Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Uke Muhammad Hussein, menyebutkan prioritas pembangunan nasional saat ini berfokus pada upaya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjanjangan dan menjamin pemerataan.
“Penurunan ketimpangan antar wilayah menjadi salah satu isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” jelasnya, Sabtu (2/11) di Fakultas Geografi UGM.
Hadir sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional Geografi III bertema Peran Keilmuan Geografi Dalam Agenda Pembangunan Nasional 2019-2024, Uke menyampaikan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Angka ketimpangan antar wilayah masih sangat tinggi. Kemiskinan di kawasan timur Indonesia sebesar 18,01 persen, kawasan barat Indonesia 10,33 persen, dan perkotaan 7,02 persen. Sementara ketimpangan pendapatan perdesaan 0,324 dan perkotaan 0,4.
Isu strategis lainnya adalah penguatan pusat pertumbuhan wilayah. Uke mengatakan upaya penguatan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan mengingat tingkat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah yakni 6 dari 12 kawasan ekonomi khusus (KEK), 4 dari 14 kawasan Industri (KI), 2 dari 4 kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), serta 10 destinasi wisata.
“Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan masih lemah ditambah dengan kawasan strategis kabupaten yang belum berkembang,” tuturnya.
Pengelolaan urbanisasi juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Penduduk perkotaan diperkirakan akan mencapai 60 persen dan bonus demografi tahun 2030. Sementara kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih rendah.
“Di Indonesia 1 persenurbanisasi hanya menghasilkan 4 persen PDB, sementara di India menghasilkan 13 persen PDB,”jelasnya.
Uke menambahkan pemanfaatan ruang juga menyisakan persoalan yang masih belum diselesaikan. Konflik ruang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Terdapat 15.525 kasus yang terjadi selama periode 2015-2018. Tak hanya itu, sekitar 20.000 desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur.
Persoalan pemanfaatan ruang lain adalah kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat. Setidaknya ada 20.000 kasus banjir, longsor, kebakaran hutan dan lainnya.
“Isu strategis lainnya adalah terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah,”imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut Uke turut menyampaikan tentang peranan geografi dalam perencanaan pembangunan. Keilmuan geografi berperan dalam menyajikan data ataupun infromasi dalam bentuk spasial. Selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan metodologi keruangan. Selain itu, juga mengelola data dan informasi spasial meliputi memproduksi, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan memutakhirkan.
Kendati begitu, terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi salah satunya adalah keterbatasan data spasial, seperti data dasar, tematik, dan skala. Untuk mengatasi persoalan itu dia mengatakan perlunya pengembangan metode alternatif yang memenuhi standar akurasi.
Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia baik produsen dan pengguna. Kuantitas, kualitas, serta persebaran sumber daya yang belum merata menjadikan pengembangan kemitraan antar berbagai pemangku kepentingan perlu diupayakan.
“Keterbatasan teknologi informasi, infrastruktur jaringan teknologi yang mahal juga masih jadi masalah yang dihadapai. Oleh sebab itu, menjadi tantangan kedepan untuk mengembangkan teknologi tepat guna,” terangnya. (Humas UGM/Ika)
terdapat 5 fungsi utama yang harus mampu dipenuhi oleh sistem politik?
apa yang di maksud cara pandang hak asasi manusia secara partikular relatif
Wawasan nusantara didefinisikan sebagai cara pandang bangsa indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ...
Tuliskan pengertian presiden beserta periodenya sampai saat ini
Ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain merupakan pengertian dari…
KOMPAS.com - Pada era globalisasi, ketimpangan sosial menjadi dampak yang sulit dihindari di tengah masyarakat.
Bukan hanya sekedar dampak minimnya pendidikan dan kemampuan individu, melainkan juga dampak sistematik dari perubahan sosial.
Dampak ketimpangan sosial
Dari buku Social Inequality: Forms, Causes, and Consequences (2009) karya Carles Hurst, ketimpangan sosial dapat memengaruhi berbagai bidang utama, yaitu:
Perekonomian hanya tumbuh di beberapa wilayah, dengan sumber daya yang dikuasai oleh golongan tertentu.
Misalnya, perubahan teknologi yang mengakibatkan banyak orang memiliki pengetahuan tertentu yang dapat terlibat dalam produksi.
Di sisi lain, produksi yang dilakukan di dalam negera akan di pindahkan ke negara lain dengan alasan keamanan dan efisiensi.
Baca juga: Ikut Aksi Demo di Sekitar Kompleks DPR, Lutfi Mengaku Dapat Ajakan dari Media Sosial
Terakhir, perubahan kebijakan pemerintah secara ekonomi juga mampu memengaruhi kesejangan sosial. Misalnya, hilangnya subsidi juga dapat mengancam ekonomi kelompok-kelompok tertentu.
Terdapat dominasi ekonomi negara maju terhadap negara lain yang berdampak pada dominasi bidang politik.
Misalnya, Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara super power memberikan pengaruh pada negara-negara lain dari segi kebijakan internasional.
Globalisasi menimbulkan dampak terkikisnya budaya lokal karena masuknya budaya luar yang bebas. Misalnya dalam hal bahasa dan gaya hidup.
Masih adanya paham atau jalan yang berbeda dari kalangan keluarga mampu dan tidak mampu. Dampak tersebut antara lain:
- Lingkungan sekolah yang tidak berkualitas
- Kurangnya kesempatan memoeroleh pendidikn yang berkualitas bagi maayarakat kurang mampu.
- Kualitas lulusan yang kurang memadai
- Fasilitas yang tidak sama
Baca juga: Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut
Upaya mengatasi ketimpangan sosial
Dalam buku Ketimpangan Sosial Sebagai Dampak Perubahan Sosial di Era Globalisasi (2017) karya Alifia mengatakan harus ada upayanunruk menelan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Terdapat beberapa identifikasi untuk menentukan upaya yang akan di lakukan, yaitu:
- Menentukan masalah yang akan dicari solusinya
- Identifikasi penyebab timbulnya masalah
- Mencari beberapa alternatif solusi
- Memilah masalah yang harus diprioritaskan
Berikut upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial, di antaranya:
Di Indonesia untuk mengatasi ketimpangan sosial tertuang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 dan 2, Pasal 33 Ayat 1 dan 2, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Menciptakan lapangan kerja serta merancang program jaminan sosial yang dapt menurunkan tingkat ketimpngan. Pemerintah harus bisa memungut pajak dengan benar dan memastikan belanja pemerintah lebih berpihak pda masyarakat kurang mampu.
- Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPPD)
Melakukan pemerataan yang adil dengan memberikan kesempatan yang sama seluruh masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
terdapat 5 fungsi utama yang harus mampu dipenuhi oleh sistem politik?
apa yang di maksud cara pandang hak asasi manusia secara partikular relatif
Wawasan nusantara didefinisikan sebagai cara pandang bangsa indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ...
Tuliskan pengertian presiden beserta periodenya sampai saat ini
Ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain merupakan pengertian dari…