KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah siap untuk menyetop impor 500 komoditas dalam rangka mengendalikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang terus melebar. Pembatasan impor yang dimaksud, yakni mulai dari impor barang modal hingga barang konsumsi. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pembatasan impor yang dilakukan pemerintah bisa membuat pertumbuhan ekonomi dalam negeri melambat. Seberapa besar dampaknya lanjut Josua, tergantung pada implementasi kebijakan tersebut. "Perkiraan saya masih 5,1%-5,2% pertumbuhan ekonomi full year tahun ini. Tapi saya belum hitung lagi," kata Josua kepada KONTAN, Rabu (15/8). Meski demikian, ia menilai langkah yang diambil pemerintah menjadi langkah yang tepat untuk meredam CAD yang melebar. Apalagi, memasuki kuartal ketiga tahun ini, neraca perdagangan kembali mencatat defisit, bahkan cukup besar mencapai US$ 2,03 miliar. Jika neraca perdagangan barang kembali mencatat defisit di kuartal II ini maka akan semakin menekan CAD. "Pemerintah mau tidak mau dalam jangka pendek membatasi impor ketimbang dorong ekspor, itu lebih lama," tambah dia. Lebih lanjut, menurutnya, jika CAD bisa ditekan maka sumber-sumber gejolak nilai tukar rupiah bisa semakin mereda. Jika gejolak rupiah mereda, maka juga akan memberi dampak positif terhadap ekonomi dalam negeri. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor: Khomarul Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -
Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi dampak kebijakan pembatasan impor.
"Di satu sisi, pembatasan impor dilakukan terkait adanya kekhawatiran soal defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, sebagaimana yang sudah pernah disuarakan oleh kalangan pengusaha, rencana pembatasan impor jangan sampai menjadi bumerang untuk pemerintah," katanya di Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Menurut dia, salah satu dampak yang berpotensi terjadi akibat pembatasan impor adalah melemahnya daya beli masyarakat.
Hizkia mengakui bahwa defisit neraca perdagangan memang dapat berdampak negatif pada kestabilan moneter Indonesia, namun pemerintah juga harus memikirkan dampak pembatasan impor terhadap para konsumen, terutama mereka yang termasuk dalam masyarakat miskin.
"Hal ini dikarenakan komoditas yang termasuk ke dalam barang konsumsi juga akan ikut dibatasi impornya. Padahal nilai impor barang konsumsi masih lebih kecil ketimbang impor barang modal dan bahan baku penolong," ucapnya.
Ia mengingatkan, berdasarkan data BPS pada Mei 2018, impor barang konsumsi mencapai US$1,73 miliar. Sementara itu, nilai impor barang modal dan bahan baku penolong adalah US$2,81 miliar dan US$13,11 miliar.
Selain itu, Hizkia meminta ketika impor dibatasi, produk dalam negeri juga sudah siap menggantikannya. Kalau tidak, ia mengkhawatirkan harga akan kembali naik.
"Dengan berkurangnya impor, bukan hanya akan mengurangi suplai tetapi juga akan mendistorsi kompetisi di pasar," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi melalui penaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor terhadap 1.147 pos tarif sebagai strategi mengatasi defisit neraca transaksi berjalan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/9), mengatakan, peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai hal tersebut sudah ditandatangani dan akan berlaku tujuh hari setelahnya.
"Kami berharap masyarakat memahami bahwa pemerintah di satu sisi ingin cepat dan di sisi lain selektif karena situasinya tidak biasa, dan kami lakukan tindakan yang dalam situasi biasa tidak dilakukan," ujar dia.
Sri Mulyani merinci tarif PPh impor untuk 719 komoditas akan naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Jenis barang tersebut termasuk bahan perantara, misalnya produk tekstil, keramik, kabel, dan boks speaker.
Selanjutnya, 218 komoditas naik dari 2,5% menjadi 10%. Komoditas yang termasuk adalah barang konsumsi yang sebagian besar telah diproduksi dalam negeri, contohnya barang elektronik (pendingin ruangan, lampu) dan barang keperluan sehari-hari.
Terakhir, sebanyak 210 komoditas naik dari 7,5% menjadi 10%. Komoditas yang termasuk adalah barang mewah seperti mobil CBU (completely built-up) dan motor besar.
Sebanyak 1.147 komoditas yang disesuaikan tarif PPh impornya tercatat memiliki nilai impor US$6,6 miliar pada 2017. Sementara dari Januari hingga Agustus 2018 tercatat memiliki nilai impor US$5 miliar. Tanpa penyesuaian, nilai impor sepanjang 2018 diperkirakan meningkat signifikan.
Sri Mulyani juga meminta pengusaha dalam negeri untuk melihat kebijakan penyesuaian tarif PPh impor ini sebagai kesempatan untuk memajukan kinerja industri dalam negeri.
Pedagang menata bahan kain di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Produk tekstil termasuk dalam daftar komoditas yang dibatasi impornya (ANTARA/Angga Budhiyanto)
2.Dampak Kegiatan ImporKegiatan impor mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perekonomiandan masyarakat. Untuk melindungi produsen di dalam negeri, biasanya suatunegara membatasi jumlah (kuota) impor. Selain untuk melindungi produsendalam negeri, pembatasan impor juga mempunyai dampak yang lebih luasterhadap perekonomian suatu negara.Dampak positif pembatasan impor tersebut secara umum sebagai berikut:a.Menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri.b.Mengurangi keluamya devisa ke luar negeri.c.Mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.d.Memperkuat posisi neraca pembayaran.Negara yang melakukan pembatasan impor juga menerima dampak yang tidakdiinginkan. Dampak negatifnya sebagai berikut:a.Jika terjadi aksi balas-membalas kegiatan pembatasan kuota impor, makaperdagangan internasional menjadi lesu. Dampak selanjutnya adalah,terganggunya pertumbuhan perekonomian negara-negara yang bersangkutan.b.Karena produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing, merekacenderung kurang efisien dalam produksinya. Bahkan tidak hanya itu,produsen juga kurang tertantang untuk meningkatkan mutu produksinya.Kegiatan pembatasan kuota impor oleh suatu negara dapat mengakibatkantindakan balasan bagi negara yang merasa dirugikan.3.Manfaat Kegiatan Impora.Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa DihasilkanSetiap negara memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber dayamanusia yang berbeda-beda. Misalnya, keadaan alam Indonesia tidak bisamenghasilkan gandum dan Amerika tidak bisa menghasilkan kelapa sawit.Perdagangan antar negara mampu mengatasi persoalan tersebut. Perdaganganantar negara memungkinkan Indonesia untuk memperoleh gandum danAmerika memperoleh minyak kelapa sawit.Perdagangan antar negara akan bisa mendatangkan barang-barang yang belumdapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya Indonesia belum mampu