moneter dalam hal ini BI berwenang dalam menerapkan ekonomi moneter terhadap keuangan negara. Kebijakan ini nantinya akan diarahkan kepada sasaran-sasaran moneter yang ditetapkan sebelumnya seperti suku bunga bank. Semua ini dilakukan untuk mencapai laju inflasi yang seimbang melalui kebijakan pemerintah dengan instrument-instrumen khusus.
Baca juga: Klasifikasi Biaya: Pengertian, Contoh, dan Fungsinya Dalam Bisnis
Jenis-Jenis Ekonomi Moneter
Tahun 1998 terjadi krisis moneter dan menyebabkan perekonomian Indonesia terguncang, belum lagi aksi protes dari berbagai pihak dengan segala tuntutannya. Untuk itu pemerintah mengambil kebijakan khusus yang digunakan untuk mengatur peredaran uang untuk menjaga stabilitas ekonomi. Beberapa jenis ekonomi moneter yang bisa diterapkan yakni:
1. Monetary Expansive Policy (Kebijakan Moneter Ekspansif)
Monetary Expansive Policy merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ekspansif ini dilakukan dengan menurunkan jumlah suku bunga di bank, menurunkan persyaratan cadangan bank, dan membeli sirkuit pemerintah. Monetary expansive juga disebut sebagai kebijakan yang longgar karena tidak terlalu mengekang masyarakat.
Kebijakan ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam Negara dan merangsang pertumbuhan bisnis serta konsumsi masyarakat. Umumnya, kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara dengan risiko inflasi yang juga akan semakin meningkat. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan meningkatkan peredaran uang dalam masyarakat sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat.
Baca juga: Mengetahui Tarif Pajak dan Pengelompokan Pajak di Indonesia
2. Monetary Contractive Policy (Kebijakan Moneter Kontraktif)
Monetary Contractive Policy merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif yang justru menambah peredaran uang. Pengurangan peredaran jumlah uang ini juga dikenal dengan politik uang ketat (Tight Money Policy).
Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh Negara. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan ini adalah meningkatkan jumlah suku bunga bank. Selain itu, penjualan obligasi atau surat berharga pemerintah dan meningkatkan persyaratan cadang bank juga termasuk cara mengurangi peredaran uang.
Dalam penerapannya, pemerintah menggunakan beberapa langkah-langkah agar kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Beberapa instrumen yang digunakan Bank Sentral sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter adalah sebagai berikut.
a. Open Marketing Operation Instrument
Instrumen yang digunakan pemerintah dalam mencapai ekonomi moneter yang tepat adalah dengan melakukan operasi pasar terbuka. Instrumen ini merupakan usaha pemerintah dalam mengendalikan peredaran uang dengan jalan melakukan penjualan atau pembelian terhadap government securities atau surat berharga pemerintah.
Jika ingin menambah peredaran jumlah uang, pemerintah akan membeli government securities yang beredar di pasar. Dengan kata lain, pemerintah menambah jumlah uang yang beredar di pasaran dengan pembayaran terhadap surat berharga tersebut.
Namun, jika ingin peredaran uang berkurang, pemerintah justru akan melakukan hal sebaliknya yakni menjual government securities (SBI dan SBPU) tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, uang yang ada di pasar akan diserap sehingga jumlahnya akan berkurang.
Baca juga: Pasar Modal: Pengertian, Fungsi, Sejarah, dan Perannya Bagi Bisnis
b. Fasilitas Diskonto
Discount Rate adalah upaya pemerintah dalam mengatur tingkat suku bunga yang ada pada bank sentral maupun bank umum untuk mengatur peredaran rupiah. Penurunan suku bunga pada bank sentral merupakan usaha pemerintah menambah peredaran rupiah dalam Negara. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi peredaran rupiah maka menaikkan suku bunga adalah jalan yang harus ditempuh.
c. Suku Cadangan Wajib
Reserve Requirement Ratio adalah cara mengatur, baik menaikkan atau menurunkan jumlah suku cadang yang ada pada pengatur kebijakan. Menurunkan rasio cadangan wajib yang diberlakukan di bank merupakan usaha pemerintah meningkatkan peredaran rupiah. Hal ini berlaku sebaliknya saat pemerintah ingin menurunkan peredaran rupiah.
d. Himbauan Moral
Moral Persuasion adalah kebijakan oleh pemerintah untuk mengatur peredaran jumlah uang di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada pihak terkait. Himbauan ini seperti menghimbau pihak bank untuk selektif dalam mengeluarkan kredit untuk menekan peredaran jumlah uang. Hal ini juga berupa himbauan kepada bank melakukan pinjaman uang dalam jumlah besar ke bank sentral untuk memperbanyak peredaran rupiah.
e. Kebijakan Kredit Selektif
Terakhir ada kebijakan kredit selektif yang juga diberlakukan Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki kebijakan untuk menentukan jenis pinjaman yang boleh atau tidak, serta pinjaman yang perlu ditambah atau dikurangi.
Baca juga: Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Mari Kita Bahas Secara Lengkap
Contoh Penerapan Ekonomi Moneter
Salah satu contoh penerapan ekonomi atau kebijakan moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian Negara. Pada kondisi ini, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan jika kondisinya berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya.
Peningkatan cadangan kas bank membuat masyarakat memilih untuk menabung uang di bank sehingga peredaran uang menurun. Sedangkan penurunan cadangan kas bank mendorong masyarakat untuk meminjam uang di bank sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin tinggi.
Baca juga: Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Hubungannya bagi Sistem Ekonomi
Itulah informasi seputar ekonomi moneter atau yang lebih sering disebut sebagai kebijakan moneter yang menjadi pembahasan kali ini. Melalui ulasan ini, pembaca kiranya bisa menjadikannya sebagai sumber bacaan dan menambah wawasan perekonomian.
Jika Anda adalah pemilik bisnis yang sedang mencari solusi untuk kemudahan melakukan pembukuan dan operasional usaha, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi Accurate Online.
Accurate Online adalah software akuntansi berbasis online yang sudah terbukti, teruji dan memiliki harga yang terjangkau. Hanya dengan 200 ribu perbulan, Anda bisa mendapatkan solusi pembukuan yang terintegrasi dangan keperluan operasional Anda seperti perpajakan, payroll, asset, cabang dan masih banyak lagi.
Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada gambar di bawah ini: