Apa saja kebijakan raffles di bidang pemerintah pengadilan dan sosial

Doni Setyawan | Mei 14, 2016 | Masa Kolonial Barat |

Kemudian Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Indonesia. Kebijakannya antara lain:

Bidang Pemerintahan

1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 Karisidenan
2. Merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat.
3. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun tumurun.

Bidang Ekonomi dan Keuangan

1. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman eksport.
2. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem peyerahan wajib (Verplichte Laverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC.
3. Menetapkan sistem sewa tanah (landren). Untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu sebagai berikut. Kelas I, yaitu tanah yang subur, dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. Kelas II, yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. Kelas III, yaitu tanah tandus, dikenakan pajak dua per lima dari hasil bruto.
4. Pemungutan pajak pada awalnya secara perorangan.
5. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

Bidang Hukum

Sistem peradilan yang diterapkan affles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Apabila Daendels berorientasi kepada warna kulit (ras), Raffles lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles adalah sebagai berikut.

1. Court of Justice, terdapat pada setiap residen.
2. Court of Request, terdapat pada setiap divisi.
3. Police of Magistrace.

Bidang Sosial

1. Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)
2. Penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, Alexander Hare, yang sedang kekurangan tenaga kerja, sedangkan di Batavia Raffles menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak.
3. Peniadaan pynbank (disakiti), yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

 Bidang Ilmu Pengetahuan

1. Ditulisnya buku berjudul History Of Java. Dalam menulis buku tersebut Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Ario Notodiningrat dan Bupati Sumenep, Notokusumo II.
2. Memberikan bantuan kepada John Crawfurd (residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History Of The East Indian Archipelago.
3. Raffles juga aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
5. Dirintisnya Kebun Raya Bogor.

Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama. Kekuasaan Perancis di Belanda runtuh (1814) oleh karena itu Ratu Belanda yang berada di Inggris mengadakan perundingan dengan Inggris yang menghasilkan konferensi London yang isinya antara lain Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya, penyerahan Indonesia ke Belanda dilaksanakan tahun 1816. Maka pada tahun 1816, Belanda memperoleh kembali Indonesia. Belanda kemudian mengangkat Van Der Cappelen sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda.

Untuk materi lebih lengkap tentang KEBIJAKAN KEBIJAKAN RAFFLES DI INDONESIA silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih

Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih

KOMPAS.com - Antara 1811-1816, Indonesia terlepas dari tangan Belanda dan jatuh ke pangkuan Inggris.

Inggris resmi berkuasa di Indonesia setelah ditandatanginya Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811.

Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakilnya dengan pangkat Letnan Gubernur di Jawa.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di nusantara. Ia pun segera mengambil langkah-langkah penting dalam rangka menciptakan suatu sistem yang bebas dari unsur paksaan seperti yang diterapkan oleh VOC dan Daendels.

Salah satu langkah yang diambil Raffles dalam bidang pemerintahan adalah menjadikan para bupati sebagai pegawai pemerintahan.

Prinsip-prinsip pemerintahan Raffles sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di India.

Berikut ini kebijakan Thomas Stamford Raffles di Indonesia dalam berbagai bidang.

Kebijakan Raffles di bidang politik

• Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan (berlangsung hingga 1964), yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik.
• Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat.
• Penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat.
• Politik memecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Indonesia.

Baca juga: Kapitulasi Tuntang: Latar Belakang, Isi Perjanjian, dan Dampaknya

• Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (Verplichte Leverantie) sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat.
• Menetapkan sistem sewa tanah (landrent system).
• Pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati.
• Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan.
• Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

• Penghapusan kerja rodi (kerja paksa).
• Penghapusan perbudakan, meskipun pada praktiknya Raffles melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan.
• Peniadaan pynbank, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau.

Baca juga: Land Rent System: Pengertian, Pencetus, dan Pelaksanaannya

Kebijakan Raffles di bidang hukum

Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit (ras) seperti Daendels.

Berikut ini badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles.

• Court of Justice pada setiap residen
• Court of Request pada setiap divisi
• Police of Magistrate

Raffles juga meniadakan pengadilan yang dilaksanakan oleh para bupati, karena akan menimbulkan dualisme dalam hukum.

Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan

Berikut ini beberapa peninggalan Raffles di Indonesia yang berguna bagi ilmu pengetahuan.

• Ditulisnya buku berjudul History of Java.
• Memberikan bantuan kepada John Crawfurd (Residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago.
• Mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
• Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.
• Dirintisnya Kebun Raya Bogor.

Referensi:

• Azza, Afra Nur. (2017). Ensiklopedia Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Khazanah-Pedia.